Headline

RADIKALISME ISLAM, ISU HUKUM ATAU ISU POLITIK ?



RADIKALISME ISLAM, ISU HUKUM ATAU ISU POLITIK ?
[Catatan Pengantar ILF Edisi ke-11]


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Presiden ILF


Akhirnya, diskusi hukum, politik dan keumatan bertajuk Islamic Lawyers Forum (ILF) kembali kami hadirkan. Saat ini, ILF telah memasuki edisi ke-11. Meskipun bulan Juni sempat tidak terjadi diskusi, namun kami penyelengara ILF dari LBH PELITA UMAT memastikan tidak terjadinya diskusi ILF pasa bulan Juni bukan karena ada gelombang besar, karena diskusi ILF bukanlah hiburan bagi kaum peselancar.

Diskusi ILF adalah bagian dari perjuangan, para pelaut-pelaut ulung kami undang untuk terjun menyelami dalamnya lautan dakwah dan perjuangan untuk mendakwahkan agama Islam. Bagi pelaut ulung, tidak ada badai atau gelombang yang tidak bisa ditaklukan.

Bulan Juni, kebetulan banyak kegiatan berkunjung ke daerah, untuk menyelenggarakan berbagai diskusi didaerah. Agar isu pembelaan umat yang kami gaungkan dari Jakarta, gemanya bisa mengguncang hingga daerah.

Selain itu, pembelaan hukum kepada Gus Nur yang mendapat perlakukan zalim, dikriminalisasi di Surabaya, membuat energi kami juga terbagi. Proses pembelaan hukum secara Litigasi, agak menguras energi sehingga diskusi ILF sebagai bagian dari pembelaan umum bagi umat secara non
Litigasi bergeser jadwalnya.

Kali ini, ILF edisi ke-11 mengambil tema "Radikalisme Islam, isu hukum atau isu politik ?". Kami melihat maraknya sejumlah pembubaran pengajian, misalnya terhadap Ust Felix Shiau dan yang terakhir dialami oleh Ust Hanam Attaki di Tegal, selalu dikaitkan dengan isu Radikalisme.

Tudingan-tudingan Radikal, Intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, kerap dijadikan dalih untuk mengkebiri bahkan membungkam aktivitas dakwah Islam. Padahal, aktivitas dakwah adalah bagian dari hak asasi beragama. Aktivitas menyampaikan pendapat dalam bentuk ceramah, juga bagian dari aktivitas kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum yang dijamin konstitusi.

Dalam hal ini, konstitusi kita tegas dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”), menyatakan :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”.

Sementara itu, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) Berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Namun, akhir-akhir ini banyak tudingan sepihak yang dilakukan oleh Ormas bahkan oknum negara, yang secara serampangan menggunakan narasi 'Radikalisme' untuk membungkam dakwah Islam yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Dalih yang paling sering diajukan adalah demi persatuan, demi NKRI, demi menjaga Pancasila.

Namun, bukankah aksi main hakim sendiri, membubarkan pengajian tanpa kewenangan, menuding tanpa dasar hukum adalah tindakan yang justru berpotensi memecah-belah bangsa ? Bukankah, tindakan yang hanya didasari tendensi bermodal narasi radikalisme ini, berpotensi merobek kain tenun kebangsaan yang selama ini sudah susah payah dirajut bapak bangsa dan dijaga generasi penerusnya ?

Munculnya tudingan masjid radikal, kampus radikal, sekolah radikal, beragama radikal, semuanya itu akhir-akhir ini marak. Akibatnya, ketika ada anak bangsa yang ingin memperbaiki diri dengan melakukan purifikasi agama dan konsisten dalam ketaatan langsung dicap radikal. Sementara itu, budaya liberal dan hedon yang jelas merusak, seperti seks bebas, LGBT, kekerasan oleh ormas, korupsi partai politik, semuanya tidak dianggap ancaman nyata. Bahkan, dilindungi dengan dalih kebebasan dan hak asasi.

Belum lama ini, publik juga dikejutkan atas kabar lepasnya koruptor BLBI melalui vonis Kasasi Mahkamah Agung. Jika konsisten dengan narasi, bukankah tindakan MA ini terkategori radikal ? Bukankah koruptor seharusnya dipenjara, kenapa dilepaskan ?

Atas dasar itu, publik layak bertanya : sebenarnya radikalisme itu isu hukum atau isu politik ? Jika itu isu hukum, apa dasar hukumnya dan bagaimana methode atau hukum acara untuk menegakannya ?

Namun, jika ternyata radikalisme adalah isu politik yang dibalut kebijakan hukum, dimana esensinya adalah untuk membungkam dakwah Islam, bukankah yang demikian itu harus dilawan ?

Inilah esensi materi diskusi yang akan dibahas, pada Ahad 21 Juli 2019. Dalam kesempatan kali ini, kami dari LBH PELITA UMAT telah mengundang sejumlah nara sumber, yakni :

1. Dr. Lutfie Hakim, SH MH
[Advokat Senior]
2. Novel Bamukmin, SH
[Jubir PA 212]
3. Ust. Eka Jaya
[Sekjen Bang JAPAR]
4. KH Ahmad Junaidi at Thoyyibi
[Ulama]
5. Chandra Purna Irawan, SH MH [Sekjen LBH PELITA UMAT].

Seperti biasa, selain perspektif hukum dan politik kami selalu menghadirkan Nara Sumber dari kalangan Ulama untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam perspektif Islam. Sebab, sebagai seorang muslim kita terikat dan wajib menjadikan solusi Islam untuk mengurai seluruh Problematika yang dihadapi.

Selamat berdiskusi. [].

No comments