Headline

RADIKALISME ADALAH ISU POLITIK UNTUK MEMBUNGKAM GERAKAN DAKWAH ISLAM



LBH-PU, News. Jakarta. Radikalisme adalah isu politik untuk membungkam dakwah Islam yang meminjam legitimasi hukum. Demikian, kesimpulan akhir dari diskusi ILF ke-11 yang diselenggarakan oleh LBH PELITA UMAT, pada Ahad (21/7) di Jakarta.

Dr. Luthfi Hakim SH MH memandang radikalisme bermula dari isu politik, mengambil sarana politik hukum untuk kemudian menggunakan kebijakan hukum dalam mengeksekusinya. Target isu radikalisme adalah untuk membungkam gerakan Islam yang berorientasi pada visi Islam kaffah, Islam sebagai ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

"Islam itu selain agama juga sebuah ideologi, sebagaimana ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Konsepsi Islam kaffah, yang memberi aturan hidup bagi seluruh problematika kehidupan inilah, yang membuat barat berusaha keras membungkam kebangkitan Islam politik" tegasnya.

Proses radinslisme lebih sering menggunakan pendekatan stigmatisasi, tanpa dasar hukum yang jelas namun seolah dianggap merupakan kebijakan implementasi hukum. Jika ditelusuri, tak ada rujukan UU atau produk legislasi yang jelas yang dijadikan sandaran hukum untuk menjalankan visi deradikalisasi.

"Proyek radikslidme ini lebih memilih pendekatan doktrin, pendapat pendapat, bukan berdasarkan hukum. Misalnya saja, mengutip pendapat Ansyad Mbai, yang pada pokoknya radikslisme itu mengarah pada implementasi Islam kaffah" demikian ungkap Chandra Purna Irawan, Sekjen LBH PELITA UMAT.

Chandra melanjutkan, saat ini rezim menggunakan methode belah bambu. Kelompok Islam yang dituding radikal dialienasi, diasingkan dari interaksi publik. Sementara kelompok Islam sekuler, liberal, pro rezim diberi ruang dan dipromosikan sebagai kelompok Islam yang damai.

Seseorang atau sekelompok orang mudah sekali mendapat diskriminasi hukum hanya karena labeling, stigmatisasi. Munculnya daftar Nama ustadz Radikal, Kampus Radikal, dosen atau ASN radikal, mahasiswa radikal, pelajar radikal, Kelompok Radikal, sering hanya berdasarkan tudingan sepihak, bukan berdasarkan hukum atau tindakan kongkrit yang merusak bangsa.

Faktanya, kelompok teroris radikalis OPM yang secara nyata melakukan tindakan separatisme, pemberontakan, radikalisme dengan fisik dan senjata, tidak pernah dicap radikal, apalagi teroris. OPM hanya digelari KSB atau paling banter KKSB (Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata).

Namun, ketika umat ini terikat dan ingin memurnikan ajaran Islam, ingin terikat secara kaffah dengan ajaran Kanjeng Nabi, langsung dituding radikal. Siswa MAN mengibarkan bendera tauhid dituding terafiliasi kelompok radikal, berjenggot dicap radikal, menghafal quran dan taat sholat tahajud dianggap radikal, ingin kembali kepada syariat Islam secara kaffah juga dituding radikal. Sampai sampai, menyampaikan dakwah khilafah yang merupakan ajaran Islam pun langsung di stigma radikal.

Dalam proses penangan perkara pidana, nuansa labeling radikal juga tidak luput. Para pendemo yang menolak Pilpres curang pada tanggal 21-22 Mei juga dituding sebagai kelompok radikal.

"Dalam advokasi yang kami lakukan terhadap korban peristiwa 21-22 Mei, nuansa tudingan radikal itu juga lekat dialamatkan kepada klien kami" tegas Ust Eka Jaya, Sekjen Bang JAPAR yang memang intens mengadvokasi kasus 21-22 Mei.

Karena itulah, menurut jubir PA 212 Novel Bamukmin, umat ini wajib bersatu. Setelah Pilpres, umat ini jadi tahu mana yang benar-benar berjuang untuk Islam dan mana yang berjuang sekedar untuk mencari jabatan.

"Kita kudu bersatu, wajib mengikat persatuan. Saat ini hanya ulama lurus yang kita tunggu komandonya, jika sudah keluar perintah kita tinggal 'sami'na wa'ato'na'" demikian ungkap novel.

Masih menurut novel, kondisi umat ini sangat memprihatinkan. Pecah belah ditingkat pimpinan dan aktivis begitu terasa, stigmatisasi radikal terus disebarkan pada gerakan Islam yang kritis terhadap rezim.

Gerakan SPILIS (Sekulerisme, Pluralidme, Liberalisme) dibiarkan bebas berekspresi. LBGT, Syiah, kaum atheis komunis makin marak, kerusakan moral, korupsi, utang negara, semua semakin akut menjangkiti negeri ini. Ketika umat Islam ingin memperbaiki kondisi negeri dengan Islam, tudingan teroris, radikalis, langsung disematkan.

Meskipun demikian, KH Ahmad Junaidi Ath Thoyyibi menegaskan umat Islam tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Semua ujian ini akan mampu dilalui oleh umat Islam.

Menurut Mudir Ma'had Daarul Mustofa ini, sudah menjadi sunatulloh pejuang syariat Islam mendapat perlawanan dan penentangan kaum kafir dan munafik. Sunnah yang dialami oleh para rasul dan sahabat, akan alamiah pula diterima umat ini.

"Visi utama umat ini adalah menjadi hamba, menerapkan Islam secara kaffah, menyerahkan seluruh kedaulatan kepada Allah SWT. Sebab, kedaulatan rakyat yang diadopsi demokrasi itu, nyatanya menyelisihi ajaran nabi yang meletakan kedaulatan pada wahyu" tegas Ulama yang berasal dari Jawa timur ini.

Diskusi diakhiri dengan pembacaan doa oleh Kiyai haji Ahmad Nawawi, ketua MUI kota Depok. Hadir dalam diskusi sejumlah advokat nasional, tokoh dan para ulama. Selanjutnya, diakhir diskusi dilakukan sesi foto bersama. Sejak awal hingga  akhir, diskusi ILF ini dipandu langsung oleh Presiden ILF sekaligus ketua LBH PELITA UMAT, Ahmad Khozinudin, SH. [].

No comments