Headline

INILAH, LAPORAN LENGKAP LBH PELITA UMAT KE KOMNASHAM R.I.






Jakarta, 27 Mei 2019

Lampiran: Alat Bukti
Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia 


Kepada Yth.,
Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNASHAM RI)
Jl. Latuharhari No.4-B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.


Dengan Hormat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ba’da salam semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan keberlimpahan hidup kepada segenap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Pembela Islam Terpercaya-Umat (LBH PELITA UMAT), beralamat di Jl. Cililitan Besar No.2, RT.1/RW.3, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570 bermaksud untuk menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Polri terkait aksi kedaulatan rakyat tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

Setelah kami melihat fakta dan peristiwa serta melakukan kajian, adanya dugaan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Polri terkait aksi kedaulatan rakyat tanggal 21 dan 22 Mei 2019, dengan rincian sebagai beriku;

1. Korban Meninggal Dunia
Delapan orang meninggal dunia dalam kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta pada 21-22 Mei lalu. Direktur Pelayanan Medis RS Budi Kemuliaan Muhammad Rifki, misalnya, mengatakan dari 32 korban kericuhan di Tanah Abang yang mereka tangani, tiga di antaranya "dicurigai terkena peluru tajam; satu orang meninggal". Korban meninggal Farhan Syafero (30). Dialah korban tewas yang pertama kali teridentifikasi pada aksi 22 Mei dini hari. Muhammad Baharuddin, salah seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, mengkonfirmasi Farhan tewas akibat luka tembak di bagian dekat leher dan menembus hingga ke punggung. Sementara Humas RSUD Tarakan Reggy Sobari mengatakan Adam Nooryan (17) dan Widianto Rizky Ramadhan (19) juga tewas karena peluru. Adam tertembak di bagian punggung tembus hingga dada, juga Widianto pada bagian leher. 
sumber; https://tirto.id/kematian-8-sipil-dalam-kerusuhan-21-22-mei-harus-diusut-tuntas-dYz6

Berikut data korban meninggal aksi 21 dan 22 Mei 2019 yang dimiliki Pemprov DKI:
1. Farhan Syafero, laki-laki, 31 tahun, alamat Depok, Jabar. Meninggal di RS Budi Kemuliaan (jenazah dirujuk ke RSCM). Tanggal 22 Mei 2019.
2. M. Reyhan Fajari, laki-laki, 16 tahun-tahun, alamat Jl. Petamburan 5, RT 010/05, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meninggal di RSAL Mintoharjo. Tanggal 22 Mei 2019.
3. Abdul Ajiz, laki-laki, 27 tahun, alamat Pandeglang, Banten. Meninggal di RS Pelni. Tanggal 22 Mei 2019.
4. Bachtiar Alamsyah, laki-laki, alamat Batu ceper, Tangerang. Meninggal di RS Pelni. Tanggal 22 Mei 2019.
5. Adam Nooryan, laki-laki, 19 tahun, alamat Jl. Sawah Lio II gg 3 no 6A RT 6/1 Jembatan 5, Tambora. Meninggal di RSUD Tarakan. Tanggal 22 Mei 2019.
6. Widianto Rizky Ramadan, laki-laki, 17 tahun, alamat Jl. Slipi Kebon Sayur, Kemanggisan, Slipi. Meninggal di RSUD Tarakan.
7. Tanpa Identitas, laki-laki. Meninggal di RS Dharmais. Tanggal 22 Mei 2019.
8. Sandro, laki-laki, 31 tahun. Meninggal di RSUD Tarakan, tanggal 23 Mei 2019. Pasca rawat sejak 22 Mei 2019.

2. Ratusan Orang Dirawat
Berdasarkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut, ada 8 korban meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi dalam unjuk rasa 21-22 Mei. Sedang 737 orang harus mendapat penanganan di berbagai rumah sakit. Jenis diagnosis korban terbanyak nontrauma 93 orang, luka berat 79, luka ringan 462 dan 96 belum ada keterangan. Sedangkan secara usia, 294 orang korban adalah usia 20-29 tahun. 170 anak di bawah usia 19 tahun. 

