Headline

MENEBAR MAAF DAN MEMBANGUN KEBERSAMAAN ?


MENEBAR MAAF DAN MEMBANGUN KEBERSAMAAN ?

[Catatan Lebaran Idul Fitri 1440 H, Sebuah Renungan Bagi Semua Elemen Anak Bangsa]



Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Sekilas saat penulis sedang bersantai di kampung halaman, terlihat di beberapa stasiun TV nasional menampilkan siaran langsung sholat Idul Fitri 1440 H yang pelaksanaannya dilakukan pada hari ini Rabu (5/6) di Masjid Istiqlal Jakarta. Bertindak sebagai Imam sekaligus khatib, Mantan Menteri Agama Said Agil Husint Al Munawar.

Penulis sendiri telah merayakan Idul Fitri 1440 H sejak kemarin (Selasa, 4/6), berdasarkan hasil Ru'yatul Hilal Global. Beberapa negara didunia, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan negara-negara kawasan Teluk lainnya, juga merayakan Idul Fitri pada hari Selasa (4/6/2019).

Kembali ke Sholat Idul Fitri 1440 H yang dilaksanakan di masjid Istiqlal Jakarta. Tema yang diangkat Khatib adalah 'Menebar Maaf dan Membangun Kebersamaan'. Penulis sendiri, tidak menyimak rincian Khutbah Idul Fitri 1440 H yang disampaikan Mantan Menteri Agama Era Megawati ini. Namun, judul materi Khutbah yang diunggah memantik keinginan penulis untuk menyampaikan beberapa pokok Fikiran guna menyikapi dinamika politik berbangsa dan bernegara yang terjadi di negeri ini.

Dalam konteks berlebaran, unggahan yang paling awal diucapkan seyogyanya adalah permohonan maaf. Dengan atau tanpa kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun atas kekhilafan dan kealpaaan, dalam kesempatan hari nan fitri ini, segenap elemen anak bangsa lebih utama untuk saling menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen akidah dan keimanan, konsekuensi dan jati diri seorang muslim, tidak satupun udzur yang dibenarkan untuk tidak memberikan maaf. Momentum hari raya, adalah hari penyempurnaan untuk melebur dosa.

Dosa-dosa kepada Allah SWT, dosa terhadap Raab semesta alam yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, insyaAlllah telah lebur dan diampuni, seiring paripurnanya ibadah Shaum Ramadhan. Namun, dosa-dosa sesama hamba, baik antara pribadi yang satu dengan yang lainnya, termasuk dosa antara penguasa dengan rakyatnya, belum lebur sebelum meminta maaf dan mendapatkan permaafan dari sesama manusia.

Dalam konteks meminta maaf itulah, baik individu warga negara dengan sesamanya, maupun penguasa kepada rakyatnya, sepatutnya menyebut secara tegas semua dosa dan kesalahan yang dilakukan, agar menjadi jelas bagi pihak yang dimintai permaafan, agar menjadi lega (plong) bagi pihak yang mendapat permaafan.

Mengenai permohonan dan pemberian permaafan secara individu, antara sesama rakyat warga negara, biarkan mekanisme kultural melalui saling berkunjung dan bersilaturahmi di hari raya Idul Fitri, menjadi methode alami untuk melakukannya. Negara, hanya perlu membuat himbauan umum agar sesama elemen anak bangsa, saling meminta dan memberi permaafan di hari raya yang barokah ini.

Adapun atas adanya sejumlah kesalahan yang timbul akibat buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan, perlakuan hukum yang tidak adil, sejumlah kriminalisasi ulama, kriminalisasi purnawirawan TNI, kriminalisasi tokoh dan aktivis Islam, jatuhnya korban jiwa pada aksi damai menuntut pemilu curang agar diadili, bahkan hingga jatuhnya korban jiwa berupa meninggalnya lebih dari 600 orang anggota KPPS, meskipun semuanya mungkin sebagian menolak menisbatkan pelakunya pada rezim namun semua sepakat bahwa peristiwa itu semuanya berada dibawah kendali dan pertanggungjawaban rezim Jokowi.

Namun, adakah unggahan pengakuan salah dari rezim ? Atau minimal meminta maaf atas semua kesalahan yang meskipun dibantah dilakukan rezim ? Adakah Presiden Jokowi secara resmi mengunggah keprihatinan dan bela sungkawa kepada 600 lebih korban meninggal dunia anggota KPPS ? Adakah Presiden Jokowi mengaku pilu dan berduka untuk 8 orang korban tewas bahkan sebagiannya oleh sebab tembakan peluru tajam ? Adakah keprihatinan Jokowi atas sejumlah persoalan pemilu curang yang karenanya pemerintahan Jokowi mengaku prihatin dan merasa bertanggungjawab ?

Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jangankan mengaku bersalah, bahkan sebagai kepala negara Jokowi terkesan membuang tanggung jawab kepada jajaran menteri kabinetnya.

Pada kasus korban jiwa KPPS, Jokowi diam, tak mengunggah keprihatinan apalagi permohonan maaf. Pada kasus korban demo menuntut pemilu curang diadili, Jokowi justru mengeluarkan ujaran agar aparat menindak tegas rakyat yang dianggap rusuh. Memframing pendemo merugikan pedagang, mengundang pedagang yang hanya rugi 3 tabung gas elpiji ke istana, sementara bungkam pada 8 nyawa yang tumbang dan diantaranya diakibatkan tembakan peluru tajam. Jokowi, bahkan tak setetes pun menitikan air mata untuk Reyhan, Harun dan Farhan, tiga remaja belia yang tewas pada peristiwa 21-22 Juni.

