Headline

MEMBANGUN SINERGI KEMITRAAN STRATEGIS ANTAR ELEMEN PERGERAKAN PASCA PUTUSAN MK



MEMBANGUN SINERGI KEMITRAAN STRATEGIS ANTAR ELEMEN PERGERAKAN PASCA PUTUSAN MK

[Catatan Halal Bihalal Antar Tokoh Pergerakan & Advokat di Surabaya]


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Bahagia sekali rasanya penulis bisa hadir bersama dan ditengah-tengah elemen pergerakan tokoh dan advokat di kota Surabaya. Hadir bersama sejumlah tokoh dalam Agenda Halal Bi Halal dan Silsturahmi Bersama Para Aktivis Pergerakan yang diselenggarakan PKAD (Pusat Kajian & Analisis Data).

Bertempat di Hotel Bidakara Surabaya, Pada Ahad (23/6) Penulis hadir bersama sejumlah tokoh. Ada dr. Ahmad Afif (Pergerakan 212), dr. Ni'mah (Barisan Emak Militan), Dr. N. Faqih Syarif (Pakar Komunikasi Islam), Ainul Rofiq (Politisi/Wartawan Senior), Mas Prihandoyo Kuswanto (Rumah Pancasila), Bung Isa Anshori (Praktisi Media/Wartawan Senior), Pak Mintarjo (Tokoh Pergerakan), dan yang spesial hadir juga Mas Agus Ma'sum, Pakar IT yang juga menjadi saksi BPN Prabowo - Sandi di sidang MK. Di sudut kiri penulis, juga nampak terlihat Analis Senior PKAD, Mas Fajar Kurniawan.

Meskipun acara dibuat santai didahului dengan makan malam, namun Cak Slamet Sugianto selaku penyelenggara dari PKAD ternyata membungkus agenda halal bihalal dalam bentuk diskusi santai. Secara mendadak Penulis dan Mas Agus Ma'sum didapuk sebagai nara sumber untuk memberi pengantar diskusi.

Sejak awal para tamu undangan memang tidak mengetahui akan ada diskusi dengan tema tertentu. Panitia memang menyiapkan diskusi tetapi tidak menyiapkan tema tertentu.

Secara kebetulan kehadiran Mas Agus Ma'sum memberi inspirasi Cak Slamet untuk mendiskusikan dinamika persidangan di MK. Untuk yang kesekian kalinya, Mas Agus ma'shum menjelaskan ulang ihwal 17,5 juta DPT bermasalah kepada audiens. Bedanya, cerita Mas Agus kali ini dilengkapi dengan pengalaman dan dinamika kesaksian di MK.

Ada hal yang menarik yang diungkap oleh Mas Agus, yakni tentang ketidakleluasaan dalam menjelaskan fakta DPT siluman secara deskriptif dan naratif. Sebagai saksi, Mas Agus akhirnya terpenjara dengan kerangka pertanyaan salah satu hakim MK yang meminta menjawab iya, atau tidak.

Padahal, ada banyak fakta mengenai DPT invalid ini yang perlu dijelaskan secara deskriptif, tidak cukup dengan memberi jawaban iya atau tidak. Misalkan saja, pertanyaan hakim Saldi Isra yang menanyakan apakah sejumlah data DPT invalid ini digunakan untuk mencoblos di TPS.

Jelas, pertanyaan ini tidak bisa dijawab ya atau tidak. Tetapi perlu diberi kerangka narasi deskriptif, bahwa DPT invalid ini memang tidak digunakan untuk mencoblos di TPS karena memang siluman. Tidak ada pemilihnya. Tetapi data DPT ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah jumlah suara pasangan calon tertentu, yang kontrol kendali suara itu ada di KPU.

Apalagi, melalui ahli Hermansyah, situng KPU secara IT bisa dibuktikan telah disusupi intruder (pengacau). Dan dapat dibuktikan pula intruder itu adalah sistem yang menjadi jembatan antara data input dari KPUD dan tampilan situng (web) di KPU.

Memang, diperlakukan tidak fair dalam persidangan itu tidak nyaman. Penulis sendiri, mengalami sendiri pengalaman itu saat melakukan uji materi Perppu Ormas di MK. Saat itu, ketua MK Arif Hidayat, terlalu banyak memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah selaku pihak Terkait untuk mengelaborasi jawaban secara luas, sementara terlalu membatasi waktu para pemohon bahkan sering melakukan interupsi.

Saat itu Penulis protes, dengan menyampaikan kritik menggunakan redaksi "jika kami tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, lantas bagaimana kami akan mendapat jaminan keadilan dari putusannya ?".

Kontan, ketika itu Arif Hidayat tersinggung dan marah. Bahkan, mengancam penulis dengan menuding telah melakukan tindakan penghinaan pada peradilan (contempt of court). Belakangan, dalam sidang sengketa Pilpres kali ini, nama Arif Hidayat juga banyak disebut netizen karena kontroversi pernyataannya seputar 'orang kampung'.

