Headline

PELAPOR KASUS GUS NUR TIDAK MENGATASNAMAKAN NU



LBH-PU, News. Surabaya (13/6). Sidang dugaan pencemaran nama baik NU atas nama terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang digelar di pengadilan negeri Surabaya telah memasuki tahapan pemeriksaan saksi. Pada Kamis (13/6), Jaksa menghadirkan 4 (empat) orang saksi, termasuk saksi pelapor, MOH. Ma'rufsyah.

Saat diklarifikasi mengenai legal standingnya, pelapor mengaku melaporkan Gus Nur atas inisiatif pribadi. Bukan atas perintah PBNU pusat, PWNU Jatim, atau atas perintah struktur NU lainnya.

"Tidak ada rapat, tidak ada keputusan, tidak ada perintah khusus dari NU, baik tingkat pusat hingga daerah mengenai pelaporan ini. Saya melapor murni atas inisiatif pribadi sebagai warga dan pengurus NU Jatim yang merasa terusik dengan video Gus Nur "ungkap Ma'rufsyah, pelapor kasus Gus Nur.

Kiyai Nurudin juga mengungkap hal yang sama, bahwa NU secara kelembagaan resmi tidak pernah memberi perintah untuk melaporkan Gus Nur. Bahkan, tidak pernah juga membahas ihwal video Gus Nur secara khusus dalam rapat resmi PWNU Jatim.

"Saya pada mulanya mendapat video dari Group WhatsApp GUIB, dimana saya termasuk didalamnya. Karena isi video tidak pantas dan ini menurut saya menghina Marwah NU, selanjutnya video itu saya kirim ke Group WhatsApp PWNU Jatim, agar bisa ditindaklanjuti oleh pengurus yang lain" tambahnya.

"Tidak ada rapat, tidak ada keputusan atau perintah resmi, baik dari PBNU atau PWNU Jatim untuk melaporkan Gus Nur " ungkap Kiyai nurudin yang juga pengurus PWNU Jatim.

Muhammad Nur Rakhmad selaku kuasa hukum Gus Nur, melihat proses hukum terhadap kliennya ini cacat formil. Jika unggahan video Gus Nur dianggap mencemarkan NU, seharusnya ada surat tugas atau surat kuasa resmi dari PBNU kepada pelapor.

"Ini kan delik aduan, pelapor itu mengadu atas nama pribadi. Sedangkan pasal yang didakwakan mencemarkan NU, ini tidak nyambung" terang Rakhmad.

Belum lagi, menurut Nur Rakhmad berdasarkan putusan MK No. 50/PUU/2008, delik pasal 27 ayat (3) UU ITE ini harus mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP.

"Jadi merujuk genus delik pasal 310 KUHP, maka pasal 27 ayat (3) UU ITE ini hanya berlaku pada pencemaran terhadap 'seseorang'. Jadi terhadap individu, bukan terhadap lembaga atau badan hukum" tambahnya.

Gus Nur sendiri dalam perkara ini dianggap telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atas NU secara umum dan Generasi Muda NU secara khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. [].

No comments