Headline

REVOLUSI DAN MUTAN 'PASAL KARET' DALAM SEJARAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA



REVOLUSI DAN MUTAN 'PASAL KARET' DALAM SEJARAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

[Catatan Kelam Eksploitasi Hukum Sebagai Alat Kepentingan & Sarana Mempertahankan Kekuasaan]

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Pasal karet adalah terminologi praktis yang sering digunakan untuk mendefinisikan pasal pidana dalam KUHP yang digunakan secara subjektif oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan sesuai seleranya. Sesuai dengan namanya, pasal karet merujuk pada sifat karet yang lentur, bisa ditarik bisa diulur, batasan dan definisi sangat elastis bisa menjangkau apapun yang diinginkan penyidik atau pihak yang berkepentingan, dan yang jelas pasal ini bisa digunakan untuk 'menjepret' lawan politik atau pihak-pihak yang tak sejalan dengan rezim penguasa.

Secara sederhana, pasal karet didefinisikan sebagai pasal yang subjektif, dimana batasan unsur pidananya sangat luas ditetapkan berdasarkan selera penyidik atau pihak yang berkepentingan. Pasal karet, adalah pasal pesanan untuk mengkriminalisasi seseorang karena perbedaan pandangan khususnya perbedaan pandangan politik dan ideologi.

Dahulu, pasal karet ini sering dinisbatkan pada pasal-pasal delik aduan, berupa fitnah dan pencemaran nama baik yang merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP. Meskipun pasal ini karet, namun dahulu pasal ini tidak terlalu horor karena ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun. Ancaman pidana atas delik fitnah dan pencemaran nama baik hanya 4 (empat) tahun penjara, sehingga penyidik tidak dapat menahan seseorang dengan status Tersangka berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP (tinjau pasal 21 ayat (1) dan 21 ayat (4) KUHAP).

Sejak era UU ITE generasi pertama, yakni UU No. 11 tahun 2008, Pasal karet yang bersandar pada genus delict pasal 310 dan 311 KUHP ini, bermutan menjadi pasal karet yang sangar, karena pidana delik fitnah dan pencemaran nama baik melalui sarana ITE ancaman pidananya 6 (enam) tahun penjara. Sehingga, seseorang yang berstatus tersangka bisa langsung ditahan berdasarkan kekuatan pasal 27 ayat (3) UU ITE lama.

Dalam perjalanannya, setelah mendapat kritik publik yang deras, khususnya setelah kasus 'Prita Mulyasari' heboh, para legislator di Senayan merevisi UU ITE. Sejak terbitnya UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang perubahan UU ITE (atau lebih dikenal dengan sebutan UU ITE), ancaman pidana pasal 27 ayat (3) diturunkan menjadi 4 (empat) tahun penjara (tinjau pasal 45 ayat (3) UU ITE).

Sejak era UU ITE perubahan (UU No. 19 tahun 2016), orang dengan status tersangka pasal pencemaran nama baik tidak bisa langsung ditahan. Ancaman pidana yang diturunkan menjadi 4 tahun, memang sedikit mengurangi 'horor' pasal ini. Namun, tidak merubah karakter dan sifat pasal 27 ayat (3) sebagai pasal karet, sebagaimana pasal 310 dan 311 KUHP.


Pasal SARA, Pasal Hoax dan Makar, Sebuah Revolusi Pasal Karet

Seiring perkembangan zaman, diktatorisme para tiran melakukan revolusi yang 'cukup' gemilang dalan menggunakan alat kekuasaan dan negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika dahulu, pada zaman orde baru diktatorisme rezim Soeharto menggunakan sarana militer untuk menjaga kekuasaan, era now penguasa lebih memilih hukum sebagai sarana untuk menjaga kekuasaan.

Memang benar, bukan eranya lagi menggunakan militer untuk menjaga dan mengokohkan kekuasaan. Sebab, di era keterbukaan dan daya kritis publik yang tinggi, penguasa dituntut memiliki argumentasi untuk meneguhkan kezalimannya.

Seiring dinamika politik dan hukum yang berkembang, pasal karet yang digunakan untuk melindungi kekuasaan telah bermutan dalam berbagai bentuk. Jika dahulu, pasal karet hanya dinisbatkan pada pasal 310 dan 311 KUHP, saat ini realitas pasal karet itu telah menjangkau pasal hoax, pasal makar dan delik pidana menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 107 KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Bahkan, di internal kajian LBH PELITA UMAT, pasal 28 ayat (2) UU ITE ini diistilahkan dengan sebutan 'pasal pukat harimau'. Pasal pukat harimau, merujuk penggunaan jaring besar pukat harimau yang ditarik dua kapal untuk menjaring ikan, dimana semua jenis ikan bisa ditangkap dalam satu pelayaran.

