Headline


LEPASNYA KORUPTOR BLBI DAN MASA DEPAN SURAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA REZIM JOKOWI


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Publik dikejutkan dengan putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang meskipun terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Namun, perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana korupsi. MA mengganjar SAT, terdakwa Koruptor mega korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan vonis lepas dari tuntutan hukum. Demikian, ringkasan bunyi amar putusan kasasi No. 1555 K/PID.SUS/2019 tertanggal 9 Juli 2019.

Putusan lepas (onslag van recht vervolging), maknanya segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan SAT dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum KPK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hakim Salman Luthan selaku Ketua Majelis setuju dengan pertimbangan putusan banding (judex factie), yang menyebut perbuatan SAT memenuhi unsur pidana. Namun, Hakim Anggota Majelis Syamsul Rakan Chaniago (hakim ad hoc) berpendapat kalau perbuatan itu masuk kategori hukum perdata. Sedangkan, Anggota Majelis Mohamad Askin berpendapat perbuatan Terdakwa masuk dalam lingkup hukum administrasi.

Perbedaan pandangan inilah, yang menjadi sebab lepasnya SAT. Meski ada satu hakim yang keukeuh perbuatan SAT terkategori pidana, namun dua hakim lain memiliki pandangan berbeda. Ada pandangan yang menarik perbuatan SAT meskipun memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan atau setidaknya terjadi penyalahgunaan wewenang, namun tindakan ini murni beshicking yang masuk ranah hukum administrasi. Sementara itu, hakim yang lain berpandangan kesalahan yang dilakukan oleh SAT hanyalah Perbuatan Melawan Hukum perdata, sehingga tidak berkonsekuensi pidana.

Padahal, inti pokok masalah dalam perkara ini adalah ada tidaknya unsur merugikan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan adanya kerugian negara, memastikan telah terpenuhi unsur merugikan keuangan negara, dengan besaran kerugian kuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah.

Hal inilah, yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pada tingkat Judex Factie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis SAT  dengan pidana selama 13 tahun penjara, denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat putusan Syafruddin dengan pidana selama 15 tahun, denda Rp1 miliar subsider 3 bulan. Hakim meyakini Syafruddin telah menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijaminkan oleh dua perusahaan yang diyakini milik Sjamsul Nursalim yakni PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Tak hanya itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Kasus ini sendiri berawal pada 1998 ketika BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan Sjamsul menandatangani penyelesaian pengambilalihan pengelolaan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA). Dalam MSAA tersebut, disepakati BPPN mengambilalih pengelolaan BDNI dan Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya, baik secara tunai maupun berupa penyerahan aset.

Adapun jumlah kewajiban Sjamsul selaku pemegang saham pengendali (PSP) BDNI adalah Rp 47,258 triliun. Kewajiban tersebut dikurangi aset sejumlah Rp 18,850 triliun, termasuk di antaranya pinjaman kepada petani/petambak sebesar Rp 4,8 triliun.


Pertimbangan Hukum Yang Ganjil

Jika ditelusuri, perbedaan pandangan ini aneh. Sebab, dua anggota majelis yakni Syamsul Rakan Chaniago (hakim ad hoc) dan Mohamad Askin selaku Hakim anggota, telah mengesampingkan hasil audit BPK. Padahal, audit yang dilakukan BPK setidaknya telah melewati beberapa substansi tindakan :

Pertama, audit jelas telah dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi, tidak saja audit secara keuangan namun juga audit secara hukum. Kesimpulan akhir terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara, jelas telah disimpulkan dari kerugian finansial (ekonomi) yang ditimbulkan dikaitkan dengan aspek keuangan negara.

Kedua, kesimpulan ini merupakan kesimpulan kombinasi secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, BPK telah melakukan proses ferifikasi secara ketat sehingga sampai pada kesimpulan kerugian yang ditimbulkan terkategori kerugian keuangan negara. Secara kuantitatif, BPK telah merinci dan menghitung total nominal kerugian yang ditimbulkan, yakni sebesar 4,58 T.

