Headline

PENYERANGAN HAKIM PN JAKARTA PUSAT CONTEMPT OF COURT ?


PENYERANGAN HAKIM PN JAKARTA PUSAT CONTEMPT OF COURT ?

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

[Penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4]


Publik prihatin, mendengar kabar Hakim Sunarso diserang pengacara Tomy Winata (TW), Desrizal, saat membacakan putusan. Majelis hakim memutuskan tetap melanjutkan sidang hingga akhirnya menolak gugatan dari TW. 

Sidang sempat diskors ketika terjadi penyerangan tersebut. Setelah pengacara Desrizal diamankan petugas keamanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, skors dicabut dan sidang dilanjutkan hingga hakim mengetukkan palu.

Penyerangan hakim ini berhubungan dengan perkara perdata dengan nomor 223/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat Tommy Winata serta tergugat PT Geria Wijaya Prestige, Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, Hartono Karjadi, PT Sakautama Dewata, dan Fireworks Ventures Limited.

Beberapa rekan sejawat yang berprofesi sebagai advokat, banyak menduga-duga, apa yang menjadi sebab seorang advokat sampai tak dapat mengendalikan diri melakukan tindakan penyerangan didalam ruang sidang yang terbuka untuk umum. Berbagai analisis yang menjadi latar belakang penyerangan, menjadi objek perbincangan. Dari mulai isu yang normatif hingga isu sensitif, terkait ikhtiar untuk memenangkan perkara.

Hanya saja, dalam perspektif wibawa hakim pengadilan tentu tindakan ini telah nyata mencederai wibawa dan marwah pengadilan. Dengan dalih apapun, tindakan penyerangan terhadap hakim, masih dalam keadaan menjalankan fungsi peradilan, dilakukan secara terbuka dihadapan umum, jelas-jelas merupakan tindakan nyata yang telah mencoreng dan merendahkan wibawa peradilan.

Muncul diskursus tentang contempt of court, yang selama ini belum dituangkan secara spesifik dalam pasal khusus dan apalagi menggunakan UU khusus. Dengan adanya pasal khusus atau UU khusus yang memberikan perlindungan dan penjagaan wibawa hakim, diharapkan dapat menjadi sarana preventif untuk melindungi hakim. 

Publik juga bisa memperlakukan hakim secara terhormat, tidak mencederai apalagi menyerang wibawa dan kehormatan orang yang bergelar 'yang mulia'. Pasal atau UU khusus ini, selain memuat ancaman pidana spesifik bagi pihak-pihak yang mengganggu atau mengerang wibawa pengadilan, juga memberikan rincian tentang norma-norma dan etika, dalam berinteraksi antara publik dengan lembaga peradilan.

Norma dan etika ini memuat tentang sejumlah tindakan yang diperintahkan, yang dilarang, atau pilihan-pilihan perbuatan, yang mengatur interaksi publik dengan lembaga peradilan. Diharapkan dengan terbitnya sejumlah norma interaksi publik dengan pengadilan, akan memberi panduan bagi publik untuk melakukan tindakan yang pada pokoknya merealisir penghormatan dan penjagaan marwah pengadilan. 

Norma dalam Contempt of court itu, setidaknya memuat perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan, diantaranya :

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Misbehaving in Court)
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders)
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court)
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice)
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule)
Meskipun belum ada aturan khusus mengenai contempt of court, sementara untuk peristiwa penyerangan hakim di pengadilan Jakarta pusat, dapat ditindak dengan pidana umum yang ada dalam KUHP, diantaranya dengan Pasal penganiayaan, yakni Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Memperhatikan fakta penyerangan hakim di pengadilan negeri Jakarta pusat, kuat dugaan kasus ini hanya memenuhi unsur delik pasal 351 ayat (1) KUHP berupa penganiayaan biasa dan bukan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. Karena ancaman pidana pasal 351 ayat (1) KUHP dibawah lima tahun, maka dalam prosesnya oknum advokat yang menyerang hakim PN Jakarta Pusat ini tidak ditahan.

