Headline

Pra Peradilan Kyai Heru Ilyasa, hadirkan 5 Saksi dan 1 Ahli Hukum Pidana


Mojokerto, senin 8 April 2019, Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum kyai Heru Ivan akhirnya  masuk tahap pembuktian. Senin (9/04) agenda dimulai dengan menggali informasi dari saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Sooko, Mojokerto.

Pemohon menghadirkan 5 orang saksi dan 1 orang ahli. saat dimintai keterangan saksi mengungkapkan bahwa melihat adanya 2 orang yang diduga dari pihak kepolisian membuka sendiri pintu gerbang rumah Kyai Heru Ivan Wijaya, tanpa izin pemilik rumah memaksa masuk kedalam pelarangan rumah yang dikelilingi pagar.

Sementara itu, Dr Ani Purwati SH, MH. selaku Ahli menyebutkan prosedur dengan tidak memberikannya SPDP (Surat Panggilan Dimulainya Penyidikan) ini adalah unprosedural (Tidak sesuai prosedur).

" Jika SPDP tidak diberikan, ini unprosedural. dalam PERKAP tertuang prosedur penyerahan SPDP" ujar Ani, Dosen Hukum PAsca Sarjana Universitas Wijaya Putra Tersebut.

Nur Rahmat, selaku kuasa hukum Kyai Heru Ivan Wijaya mengungkapkan bahwa SPDP baru diberikan setelah pengajuan pra peradilan, ia menduga ini adalah upaya untuk membatalkan proses pra peradilan.

"Ya, kami menduga dengan dikirimkannya SPDP setelah kami mengajukan pra peradilan adalah upaya agar pra peradilan tidak dilanjutkan. Itupun tanggalnya dibuat tanggal 25 Maret, padahal SPDP non prosedural itu dikirim dan diterima klien tanggal 29 Maret" ungkapnya.

Tak hanya soal prosedur SPDP yang bermasalah,saat ditanya kuasa hukum Kyai Heru Ivan Saksi dari pihak Polres Mojokerto yang juga selaku penyidik Kyai Heru Ivan Oktober 2018 mengaku tidak memberikan BAP (Berita Acara Penyelidikan) kepada  Kyai Heru Ivan.

"BAP tidak kami berikan" ujar Ari selaku saksi. ditanya mengapa tidak diberikan Ari beralasan karena tidak diminta. Kuasa Hukum Kyai Heru Ivan, Rahmat mengonfirmasi bahwa saat itu sudah meminta BAP tapi tidak diberikan. 

Dalam pra peradilan ini dihadiri puluhan umat islam dan Ulama. Kyai Heru Ivan dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE karena status di laman Facebooknya. Padahal, status itu adalah bagian dari dakwah amar Ma'ruf nahi munkar, menyeru sesama saudara muslim agar tidak mudah diadu domba dan dipecah belah.

Agenda sidang selanjutnya, penyerahan kesimpulan tanggal 9 April 2019 dan pembacaan putusan pengadilan, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 April 2019 pukul. 14.00 WIB.

No comments