Headline

PERNYATAAN BERSAMA ADVOKAT, TOKOH, ULAMA DAN AKADEMISI MUSLIM INDONESIA TENTANG TOLAK KRIMINALISASI PARA ULAMA DAN TOKOH NASIONAL




PERNYATAAN BERSAMA
ADVOKAT, TOKOH, ULAMA DAN AKADEMISI MUSLIM INDONESIA
TENTANG
TOLAK KRIMINALISASI PARA ULAMA DAN TOKOH NASIONAL


Bahwa melihat dinamika politik pasca pemilu khususnya jelang pengumuman pemenang Pilpres 2019, publik begitu marak dipertontonkan sejumlah akrobat hukum yang dilakukan rezim, yang diduga kuat bertujuan untuk membungkam sikap kritis masyarakat khususnya dari kalangan tokoh dan ulama nasional. Perbedaan pandangan tentang sejumlah persoalan bangsa, khususnya sikap dan pilihan politik dalam menyikapi dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, massif dan brutal, seyogyanya tidak membuat dikotomi dan keterbelahan apalagi menimbulkan sikap saling memusuhi dan membungkam sesama elemen anak bangsa atas setiap ujaran berbeda.

Bahwa dibentuknya Tim Asistensi Hukum oleh Kemenkopolhukam justru berpotensi melanggar hukum, karena rawan dijadikan sarana politik untuk membungkam ujaran kritis berdalih hukum, berpotensi memecah belah segenap elemen anak bangsa, bahkan lebih jauh dapat memicu adanya reaksi umat yang dapat terjadi massif diluar koridor hukum. Tim Asistensi hukum ini, menurut kajian hukum berbagai kalangan dipandang maladministrasi, tumpang tindih, bahkan lebih jauh telah merampas fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan hukum pidana.

Bahwa Pembentukan Tim Hukum Nasional ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola isu politik nasional. Konstitusi telah menetapkan sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu ucapan atau tindakan seseorang merupakan suatu tindak pidana atau bukan, yakni Kejaksaan dan Kepolisian.  Inisiatif pemerintah membentuk Tim Asistensi hukum ini justru menunjukkan ketidakpercayaan negara terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini sudah ada.

Bahwa sejak tim Asistensi hukum Kemenkopolhukam ini dibentuk, terbukti sejumlah nama ulama dan tokoh nasional mendapat tindakan hukum yang tidak proporsional dan cenderung dipaksakan. Habib Muhammad Rizq Syihab, Ust. Bachtiar Nashier, Ust Ahmad Haekal Hasan, Prof. Amien Rais, adalah sejumlah nama ulama dan tokoh nasional yang dikriminalkan rezim berdalih ucapan dan tindakannya dipandang berpotensi melanggar hukum. Bahkan, advokat senior Eggi Sudjana terpaksa meringkuk di jeruji besi, hanya karena dituding melakukan gerakan makar.


Berkenaan dengan hal itu, kami Advokat, Tokoh, Ulama dan Akademisi Muslim Indonesia menyatakan :

Pertama, menolak segala bentuk kriminalisasi hukum terhadap para ulama dan tokoh nasional, serta menyeru kepada Pemerintah untuk segera menghentikannya.

Kedua, menuntut kepada Pemerintah untuk segera menghentikan berbagai tuduhan dan serta merta membebaskan ulama dan tokoh nasional dari berbagai pembungkaman berdalih tuduhan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dialami olah Habib Muhammad Rizq Syihab, Ust Bachtiar Nasir, Ust. Ahmad Haekal Hasan, Prof Amien Rais dan Dr. Eggi Sudjana. Kami juga menilai ada spirit kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh muslim yang kritis terhadap pemerintah, yang berpotensi membungkam gerakan colivil Society.

Ketiga, meminta kepada Pemerintah untuk segera membubarkan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam agar tidak terjadi keterbelahan, tumpang tindih fungsi lembaga negara, maladministrasi serta kriminalisasi, serta pembungkaman aspirasi rakyat khususnya Para ulama dan tokoh nasional berdalih penegakan hukum.

Demikian pernyataan bersama dibacakan.

Jakarta, 17 Mei 2019


Deklarator Pernyataan Advokat, Toloh, Ulama dan Akademisi Hukum Muslim Indonesia

Ttd


Ahmad Khozinudin, S.H.


Chandra Purna Irawan, SH MH


Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH


Ahmad Michdan, SH


Damai Hari Lubis, SH MH


Novel Bamukmin, SH


Akmal Kamil Nasution, SH


Panca Putra Kurniawan, SH MSi



Budi Hardjo, SHI


Muhammad Nur Rakhmad, SH

No comments