Nampaknya, oknum advokat yang menyerang hakim telah mengkalkulasi akibat hukum dari tindakan secara pidana. Sehingga, mengantarkan pada keberanian menyerang hakim karena resikonya tidak bisa ditahan. Kejengkelan dan rasa marah pada hakim, membuat oknum advokat berani membayar rasa jengkel itu dengan kepuasan batin dengan meluapkan kemarahan menyerang sang hakim.

Sekali lagi, apapun motif dan dalihnya penulis berpendapat tindakan oknum advokat yang menyerang hakim dengan gesper di pengadilan negeri Jakarta pusat tidak dapat dibenarkan. Seorang advokat dalam menjalankan profesi selain terikat dengan ketentuan perundangan umum juga wajib terikat dengan kode etik profesi. Semua organisasi advokat memiliki norma kode etik untuk mengatur tindakan dan perilaku advokat, agar mampu menjaga dan menghargai perilaku seorang yang mendapat gelar 'Officium Nobile'.

Hanya saja bagi hakim juga semua unsur pengadilan wajib pula menjaga etika, norma, dan menjunjung wibawa pengadilan. Sebab, dalam pepatah kuno dikenal istilah 'tidak ada asap, jika tidak ada api'.

Jika kejengkelan itu diluapkan dengan kata-kata, atau makian, mungkin masih dalam kategori masalah kontrol emosi. Tapi, jika sampai diluapkan dengan menyerang hakim, dipengadilan dan pada saat proses menjalankan tugas pengadilan, tidak salah jika publik berpraduga ada masalah besar dibalik penyerangan ini. 

Memang benar, masalah besar yang menjadi motif tidak selalu disebabkan oleh Hakim atau pengadilan. Boleh jadi, karena motif pribadi advokat, hubungan advokat dengan klien, janji- janji advokat kepada klien atau sebaliknya, bisa juga karena soal pribadi dan keluarga advokat yang tak terkait dengan pekerjaan.

Namun, secara faktual penyerangan yang dilakukan dipengadilan terkait pengurusan perkara. Jelas, motif penyerangan disebabkan dinamika seputar penanganan perkara dimaksud. Karenanya, semua yang terlibat dalam proses perkara melalui kejadian ini selayaknya saling mawas diri.

Yang tidak kalah penting, Kedepan perlu difikirkan perangkat UU untuk melindungi wibawa dan Marwah pengadilan. Isu contempt of court perlu diadopsi dalam ketentuan perundangan khusus, agar memberi jaminan dan kenyamanan bagi hakim untuk menjalankan tugas melayani dan memberi keadilan kepada masyarakat. 

Penulis sendiri, memiliki pengalaman pernah sangat keberatan dengan tindakan hakim MK Arief Hidayat, yang menurut hemat penulis dalam mengadili perkara Yudisial Review Perppu Ormas bertindak tidak fair dalam memberikan waktu Kepada Pemohon untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi di persidangan. Padahal, hakim MK ketika itu begitu leluasa memberikan waktu yang sangat cukup kepada pihak Pemerintah selalu Termohon untuk menjelaskan pendapat dan argumentasi dalam jawabannya.

Hanya karena penulis mengajukan interupsi, komplain terhadap tindakan selama proses persidangan, penulis selaku kuasa hukum pemohon dituding melakukan Contempt Of Court. Pernyataan ini tentu saja berlebihan, karena dalam persidangan semua pihak selain berfungsi menjalankan tupoksi juga saling mengontrol pihak lainnya agar keputusan yang dikeluarkan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran. 

Terakhir, hukum kita wajib diperbaiki. Jika tidak, penulis khawatir fenomena hukum jalanan akan semakin marak. Jika keadilan tidak ditemukan melalui proses hukum yang disediakan negara, penulis khawatir segenap elemen anak bangsa akan mencari keadilan dengan caranya masing-masing. Inilah, anarki yang tidak kita inginkan. [].

No comments