Headline

PENYIDIK POLRES MOJOKERTO MALPROSEDUR DALAM MENETAPKAN KH HERU ELYASA (HERU IVAN WIJAYA) SEBAGAI TERSANGKA


[Catatan Advokasi Hukum LBH PELITA UMAT Korwil Jatim]

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Penulis merasa sangat kaget, ketika mendapat laporan dari LBH PELITA UMAT Korwil Jatim, ihwal ditetapkannya KH Heru Elyasa, seorang Ulama kharismatik di Mojokerto yang dikriminalisasi rezim yang naik status menjadi Tersangka. Sebab, Penulis masih ingat betul saat Penulis hadir di Mojokerto untuk melaksanakan Deklarasi Bela Ulama, ada panggilan Polisi kepada Kiyai Heru untuk dimintai keterangan tambahan sebagai Saksi.

Namun, tanpa panggilan lebih lanjut untuk mengklarifikasi sejumlah hal berkaitan dengan permintaan keterangan tambahan, tiba-tiba penyidik melayangkan Surat Panggilan dengan No. S. Pgl/ 325/ III/ RES. 1. 1. 1. / 2019/ Satreskrim tanggal 25 Maret 2019 sebagai TERSANGKA Atas Laporan Polisi Nomor : LP/132/IX/2018/JATIM/RES MJK tanggal 23 September 2018 terkait dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Terang saja, panggilan sebagai Terasangka tanpa proses pengambilan keterangan tambahan, tanpa pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan (SPDP) dan SK Penetapan Tersangka, tanpa proses gelar perkara yang transparan, adalah tindakan malprosedur baik mengacu pada KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana (Perkap 14/2012).

Dalam ketentuan Pasal 15 Perkap 14/2012, Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

a. Penyelidikan;
b. Pengiriman SPDP;
c. upaya paksa;
d. pemeriksaan
e. gelar perkara;
f. penyelesaian berkas perkara;
g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
i. penghentian Penyidikan.

Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”


Selanjutnya Putusan MK atas perkara No.130/PUU-XIII/ 2015  tentang Pasal 109 ayat 1 KUHAP  yang menyatakan dengan tegas :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa, yang merupakan tindak pidana. Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, paling lambat tujuh hari, setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” ; Pemberitahuan dan  atau pemberian Salinan SPDP  tersebut wajib diberikan Termohon  kepada Terlapor”.

Atas dasar klien yang dipanggil sebagai Terasangka tetapi tidak pernah diberikan SK Penetapan Tersangka dan SPDP Kepada klien, LBH PELITA UMAT akhirnya mengambil upaya hukum permohonan praperadilan, yang terdaftar di PN Mojokerto, dengan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN Mjk tanggal 29 Maret 2019.

Sadar atas adanya kesalahan prosedur (malprosedur) yang dilakukan penyidik setelah digugat praperadilan oleh LBH PELITA UMAT, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, Penyidik melalui utusannya yang tidak menunjukkan KTA dan Surat Tugas masuk kedalam pekarangan rumah klien yang pagarnya tertutup dibuka tanpa persetujuan atau izin klien sebagai pemilik rumah, Oknum Penyidik memaksa masuk dan mengirim SPDP dengan Nomor: SPDP/47/III/RES.1.1.1./2019/Satreskrim yang dibuat tanggal mundur yaitu tanggal 25 Maret 2019.

Mengenai oknum penyidik yang masuk pelarangan klien tanpa izin dan memaksa masuk gerbang, LBH PELITA UMAT telah melaporkannya ke Propam Polda Jawa Timur, dengan nomor Surat : 21/LBH-PU-JTM-ADM/IV/2019 Yang diterima oleh Pejabat di Propam bapak AKP Hari Suwarno, SH dengan nomor penerimaan Surat P/107 tertanggal 2 April 2019 dengan melampirkan rekaman CCTV Pada tanggal 30 Maret 2019 berikut mengembalikan SPDP & Surat Penetapan Tersangka yang penyerahannya terindikasi kuat dipaksakan.

Dalam persidangan awal pada Jumat (5/4) ternyata baru diketahui oleh kami, penyidik telah mengeluarkan pula SPDP dengan Nomor: SPDP/128/IX/RES.1.1.1/2018/Satreskrim tanggal 29 September 2018 dan ini juga sama sekali tidak diserahkan dan sudah melewati 7 hari hingga hari ini.

Semestinya berdasarkan Putusan MK atas perkara No.130/PUU-XIII/ 2015  tentang Pasal 109 ayat 1 KUHAP  yang menyatakan dengan tegas “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa, yang merupakan tindak pidana. Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, paling lambat tujuh hari, setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Pemberitahuan dan  atau pemberian Salinan SPDP  tersebut wajib diberikan penyidik kepada klien. Namun itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penulis juga merasa aneh, ada 2 (dua) SPDP untuk kasus yang sama, ini tak lazim.

Dengan demikian, sangat terang dan nyata penyidik Polres Mojokerto melanggar prosedur penetapan Tersangka terhadap klien, sebagaimana diatur KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana (Perkap 14/2012). Karena itu, sudah selayaknya Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mengabulkan permohonan dan mengoreksi penetapan tersangka penyidik Polres Mojokerto, dengan menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apalagi, pokok perkara yang dialami KH Heru Elyasa adalah aktivita dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di jejaring sosial media, yang kemudian dikriminalisasi oleh rezim berdasarkan aduan masyarakat. Tidak layak, antivitas dakwah yang merupakan amalan Nabi SAW diperlakukan seperti pelaku kriminal.

Jika hakim tidak mengoreksi tindakan malprosedur ini, kami khawatir penyidik akan jamak melakukan kesewenang-wenangan, zalim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tanpa melengkapi keseluruhan syarat dan prosedur yang ditetapkan undang undang. Semoga saja hakim dapat mengevaluasi dan meluruskannya, karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan.

No comments