Headline

TIM ASISTENSI HUKUM BENTUKAN WIRANTO HARUS DIBUBARKAN





PelitaUmatNews, Jakarta. Pada Jum'at 17 Mei 2019, LBH PELITA UMAT kembali menyelenggarakan diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF). Pada kesempatan ILF Edisi ke-10 ini, panitia mengambil tema 'Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam & Kriminalisasi Para Tokoh Pasca Pemilu.

Hadir sebagai Pembicara ILF edisi kali ini: Damai Hari Lubis, SH MH (Div Hukum PA 212), Ahmad Michdan, SH (Wakil Ketua Dewan Pembina TPM), Novel Bamukmin, SH (Jubir PA 212), Arah Madani, SH (Direktur Pembelaan LBH PAHAM), Ust. Achmad Junaidi Ath Thoyibi (Mudir Ma'had Daarul Mustofa) dan Chandra Purna Irawan, SH MH (Sekjen LBH PELITA UMAT).

Agenda ILF ini juga di hadiri sejumlah advokat, tokoh, ulama, dan jaringan LBH yang diundang panitia. Konsep diskusi rountable, peserta terbatas, juga menambah akrab dan Kekhusukan diskusi.

Damai Hari Lubis SH MH mengawali pemaparan dengan menyebut tim hukum bentukan Wiranto ini bertentangan dengan UU kepolisian, UU kejaksaan bahkan UU advokat, karena tugas tim telah masuk ranah fungsi penegakan hukum. Damai juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang cenderung diam dan menyetujui dibentuknya tim ini.

"Saya berpendapat, tim Asistensi hukum bentukan Wiranto ini harus dibubarkan. Jika tidak, Presiden perlu segera mengambil inisiatif untuk membekukannya" tegasnya.

Arah Madani, SH, Direktur Pembelaan LBH PAHAM mengkritik Tim Asistensi yang menurutnya akan menjadikan UU ITE makin represif. UU ITE, menurutnya saat ini yang paling banyak menjerat publik dan paling banyak ditangani kasusnya, termasuk yang ditangani LBH Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia).

"Sampai hari ini Pemerintah melalui UU ITE belum mampu menjamin keamanan akses ITE bagi setiap individu warga negara. Jika ada peretasan dan akses ilegal melalui ITE kemudian disalahgunakan untuk melakukan perbuatan pidana, siapa yang bertanggungjawab ?" Tanyanya retoris.

Sementara itu, Jubir PA 212 Novel Bamukmin, SH melihat Represifme rezim, apalagi setelah dibentuknya tim Asistensi hukum Kemenkopolhukam ini akan semakin menjadi-jadi. Tim ini akan menjadi alat legitimasi bagi rezim untuk melakukan sejumlah tindakan kriminalisasi.

"Soal yang menjadi sebab kritik rakyat itu adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, massif dan brutal (TSMB). Jadi, jangan salahkan rakyat yang protes terhadap kecurangan" Tegas Advokat yang juga tergabung dalam ACTA dan KORLABI.

Chandra Purna Irawan, SH MH, Sekjen LBH PELITA UMAT menilai Tim Hukum Bentukan Wiranto ini harus dibubarkan, dan Presiden wajib memastikan pembubarannya. Menurut Chandra, Jika Presiden diam berarti Presiden menyetujui represifme hukum melalui pembentukan tim Asistensi ini.

"Tim Asistensi ini mensupervisi proses migrasi pola penegakan hukum dari konsepsi negara hukum (Rechtstaat) menuju negara kekuasaan (machtstaat)" Tegas Chandra.

Adapun Ahmad Michdan, SH, Wakil Dewan Pembina TPM memandang Tim ini hanya tim Asistensi, tidak memiliki pijakan hukum yang jelas. Karena itu, sangat disayangkan jika tim yang hanya 'asisten' ini ikut masuk dalam proses penegakan hukum yang wajib pro justisia.

"Kegaduhan Hukum yang lazim dipertontonkan di negeri ini, seharusnya memantik segenap umat Islam untuk kembali berhukum kepada syariat Islam, hukum Allah SWT yang dijamin adil dan bermartabat" Ungkapnya.

Seorang ulama yang hadir sebagai pembicara, KH Ahmad Junaidi ath Thoyyibi, menegaskan bahwa Pemimpin seharusnya wajib mendengar kritikan rakyat, bukan melakukan tindakan represif apalagi melakukan aktivitas 'tajasus' kepada rakyat. Mencurigai, memonitoring, memata-matai dengan tujuan mencari-cari kesalahan atau mengungkap aib rakyat itu diharamkan dalam Islam.

"Khalifah Umar bin Khatab RA terbiasa dikritik, bahkan oleh seorang wanita biasa. Zaman Kekhilafahan Mu'awiyah, Khalifah pernah dikritik secara keras dihadapan para pembesar negara sahabat, tapi Khalifah tetap mendengar kritikan rakyat dan tidak memenjarakannya" terangnya.

Menurut Kiyai Junaidi Ath Toyyibi, mengungkap niat baik saja tidak cukup. Berkumpulnya seseorang dengan kumpulan orang jahat, membuat publik layak berpraduga adanya niat jahat. Karena itu, umat ini wajib hati-hati dengan berbagai manuver politik rezim yang jahat.

Host ILF sekaligus Ketua LBH PELITA UMAT, Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa Presiden Jokowi tak siap dan tak terbiasa dengan kritikan, sehingga perlu membuat kebijakan pembungkaman pada sejumlah tokoh dan ulama. Dengan tim ini, jelas rezim Jokowi sedang 'Menarget' para tokoh dan ulama yang dianggap berseberangan.

Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB dan di jeda saat Sholat Ashar ini berlangsung begitu hangat. Dalam sesi tanya jawab, peserta diskusi nampak antusias menyampaikan pandangan dan pertanyaan-pertanyaan. Diakhir sesi diskusi, seluruh Peserta bersama-sama membacakan Pernyataan Bersama Advokat, Tokoh, Ulama dan Akademisi Muslim Indonesia, yang menolak kriminalisasi terhadap Ulama dan Tokoh Umat. Tidak berselang lama Azan Maghrib berkumandang, seluruh peserta diskusi nampak akrab menikmati hidangan buka puasa bersama. [].

No comments