Demikian pula, hakekat pasal 28 ayat (2) UU ITE, dimana Ancaman pidananya 6 (enam) tahun (tinjau pasal 45 ayat (2) UU ITE). Pasal berdalih menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA ini pada praktiknya menjadi semacam 'pukat harimau' untuk menjaring dan menangkapi sejumlah aktivis dan tokoh yang berseberangan dengan rezim, yang dapat digunakan secara massif.

Bahkan, pasal hoax (pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946) dan pasal makar (pasal 107 KUHP), saat ini marak digunakan untuk menjerat aktivis dan tokoh nasional. Padahal, pasal ini sudah lama ada sejak KUHP dibentuk dan sejak UU No. 1 tahun 1946 diundangkan.

Namun, penggunaan pasal hoax dan pasal makar ini hanya masif di era rezim Jokowi. Tercatat, Leuis Sungkarisma, Egi Sudjana dan Mustofa Nahrawardaya dijerat pasal hoax. Sementara Egi Sudjana, Kivlan Zein dan Sunarko dijerat dengan pasal makar.

Penggunaan istilah hoax dan makar ini tidak objektif, sangat subjektif tergantung pada selera penguasa, tidak ada kejelasan unsur pidananya sehingga dapat diperlakukan seperti pasal karet.

Dalam kasus hoax misalnya, pasal ini tidak berlaku bagi Jokowi yang terbukti menyebar hoax data kebakaran hutan, hoax data Import dan hoax data sengketa lahan, saat debat Pilpres. Faktanya, meskipun menyebar hoax sampai saat ini Jokowi tidak pernah diproses hukum.

Sementara tokoh dan pengkritik Jokowi, jika keliru sedikit terkait statement atau aktivitas sosmednya, langsung diproses hukum dengan kasus sebar hoax, sebagaimana yang dialami oleh Mustofa Nahrawardaya yang dijerat dengan pasal 14 dan/atau pasal 15 UU No. 1/1946 tentang peraturan pidana. Karena ancaman pidananya 10 tahun penjara, Mustofa Nahrawardaya yang lebih dikenal dengan akun tofalemon ini langsung ditahan dan dijebloskan ke jeruji besi.

Kasus makar juga demikian, tidak ada batasan unsur yang jelas sehingga sangat bergantung pada selera penguasa. Pada kasus makar 411, sejumlah tokoh nasional (Sribintang Pamungkas, Rahmawati, Hatta Taliwang, Termasuk Kivlan Zen) ditangkapi rezim karena tudingan makar. Tanpa proses hukum yang jelas, akhirnya para tokoh nasional ini dilepaskan (bukan karena status SP3).

Kini berdalih pasal makar juga, Kivlan Zen dan Sunarko juga dijebloskan di sel tahanan. Boleh jadi, jika tujuan politik rezim telah terealisir, kedua tokoh purnawirawan jenderal TNI ini juga akan kembali dilepaskan, tanpa status dan tanpa proses hukum yang jelas.

Sementara itu, pada kasus yang benar-benar makar, kasus OPM di Papua hingga saat ini tak ada satupun tokoh OPM yang ditahan dan mendapat status Tersangkan Makar. Pemerintah, berulangkali berdalih akan menggunakan pendekatan persuasif, padahal telah banyak korban sipil, militer dan polisi yang tewas akibat serangan OPM.

Berbeda dengan kasus OPM, Kivlan Zen dan Sunarko langsung diproses dan ditahan dengan status tersangka makar. Padahal, jangankan menyebabkan kematian, bahkan hingga saat ini belum ada satupun warga negara Indonesia, baik militer, polisi atau sipil yang tergores senjata akibat ulah Kivlan Zen dan Sunarko.

Demikianlah, pasal-pasal karet itu telah bermutan dan berevolusi ke banyak pasal. Tujuannya cuma satu, membungkam kritisme publik sekaligus untuk mengokohkan kekuasaan rezim.

Sampai kapan pasal-pasal karet ini berhenti digunakan ? Jawabnya, sampai rezim diktator tiran ini jatuh atau sampai rakyat yang kritis binasa terkikis oleh ketakutan pada rezim penindas. [].

No comments