3. Pemukulan dan Penganiayaan
Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dalam menangkap salah seorang warga di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Terindikasi adanya pelanggaran HAM berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia oleh aparat dalam melakukan penangkapan seseorang yang diduga sebagai ‘perusuh’ di Kampung Bali. Seperti yang terlihat dalam video yang viral di media sosial dan telah dikonfirmasi oleh kepolisian.

Hal itu menunjukkan bahwa kepolisian gagal dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Ini dapat dianggap pelanggaran serius terhadap SOP kepolisian itu sendiri karena apapun status hukum seseorang, aparat tidak boleh memperlakukan ia secara kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia.

4. Pembatasan Media Sosial
Kami menyayangkan pemerintah Indonesia mengambil langkah menerapkan restriksi terhadap platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp selama beberapa hari setelah aksi 22 Mei. Walaupun pembatasan tersebut telah dicabut oleh pemerintah per 25 Mei 2019, Kami mengingatkan pemerintah bahwa langkah ceroboh tersebut adalah pelanggaran hak orang untuk mendapatkan informasi dan lebih besar lagi adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.

Berkaitan fakta dan peristiwa diatas, kami akan menyampaikan pendapat hukum atau legal opinisebagai berikut:


1. Bahwa Mendasarkan pada pemikiran bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri, berarti juga meliputi jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (non-derogable rights), yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan lain sebagainya;
2. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang demikian itu tidak lain merupakan konsekuensi dari corak negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menggariskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat) tidak atas kekuasaan belaka (machtstaat).” Ketentuan tersebut, mengandung arti bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum;
3. Bahwa dapatlah dipahami di dalam negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, juga terdapat prinsip jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
4. Bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan terhadap anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan;

5. Bahwa perlu memperhatikan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment). Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
6. Bahwa perlu memperhatikan Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak–hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum;
7. Bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal mana juga ditegaskan dalam pasal 2 UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum, ditegaskan : "(1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara".
8. Bahwa penting untuk dicermati ketentuan Pasal 28 Perkapolri No. 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka Umum, dimana dinyatakan : "Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain: a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; b. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; c. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan_f. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. Bahwa jika dalam proses Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka Umum, terdapat dugaan tindak pidana, maka kepolisian wajib memperhatikan ketentuan Pasal 29, yakni : "(1) Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur: a. penindakan tilang; b. tindak pidana ringan; c. penyidikan perkara cepat; dan d. penyidikan perkara biasa;
10. Bahwa jatuhnya korban jiwa juga korban luka akibat aktivitas unjuk rasa di Bawaslu diantaranya disebabkan oleh tindakan Polisi yang terus berupaya membubarkan massa di sekitar gedung Bawaslu. Polisi bahkan mengejar massa hingga ke daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.Padahal, berdasarkan pasal 28 perkap No. 7/2012, Kepolisian dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain: ... tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat atau tindakan aparat yang melampaui kewenangannya.Oleh karenanya, kepolisian wajib bertanggungjawab secara penuh atas jatuhnya korban jiwa dan luka akibat penanganan unjuk rasa di Bawaslu, baik jatuhnya korban luka dan meninggal dunia diakibatkan hal lain atau terlebih lagi apabila korban meninggal dunia dan luka kelak terbukti akibat tembakan senjata dari aparat kepolisian. Seyogyanya kepolisian wajib memperhatikan ketentuan pasal 28 Perkapolri No. 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka Umum. Kepolisian memiliki tugas untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kami mendorong Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNASHAM RI)untuk melakukan hal-hal sebagai berikut ;
1. Mendorong Komnas HAM RI secara aktif terlibat dalam melakukan melakukan penyelidikan lebih lanjut agar adanya dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Negara, dan mendorong Komnas HAM untuk dapat menjadi institusi netral penyeimbang, agar perkara dapat ditindak dan diusut secara tuntas dengan asas transparansi, imparsial dan akuntable;
2. Mendorong Komnas HAM RI untuk segera memanggil dan memeriksa Menkopolhukam dan Kapolri untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Polri terkait aksi kedaulatan rakyat tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

Demikian surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami lafadzkan doa jazakumullah khairan katshiran wajazakumullah ahsanal jaza.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Hormat 
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PEMBELA ISLAM TERPERCAYA-UMAT
LBH PELITA UMAT

 

Ahmad Khozinudin, S.H.Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H.
KetuaSekertaris Jenderal
7

No comments