Headline

PERNYATAAN HUKUM TENTANG DUKUNGAN HUKUM UNTUK PROF SUTEKI, TOLAK SEGALA BENTUK REPRESIFME TERHADAP INSAN AKADEMIS




PERNYATAAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PEMBELA ISLAM TERPERCAYA
(LBH PELITA UMAT)
Nomor : 13/LBH-PU/P/VII/2019
TENTANG
DUKUNGAN HUKUM UNTUK PROF SUTEKI, TOLAK SEGALA BENTUK REPRESIFME TERHADAP INSAN AKADEMIS


Tindakan akademis Prof Suteki dalam rangka murahanikan sekaligus membumikan ilmu, yakni menyampaikan Keterangan Ahli pada sidang di Mahkamah Kontitusi (MK) pada tanggal 23 Oktober 2017 dalam persidangan permohonan Judicial Review terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ORMAS dan pada persidangan PTUN pada tanggal 1 Pebruari 2018 perkara pencabutan Badan Hukum ormas HTI di Jakarta Timur, telah berujung sanksi yang dikeluarkan Rektor Universitas Diponegoro berupa SK No. 586/UN7.P/KP/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 28 November 2018.

Tindakan ini, jelas bertentangan dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus mencoreng harkat dan martabat insan akademis, yang sedang bertugas mendidik dan mengarahkan bangsa agar sesuai dan sejalan dengan nilai dan tujuan konstisusi. Tindakan berkenaan, juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk represifme terhadap insan akademis sekaligus memberangus nalar kritis kaum pemikir.

Berkenaan dengan hal itu, LBH PELITA UMAT menyatakan :

Pertama, bahwa SK No. 586/UN7.P/KP/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tertanggal 28 November 2018 jelas dikeluarkan dengan telah menyalahi asas kewenangan, prosedur dan substansi
karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada Prof Suteki, dilakukan dengan menyalahi prosedur dan Asas-asas Umum Pemerintahah yang baik sekaligus secara substansi berisi tuduhan dan pencemaran terhadap pribadi Prof Suteki yang dianggap Anti Pancasila, anti UUD 45 dan anti NKRI.

Kedua, secara hukum administrasi terbitnya SK a Quo jelas menyalahi kewenangan, prosedur dan substansi beshicking yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena itu, SK a Quo wajib dibatalkan oleh pengadilan manakala Prof Suteki mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.

Ketiga, secara pidana materi SK yang dibuat tanpa proses persidangan, dibuat berdasarkan asumsi dan tudingan sepihak terhadap Prof Suteki yang dianggap anti Pancasila, anti UUD 45 dan anti NKRI, dan tudingan itu secara sengaja dan terbuka diumumkan kepada khalayak oleh Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH MHum, jelas telah memenuhi unsur delik fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 dan/atau pasal 311 KUHP.

Keempat, Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) Wajib menerima Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik yang diadukan oleh Prof Suteki sekaligus menerbitkan Bukti Laporan Polisi, karena locus delicti dugaan tindak pidana fitnah dan/atau pencemaran nama baik yang diadukan Prof Suteki berada di wilayah hukum yang menjadi kewenangan Polda Jateng.

Kelima, untuk menjamin kepastian hukum dan asas persamaan dimuka hukum, maka Polda Jateng wajib menyelidiki proses aduan dimaksud, dengan asas Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). Kepolisian diharapkan secara berkala melaporkan perkembangan penyelidikan dimaksud, agar publik ikut serta mengontrol proses jalannya penegakan hukum yang adil, transparan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Keenam, bahwa akibat hukum atas tudingan dan fitnah dimaksud selain merugikan karir secara langsung berupa Pemberhentian Prof Suteki Dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, juga menjadi sarana pembunuhan karakter Prof Suteki sehingga terhambat untuk secara bebas berinteraksi, bersosialisasi dan berkarya diranah publik. 

Narasi tudingan anti Pancasila, anti UUD 45 dan anti NKRI menyebabkan publik mengambil jarak dengan Prof Suteki. Terbukti, Prof Suteki juga diberhentikan Sementara untuk mengajar dan menguji di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang sejak tanggal 14 Agustus 2018. Lebih jauh Prof Suteki akhirnya juga dilarang untuk mengajar di PTIK dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang sedianya diselenggarakan pada bulan Maret 2019.

Ketujuh, Kedepan dihimbau kepada seluruh jawatan struktur dan kelembagaan kampus agar tidak gegabah mengambil kebijakan yang represif terhadap insan sivitas akademika, selain dapat memicu perpecahan dan keterbelahan tindakan ini juga dapat berkonsekuensi secara hukum baik pidana maupun perdata. 

Kepada insan kampus dan para pendidik, diharapkan berani menyuarakan kebenaran dalam meruhanikan ilmu, bahu membahu untuk saling memberi dukungan dan pembelaan, agar apa yang dialami Prof Suteki tidak menimpa insan kampus dan pendidik lainnya.


Demikian pernyataan disampaikan,


Jakarta, 10 Juli 2019

LBH PELITA UMAT


Ahmad Khozinudin, S.H.

Ketua Umum


Chandra Purna Irawan, S.H. M.H.
Sekjen






No comments