Headline

TOKOH & ULAMA JATIM TOLAK KRIMINALISASI PARA TOKOH DAN MENOLAK 'TAHU' BENTUKAN WIRANTO

Islamic Lawyers Forum Spesial edisi 6 bersama Agus Maksum IT BPN oleh LBH Pelita Umat Korwil Jatim yang membahas tema Tim Asistensi Hukum (TAHU) & Kriminalisasi Tokoh, Surabaya, 19 April 2019 dihadiri oleh ratusan tokoh se Jawa Timur dengan para pembicara antara lain : Dr. M. Mufti Mubarok Direktur PUKAT, Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan, Kusbandi, S.H, Divisi Hukum DDII Jatim, Kyai Heru Elyasa Ulama, Ahmad Khozinuddin Ketua BPN LBH Pelita Umat, Prof Suteki, SH, M.Hum Pakar Hukum dan Masyarakat, dan Ust Ismail Yusanto Jubir HTI.

Hadir juga tokoh-tokoh yang lain dalam forum tersebut antara lain para pensiunan TNI AL, pensiunan Polri, TNI aktif, emak emak, tokoh tokoh mahasiswa dan para tokoh diantaranya : Ust Sam Sudariyanto Tokoh Tambaksari, Ust Misbahul Huda Tokoh Jatim, Mas Prihandoyo Kuswanto Rumah Pancasila, Ust Tamat Ansyori Pendiri DDII Jatim, Ust Syaifulloh Tokoh Gubeng, serta para tokoh lain dari berbagai latar organisasi.

Diskusi Islamic Lawyers Forum edisi 6 spesial pada Ahad (19/5) di Surabaya tersebut menyepakati pernyataan sikap menolak Kriminalisasi Para Tokoh dan Menolak Tim Asistensi Hukum (TAHU) bentukan Wiranto, yang lengkapnya sebagai berikut :

Pertama, menolak segala bentuk kriminalisasi hukum terhadap para ulama dan tokoh nasional, serta menyeru kepada Pemerintah untuk segera menghentikannya.

Kedua, menuntut kepada Pemerintah untuk segera mengxhentikan berbagai tuduhan dan serta merta membebaskan ulama dan tokoh nasional dari berbagai pembungkaman berdalih tuduhan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dialami olah Habib Muhammad Rizq Syihab, Ust Bachtiar Nasir, Ust. Ahmad Haekal Hasan, Prof Amien Rais dan Dr. Eggi Sudjana. Kami juga menilai ada spirit kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh muslim yang kritis terhadap pemerintah, yang berpotensi membungkam gerakan colivil Society.

Ketiga, meminta kepada Pemerintah untuk segera membubarkan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam agar tidak terjadi keterbelahan, tumpang tindih fungsi lembaga negara, maladministrasi serta kriminalisasi, serta pembungkaman aspirasi rakyat khususnya Para ulama dan tokoh nasional berdalih penegakan hukum. [].






No comments