Headline

SPDP PRABOWO SUBIANTO & INTERVENSI TIM ASISTENSI HUKUM KEMENKOPOLHUKAM ?



SPDP PRABOWO SUBIANTO & INTERVENSI TIM ASISTENSI HUKUM KEMENKOPOLHUKAM ?

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Sebagaimana diketahui, telah beredar luas di jejaring sosial media Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas Nama Terlapor Prabowo Subianto, salah satu Calon Presiden pada Pemilu 2019. Namun, tidak berselang lama Polda Metro Jaya menarik SPDP tersebut. Prabowo Subianto ikut dipersoalkan, terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

Calon Presiden nomor urut 02 ini, dilaporkan karena memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan menarik SPDP dimaksud karena saat ini dinilai belum tepat untuk mengeluarkan SPDP atas nama Prabowo Subianto. Alasannya, Prabowo Subianto hanya disebut namanya oleh Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma.

Mencermati fakta hukum adanya penarikan SPDP oleh kepolisian Polda Metro Djaya ini, penulis hendak menyampaikan pandangan hukum sebagai berikut :

Pertama, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara. Pasal 109 KUHAP membebani penyidik dengan kewajiban mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum.

Penyampaian SPDP merupakan penanda, bahwa proses penegakan hukum telah meningkat dari status 'penyelidikan' menjadi 'penyidikan'. SPDP dapat memuat Rangkuman perkara pidana yang dilakukan penyidikan, berikut nama Pihak-pihak yang akan dinaikan statusnya dari Terperiksa atau Saksi menjadi Tersangka.

Kedua, menurut pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.j

Adapun Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

Ketiga, bahwa naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan menunjukan bahwa penyidik telah mampu menemukan atau mengumpulkan dua alat bukti yang cukup, sehingga penyidik berkesimpulan telah atau akan menentukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Tersangka.

keempat, bahwa tindakan penyidik Polda Metro Djaya yang menarik SPDP dapat dipahami proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan tidak profesional, tidak pruden, dan mengesampingkan kewajiban mengumpulkan dua alat bukti yang cukup dalam meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kelima, penarikan SPDP ini justru memantik praduga publik bahwa proses penerbitan SPDP atas nama Prabowo Subianto bukan murni berdasarkan proses penegakan hukum, akan tetapi patut diduga atas adanya intervensi Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam bentukan Wiranto. Mengingat, salah salah satu tugas Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam adalah melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Karena itu, agar proses penegakan hukum oleh penyidik kepolisian dan/atau kejaksaan tidak dipahami menjadi kebijakan politik atau lebih jauh proses hukum yang dilakukan agar tidak dituding sebagai proses politik, maka hemat penulis sebaiknya Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam bentukan Wiranto ini dibubarkan.

Demikian, terima kasih. [].

No comments