Secara hukum, penulis mengapresiasi ikhtiar yang telah ditempuh Mas Agus Ma'shum dan tim hukum BPN Prabowo - Sandi. Namun penulis didalam forum halal bihalal juga ingatkan, bahwa sengketa Pilpres itu sengketa politik. Bukan murni sengketa hukum.

Artinya, berbagai pertimbangan hukum dan ekspektasinya bisa meleset. Terlebih lagi, jika dinamika politik terjadi jelas hukum sebagai produk politik sangat mungkin terperdaya dan tidak berdaya. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Yusril Ihza Mahendra, Pengacara Tim TKN Jokowi - Ma'ruf, yang menyatakan 'segudang ilmu dan kepintaran akan dikalahkan oleh segenggam kekuasaan'.

Rasanya itu pula, yang dialami Yusril ketika membela Ormas Islam HTI. Betapapun argumentasi, bukti dan keterangan ahli menguatkan gugatan PTUN yang diajukan HTI, faktanya dalam putusan di PTUN Jakarta HTI dikalahkan. Padahal, Yusril sendiri kuasa hukumnya.

Karena itu, penulis mengingatkan pentingnya melakukan antisipasi sejak dini atas hasil akhir sengketa Pilpres di MK. Bahwa penulis, dan seluruh elemen anak bangsa berdoa dan berharap akan ada putusan yang berkeadilan di MK, putusan yang menganulir kecurangan, jelas pasti. Namun penulis juga mengajak semua elemen pergerakan agar siap dan siaga dengan keputusan MK yang dibacakan diluar ekspektasi.

Sebab, jika putusan MK tak sejalan dengan ekspektasi, berarti seluruh elemen segerakan wajib siap untuk menghadapi dinamika politik yang lebih rumit pada era kedua kepemimpinan Jokowi. Era represifme, kezaliman, pembungkaman kepada segenap elemen anak bangsa yang kritis terhadap rezim, sangat berpotensi kembali terjadi bahkan lebih keras lagi.

Mempertimbangkan hal itu, maka penulis mengusulkan proposal sinergi kemitraan strategis antar elemen pergerakan, untuk memaksimalkan potensi dan kapasitas masing-masing untuk berkontribusi positif dalam membangun dan menjaga kedaulatan bangsa pasca putusan MK. Termasuk untuk tetap konsisten mengambil peran kritis, selalu mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat.

Dalam sesi dialog, Dr. N. Faqih Syarif membenarkan pentingnya membangun sinergi kemitraan strategis antar elemen pergerakan ini. Sementara, dr. Ni'mah menginginkan adanya renstra yang jelas, sejak putusan MK, pasca putusan hingga pelantikan Presiden dan wakil Presiden, agar umat tidak bingung. dr. Ni'mah juga mengungkap kondisi umat yang saat ini kehilangan figour pemimpin, seperti ayam yang kehilangan induknya.

dr. Ahmad Afif sempat menyayangkan komitmen elit yang pernah mengunggah pernyataan akan bersama umat, akan selalu dan berada dibarisan umat. Namun faktanya saat ini umat kehilangan panutan. Umat seperti ditinggal sendirian.

Beberapa tokoh yang lain juga memberi tanggapan dan saran tentang pentingnya membangun arus opini yang berpihak kepada umat, disaat media mainstream mayoritas telah menjadi juru bicara rezim. Sosial media, menjadi saluran alternatif bagi umat untuk terus menyuarakan keadilan dan melakukan kritik terhadap segala bentuk kezaliman.

Semua tokoh menyadari situasi saat ini serba sulit, namun bukan berarti umat ini dipaksa menyerah. Sejumlah tokoh justru mengunggah komitmen untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran.

Yang menarik, dalam diskusi santai ini juga muncul aspirasi Islam sebagai visi perjuangan yang berpotensi dapat menyatukan semua visi pergerakan. Bercermin pada kasus aksi 212, umat ini dipersatukan dengan sentimen keagamaan. Dan menurut dr. Ni'mah, suasana aksi 212 itu tidak hadir dalam aksi 21-22 Mei, termasuk aksi di gedung MK.

Harapannya Kedepan, dengan isu syariah sebagai visi perjuangan bersama, semua semangat dan suasana kebatinan umat berada pada frekuensi yang sama. Sehingga, jika digerakkan untuk melakukan aksi dalam rangka merealisir visi politik Islam, umat satu perasaan, satu pemikiran dan satu gerakan.

Visi ini visi mulia, karena hanya berkepentingan untuk menerapkan hukum Allah SWT. Bukan sekedar untuk memperebutkan kekuasaan, atau mendudukkan orang tertentu pada tampuk kekuasan. Visi syariat Islam, maknanya adalah memperjuangkan agar umat ini tunduk, patuh, taat dalam naungan aturan dan undang-undang yang berasal dari Allah SWT. Semoga saja. [].










No comments