Headline

ILF KEDIRI : ISU RADIKALISME DIBENTUK UNTUK MENUTUPI KEGAGALAN REZIM


LBH-PU, News. Kediri. Islamic Lawyers Forum (ILF) Kediri untuk edisi perdana mengambil tema 'Radikalisme Islam, Isu Hukum atau Isu Politik ?', acara diselenggarakan oleh LBH PELITA UMAT Koordinator Cabang Kediri, pada Jumat (26/7), pukul 19.30 dan berakhir hingga pukul 23.00 WIB.

Acara dihadiri sekitar 70 an peserta, terdiri dari tokoh, ulama, advokat dan akademisi dari kota Kediri. Hadir juga beberapa peserta tokoh dari Jombang, Nganjuk dan Pare.

Hadir sebagai Nara Sumber Prof Suteki, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Mengawali diskusi, Profesor Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila ini mengingatkan bahwa produk hukum itu Ketentuan pidananya harus tertulis (lex scripta), Rumusan ketentuan pidananya harus jelas (lex certa) dan Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/lex praevia).

"Asas legalitas dalam hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, itu mewajibkan setiap ketentuan pidana itu harus tertulis, tidak boleh seseorang dipidana atas ketentuan yang belum diatur sebelumnya, bahwa perbuatan itu terkategori pidana" tegas Profesor Hukum yang mengajar mata kuliah Pancasila selama 24 tahun.

"Radikalisme ini secara nomenklatur hukum tidak dikenal. Tidak ada satupun UU atau ketentuan pasal pidana yang membuat definisi tertulis dan terperinci mengenai hal ini. Didalam UU No. 5 tahun 2018 tentang anti terorisme, hanya dikenal istilah kontra Radikalisasi dan deradikalisasi. Keduanya, juga tidak memuat rumusan jelas apa yang dimaksud dengan Radikalisasi itu sendiri" tambahnya.

Radikalisme cenderung digunakan sebagai alat politik untuk membungkam setiap ujaran kritis yang berseberangan dengan kepentingan politik rezim. Prof Suteki mengalami persekusi yang berujung pencabutan dua jabatan fungsional beliau, sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip dan Ketua Senat Fakultas hukum Undip karena tudingan terpapar radikalisme.

Kehadiran Prof Suteki yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang di Mahkamah Konstitusi saat uji Perppu Ormas dan menjadi Ahli di sidang PTUN Jakarta saat sengketa pencabutan BHP HTI, berujung tudingan anti Pancasila, anti NKRI, sampai akhirnya pihak kampus memberi sanksi berupa pencabutan dua jabatan fungsionalnya.

Ahmad Khozinudin, SH dari LBH PELITA UMAT melihat isu radikalisme ini sengaja diproduksi untuk mengalihkan persoalan bangsa yang sesungguhnya dan mengkambinghitamkan elemen umat Islam yang gigih berjuang untuk mengembalikan kebajikan negeri ini dengan menerapkan syariat Islam.

"Radikalisme itu pengalihan isu, untuk menutupi kegagalan rezim. Rezim yang korup, menumpuk hutang, gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, menjual aset bangsa, gagal menekan angka kemiskinan, ingin menghilangkan kontrol dan kritik publik dengan isu radikalisme" ungkapnya.

Masih menurut Ahmad, negeri ini justru sedang genting untuk memerangi korupsi. Korupsi pejabat dan partai menurutnya sudah sangat mengkhawatirkan. Nyaris, semua partai politik terlibat korupsi, semua pejabat kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

"Kalau mau fair, yang harus diberantas itu yang terpapar korupsi. Jadi kalau Ganjar Pranowo meminta ASN yang terpapar radikalisme mundur, itu keliru.  Yang seharusnya mundur itu adalah pejabat atau ASN yang terpapar korupsi. Ganjar Pranowo, Puan Maharani, seharusnya kedua pejabat ini mundur karena terbukti terpapar korupsi e KTP" tambah Ahmad.

Ahmad menyayangkan, kenapa rezim tidak fokus dengan masalah yang real. Masalah korupsi itu sudah stadium akut, baru-baru ini Bupati Kudus yang masih bawahan Ganjar Pranowo bersama sejumlah pejabat terciduk OTT KPK.

"Ganjar seharusnya mengultimatum pejabat yang korup seperti bupati kudus ini, jangan malah menebar narasi ancaman kepada ASN dengan dalih terpapar radikalisme" tutupnya. [].






No comments