Headline

Radikalisme, narasi hukum atau politik?



MALANG
I come to you..!

Tonight stand up in ILF 
ISLAMIC LAWYERS FORUM:

"Radikalisme, narasi hukum atau politik?"

by John Suteki

Saya berpendapat bahwa istilah radikalisme tidak dikenal dalam nomenklatur hukum bahkan tidak ada definisi bakunya. Radikalisme lebih nampak sebagai alat politik yang diterapkan untuk menghakimi lawan politik dengan tudingan sepihak oleh pihak yang memiliki otoritas.

Pada UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan UU terorisme, hanya mengatur tentang tindakan pencegahan terorisme dengan dua pendekatan : deradikalisasi dan kontra Radikalisasi. (Pasal 43A ayat 3). Dan secara hukum berarti istilah radikalisme itu sendiri belum terdefinisikan secara jelas dan lengkap. Keadaan yg berbeda kita bandingkan dengan istilah terorisme yang telah memiliki definisi baku. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 dijelaskan bahwa :

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".

Ketika definisi secara hukum masih kabur (obscure), maka nomenklatur radikalisme menjadi sangat seksi untuk dimanfaatkan sebagai alat rekayasa penyelamatan kepentingan atau kekuasaan (as a tool of interest engineering) dan cenderung sebagai alat gebuk untuk pihak-pihak yg berseberangan dengan penguasa itu. Diam saja bisa dianggap terpapar radikalime apalagi bangkit dengan anggit nalar dan perilaku kritis. Istilah "terpapar" juga istilah yg tdk dpt dipertanggungjawabkan secara hukum. Istilah ini lentur bak amoeba yg bentuknya mengikuti selera wadahnya. Ngaret, lentur bahkan cair tapi mematikan. Lalu di mana prinsip kepastisn hukum (lex scripta, lex certa dan lex stricta) yang diagung-agung para pengkaji dan penerap hukum itu. Ambyar sudah.

Di tengah ketidakpastian itu muncul definisi dan indikasi terhadap orang atau kelompok orang yg terpapar radikalisme. BNPT tahun 2016---kalau tidak salah---me definisikan RADIKALISME sbb:
"Sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui KEKERASAN (violence) dan AKSI yang EKSTRIM ". Dua persyaratan TINDAKAN yg mengikuti SIKAP itu hrs kita perhatikan dari sisi hukum. Sikap saja tidak bisa dilabeli radikalisme ketika tidak diikuti oleh tindakan kekerasan dan aksi ekstrim. Ini yg kita sebut definisi nominal dan hukum dari nomenklatur radikalisme itu. Bila nomenklatur radikalisme itu dimaknai sesuai dengan SELERA LOKAL INSTITUSI, maka yg terjadi adalah PERSEKUSI terhadap para anggota komunitas lokal itu dengan dalil kewenangan mengeksekusi keputusan sepihak, mulai dari penjatuhan sanksi ringan hingga sanksi berat. Bila anggota tidak terima atas keputusan itu, pejabat penguasa ini biasanya mempersilahkan menggugat di PTUN. Ini saya sebut VANDALISME, antem dulu urusan belakangan!

Meski tidak ada definisi baku, tetapi para pemangku kepentingan ditengarai membuat kriteria yang kemudian menjadi indikator apakah seseorang atau kelompok orang itu terpapar radikalisme tersebut. Indikator sumir dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum itu misalnya:
1. Fanatik kepada satu pendapat tanpa mau mengakui pendapat lainnya;
2. Mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yg tidak diwajibkan oleh Alloh;
3. Sikap keras dan kasar;
4. Buruk sangka kepada orang lain dengan disertai gemar menuduh tanpa bukti yg nyata;
5. Gemar meng-kafirkan orang lain dan oleh karenanya darahnya adalah halal ditumpahkan.
6. Benci terhadap pemerintah karena tidak menjalankan Syariat Agama;
7. Menolak menyanyikan lagi kebangsaan dan menolak hormat bendera Merah Putih; 
8. Beberapa menggunakan atribut, pakaian khas (katanya itu yg sesuai dengan ajaran Islam);
9. Orang Islam di luar kelompoknya adalah fasik dan kafir sebelum hijrah ke kelompoknya tersebut.

Sembilan Indikator itulah yang menurut islamophobia menjadi ukuran untuk menilai radikalisme yang hingga kini rincian indikator itu belum pernah dijadikan unsur delik atas radikalisme itu. Mengapa? Karena sangat riskan memberangus perbedaan dan kritisisme rakyat khususnya umat Islam yang sejak awal memiliki karakter khas baik yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi justru dibenci oleh orang atau pihak lainnya. 

Ketidakpastian hukum akan sangat membahayakan kehidupan umat karena akan muncul kekhawatiran bahkan ketakutan untuk ditangkap, diadili oleh penguasa yg menjadikan politik sebagai panglima di atas hukum. Ada persoalan mendasar atas kepastian hukum ini. Pada Pasal 1 ayat 1 KUHP ditegaskan tentang pentingnya asas legalitas yang dalam bahasa latin berbunyi: "Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya). Terkait asas ini Moelyatno memerinci lebih lanjut asas itu ke dalam 3 bagian unsur penting, yaitu:
1. Tidak ada perbuatan dilarang dan diancam pidana kalau belum dinyatakan lebih dahulu dalam aturan UU;
2. Untuk menentukan perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
3. Aturan dalam hukum pidana tidak berlaku surut (retroaktif).

Dengan demikian, maka tidak boleh seseorang menyatakan orang lain telah terpapar radikalisme tanpa memahami definisi dan indikasi hukum yang seharusnya dituangkan dalam bentuk UNDANG-UNDANG RADIKALISME seperti kita menyusun UU TERORISME. Semua ini dilakukan agar semua menjadi terang, tidak asal memberikan label dan sekaligus menghukum seseorang atau kelompok orang dengan TUDUHAN TERPAPAR RADIKALISME. Kita ini telah mengaku sebagai NEGARA HUKUM bukan sebagai NEGARA KEKUASAAN, bukan? Quo vadis negara hukum transendetal Indonesia?

So, radikalisme itu narasi hukum atau narasi politik?

Tabik...!

No comments