Headline

PILPRES & MASA DEPAN PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA


[Catatan Pengantar Islamic Lawyers Forum Edisi #9]

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua PBH PELITA UMAT
Presiden ILF

Alhamdulilah, penulis bahagia ditengah agenda dakwah dan pembelaan umat yang kian padat, Divisi Penelitian & Pengkajian LBH PELITA UMAT masih sempat menghadirkan diskusi ILF sebelum Gawe Pilpres, 17 April 2019. ILF kali ini juga mengangkat tema khusus jelang Pilpres, tema yang diusung "Pilpres & Masa Depan Penegakkan Hukum di Indonesia", yang akan diselenggarakan  di Jakarta, pada Ahad, 7 April 2019.

Sebagaimana diketahui, Raport merah Penegakkan hukum di era Presiden Jokowi nampak jelas. Siapapun tidak akan ingkar, di era Jokowi ini terjadi banyak kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, hingga simbol dan ajaran Islam. UU ITE dijadikan rezim sebagai alat untuk membungkam kritisme publik. Hukum menjadi tidak adil, tidak equal, hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas.

Hukum tidak bisa dijadikan sarana untuk melindungi dan mengayomi, hukum justru cenderung dijadikan sarana untuk memukul lawan dan melindungi kawan. Problem penegakan hukum jamak kita temui, bahkan sampai pada proses pembentukan peraturan Perundang undangan.

Terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 dinilai para pengamat dan ahli hukum sebagai tonggak awal penyalahgunaan wewenang eksekutif untuk menerbitkan produk hukum yang membungkam hak konstitusi warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dalih melindungi ideologi negara, ideologi Pancasila, nyatanya tidak membuat rezim taat hukum. Rezim, menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan Perppu untuk menghindari proses pengadilan dalam mencabut SK BHP ormas Islam HTI.

Di era Jokowi, bendera tauhid yang merupakan simbol kemuliaan Islam dan kaum muslimin dibakar. Celakanya, aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pasal 174 KUHP tentang mengganggu rapat umum, bukannya menyidik perkara dengan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Alhasil, pelaku hanya dipidana 10 hari dan denda 2000 rupiah.

Pelanggaran hukum bukan hanya di soal isu agama, dengan munculnya gerombolan penista agama. Ahok, Busukma, Ade Armando, Fictor laiskodat, abu Janda adalah tokoh penista agama yang muncul di era Jokowi.

Namun rakyat juga tidak mendapat jaminan keamanan dan rasa aman, terbebas dari rasa takut dan intimidasi. Demi Projek mercusuar, demi cita 'Negara infrastruktur' rakyat mengalami penggusuran, tanpa dibayar lahannya.

Jutaan rakyat kehilangan tempat tinggal, hanya karena ambisi rezim atas predikat kota yang bersih, tertata, dan gairah untuk mendapat predikat bapak infrastruktur.

Korupsi juga kian akut, bukan hanya korupsi di level kecil dan menengah tapi korupsi yang dilakukan pimpinan partai Islam di lembaga kementrian agama. OTT KPK terhadap Romahurmuzy ketua PPP yang juga Dewan Pembina TKN sekaligus disebut orang terdekat Jokowi, menambah pilu cita hukum pemberantasan korupsi di negeri ini. Tidak berhenti disitu, beberapa hari kemudian Bowo Sidik dari partai Golkar juga terkena OTT KPK karena korupsi. Bahkan, korupsi dilakukan sehubungan rencana serangan fajar saat pemilu.

Semua ini tentu menjadi bahan diskusi penting, untuk menerawang masa depan penegakan hukum pasca Pilpres 2019. Meskipun Indonesia mengadopsi sistem politik trias politika, namun kekuasaan Presiden jelas memiliki pengaruh besar dalam menentukan corak hitam putihnya penegakan hukum di negeri ini.

Bukan hanya persoalan hukum, bahkan mayoritas persoalan bangsa sangat tergantung pada kebijakan yang diambil Presiden. Nyaris lima tahun ini, bangsa ini hidup dalam ketegangan hukum dan politik, karena hukum tidak pernah berdiri tegak diatas asas hukum. Hukum, dipaksa berjalan mengikuti rel politik yang ditetapkan penguasa.

Untuk itu, kali ini LBH PELITA umat mengundang perwakilan LBH - LBH dijakarta untuk membahas hal tersebut. Ada Ust. Eka Jaya Sekjen Bang Japar, Bang Dudung Amadung Abdullah, SH MH, Direktur LBH Hidayatullah, Rekan Busyara, SH CLA dari LBH PAHAM, dan Bung Chandra Purna Irawan, SH MH, Sekjen LBH PELITA UMAT.

Kami juga mengundang KH Ainul Yaqin, Mudhir Ma'had Al Ukhuwah Al Islamiyah Semarang untuk memberikan kajian perspektif Islam dalam menyikapi dinamika yang berkembang. Beliau juga akan bicara banyak, tentang bagaimana idealnya penegakan hukum menurut ketentuan syariat Islam.

Kami berharap, diskusi ILF nantinya bisa memberikan rekomendasi hukum dan politik yang bisa dijadikan guiden untuk menyongsong masa depan penegakan hukum yang lebih baik. Hukum yang terbaik, tentu saja hukum yang berasal dari dzat yang maha baik, Dia-lah Allah SWT.

Semoga reken sejawat dan para sahabat berkenan untuk hadir dan urun rembuk pikiran dalam diskusi. Kami sangat mengapresiasi setiap saran dan usulan, khususnya yang ditujukan untuk menata bangsa kita Kedepan agar jauh lebih baik.

No comments