Ketiga, secara hukum acara hakim semestinya terikat dengan bukti berupa fakta hukum. Sementara keterangan ahli hanyalah bukti tambahan yang menguatkan fakta hukum.

Dalam konteks inilah, majelis hakim nampaknya telah mengesampingkan fakta hukum berupa telah terpenuhinya unsur kerugian negara yang disajikan BPK. Dua Hakim anggota, justru menggunakan opini dan pendapat hukum untuk mengadili perkara, sehingga membuat simpulan berdasarkan keyakinan hakim bahwa kesalahan baik perbuatan melawan hukum atau tidakan yang menyalahgunakan kekuasan hanya dipandang kesalahan administrasi keperdataan.

Akibatnya, hasil hitungan kerugian BPK dianggap hanya kerugian perdata, dan kesalahan yang dilakukan oleh SAT hanya terkategori perbuatan melawan hukum perdata, atau sekedar tindakan administrasi ketata usahaan negara.

Dengan demikian Judex Juris MA telah mengabaikan Fakta Hukum yang menjadi pertimbangan judex Factie. Akibatnya, seluruh proses pemeriksaan pada tingkat pertama dan kedua, diabaikan dan menjadi tidak bernilai hanya karena pendapat-pendapat yang diadopsi majelis hakim dalam pertimbangan hukum ditingkat kasasi.


Masa Depan Suram Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi

Awalnya publik lega, kasus ini telah dikembangkan oleh KPK dengan menetapkan Syamsul Nursalim dan istri selaku pihak yang diuntungkan atau yang diperkaya oleh korupsi yang dilakukan SAT sebagai tersangka. Ada harapan besar, KPK akan mampu membuka kotak Pandora misteri mega korupsi BLBI yang telah membebani Legacy politik bangsa.

Penetapan Tersangka pada Sjamsul Nursalim dan Istri oleh KPK kini menjadi bermasalah, karena perkara pokoknya telah diputus oleh majelis kasasi MA sebagai perbuatan yang tidak terkategori pidana. Jika arah penyelesaian kasus menjadi perdata, jelas ini menjadi celah bagi Sjamsul Nur Salim bisa lepas dari kasus ini.

Inilah, yang menjadi mimpi buruk bagi masa depan penegakan hukum di negeri ini pasa era kepemimpinan Jokowi. Awalnya, publik berharap kasus ini tidak berhenti pada aktor swasta, tetapi induk kekuasaan yang memberi restu kebijakan BLBI ini juga disidik.

Selama ini, nama Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum PDIP disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi BLBI. Dengan putusan kasasi MA ini, maka menjadi sangat mustahil perkara ini bisa menjangkau para politisi dan pejabat yang terlibat keluarnya kebijakan SKL BLBI yang merugikan negara.

Jangankan bisa menyentuh Megawati, putusan MA ini akan menjadi celah bagi Syamsul Nursalim untuk lepas dari jerat pidana. Sebentar lagi, KPK akan dipermalukan dengan lepasnya tersangka Syamsul Nur Salim baik melalui proses pemeriksaan biasa bahkan bisa lebih cepat melalui proses praperadilan.

Ini adalah preseden buruk di era Jokowi, untuk pertama kalinya KPK dapat dipecundangi. Ini kasus pertama, pasien KPK yang bisa lepas dari jerat pidana. Tentu saja, kasus ini akan berpeluang membuat KPK kesulitan menangani kasus kasus korupsi khususnya yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan melawan hukum.

Kedepan, KPK bisa saja hanya akan fokus menangani kasus-kasus receh yang mengandalkan proses OTT. Sebab, hanya operasi tangkap tangan (OTT) yang bisa dijadikan bukti kongkrit untuk mengunci majelis hakim, sehingga tidak bisa membuat pertimbangan berdasarkan opini. Padahal, umumnya kasus OTT itu receh. Yang Big Fish itu ya korupsi kekuasaan, korupsi menyalahgunakan wewenang dan jabatan (pasal 2 dan/atau 3 UU Tipikor). [].


No comments