Headline

Sekjen LBH PELITA UMAT: Pemerintah Dilarang Melakukan Stigmatisasi dan Persekusi



LBH-PU.News, Jakarta. Dalam kesempatan diskusi ini, selain dihadiri empat nara sumber yang luar biasa, juga dihadiri para tokoh nasional, ulama dan advokat senior.

Didalam Islamic Lawyers Forum (ILF), Chandra Purna Irawan,SH.,MH. menyatakan " bahwa hingga saat ini tidak defenisi dan batasan konkret terkait radikal, baik didalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan produk hukum lainnya. Yang ada adalah tafsir dari Pemerintah, apabila defenisi radikal diserahkan kepada Pemerintah maka hal ini dapat berpotensi umat Islam atau rakyat menjadi korban dugaan kriminalisasi dari pemegang kekuasaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan yang konkret".

"Kemudian Pemerintah dilarang melakukan stigmatisasi dan persekusi terhadap rakyat dengan tuduhan radikal sementara tidak ada regulasi yang menjelaskan apa itu radikal. Stigmatisasi dan persekusi tanpa ada proses pembuktian yang dapat dilakukan oleh orang yang dituduh, maka tindakan Pemerintah dapat dikategorikan Eigenrichting atau main hakim sendiri", tegas chandra Purna Irawan.

No comments