Saat ibu Ani Yudoyono meninggal dunia, barulah negara hadir. Negara berduka, dan mengajak segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk turut berbela sungkawa.

Pertanyaannya : apakah nyawa Ibu Ani Yudoyono berbeda dengan nyawa 600 anggota KPPS ? Berbeda dengan nyawa 8 orang korban peristiwa 21-22 Juni ? Apakah, negara ini hanya hadir untuk berduka kepada Ibu Negara, tetapi tidak bagi rakyat jelata ?

Kematian Ibu Ani Yudhoyono jelas sangat layak bagi negara untuk turut berduka, bahkan sangat kebangetan jika segenap rakyat tidak turut berbela sungkawa. Namun, ketika negara ini diam pada sejumlah persoalan yang bendera rakyat, problem yang mendera kohesi sosial anak bangsa, kenapa negara bungkam ?

Karena itu, sebelum negara menyeru rakyat untuk menebar kata maaf, sepatutnya negara mengajarkan rakyat perilaku yang ksatria. Jika tidak merasa bersalah karena negara merasa tertuduh menjadi pihak yang dipersalahkan, bukankah negara tetap berkewajiban bertanggung jawab atas semua kejadian yang menimpa rakyat negeri ini ? Kenapa seolah negara hanya hadir untuk melindungi rakyat yang pro Jokowi dan abai kepada rakyat yang memiliki aspirasi berbeda dengan rezim ?

Rakyat negeri ini merasa hambar, mendengar seruan sang Presiden yang mengajak menjadikan Idul Fitri tahun ini sebagai ajang untuk mempererat kembali persatuan dan persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Sebab, teladan itu tak muncul dari sang Presiden.

Begitu juga, menjadi seruan kosong pula jika rakyat ini diajak sabar, diajak saling memberi dan menebar maaf, sementara para penjahat negara, pada perusak kain tenun kebangsaan, tak sekalipun mengucap pernyataan kesalahan, tak sekalipun mengunggah permohonan maaf, lantas menebar maaf ini untuk siapa ?

Apakah seruan menebar maaf dan membangun kebersamaan, maknanya meminta kepada segenap rakyat -meskipun dizalimi dan terus disakiti rezim- diminta untuk ikhlas memaafkan dah dihimbau untuk bersama memberikan dukungan kepada rezim zalim ? Apalah, kebersamaan itu mewajibkan rakyat untuk melepaskan daya kritis dan koreksi terhadap rezim dan berubah menjadi taklid buta atas semua kebijakan zalim rezim ?

Sakit sekali menjadi rakyat di negeri ini, berulang kali dizalimi, dipaksa memberi maaf tanpa pengakuan dosa dan permohonan maaf yang spesifik, bahkan diajak bersama dalam kesatuan kezaliman untuk terus Istiqomah menjadi korban rezim. Jika makna menebar maaf dan membangun kebersamaan demikian maksudnya, tentu tidak keliru jika rakyat di negeri ini mengambil sikap  yang berbeda.

Bukan karena tidak mau memberi maaf, bukan karena tak mau berada dalam kebersamaan membangun bangsa, tapi karena masih lekatnya keculasan, tidak jujurnya mengakui kesalahan, dan pemberian maaf justru berpotensi menjadi jaminan melanggengkan kezaliman.

Penulis kira disitulah titik masalah utamanya, jika bangsa ini serius ingin menebarkan maaf dan membangun kebersamaan. Syaratnya, harus ada pengakuan kesalahan atau minimal mengaku bertanggungjawab atas seluruh persoalan yang mendera bangsa, ada pernyataan resmi dari negara meminta maaf secara terbuka atas sejumlah persoalan yang spesifik dan terindera.

Jika syarat ini dipenuhi, barulah unggahan menebar maaf dan membangun kebersamaan demi menuju cita bangsa, akan memiliki nilai dimata rakyat. Jika tidak, ucapan Idul fitri, seruan menebar maaf dan membangun kebersamaan, atau retorika seremonial lainnya akan dipahami rakyat sebagai pidato-pidato kosong yang sangat menjemukan.

Saat ini, yang terindera dan terus dirasakan rakyat adalah maraknya kezaliman. Abainya negara, terhadap sejumlah persoalan yang mendera bangsa. Kritikan rakyat yang berujung kriminalisasi rezim yang menyalahgunakan wewenang berdalih untuk dan atas nama penegakan hukum.

Di hari nan fitri ini, penulis mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk berkata dan bertindak jujur kepada rakyat. Rakyat, berhak atas keadilan pemimpinnya, berhak atas kejujuran pemimpinnya, berhak atas tanggungjawab pemimpinnya.

Janganlah, terus menebar narasi sesat yang menjadikan rakyat yang notabene korban kezaliman sekaligus dituduh menjadi pelakunya. Menurut hemat penulis, tindakan seperti ini jelas sangat jahat dan melukai hati segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selamat Idul Fitri 1440 H, mohon maaf lahir dan bathin. Semoga, momentum Lebaran tahun ini mampu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang jujur, amanah, terpercaya dan bertanggungjawab. [].

No comments