Headline

KH AWIT MASYHURI : SKT FPI DIGANJAL REZIM ITU KARENA MASALAH POLITIK, KARENA KASUS AHOK





Jakarta, LBH-PU, News. Dalam diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) di Jakarta (18/8) KH Awit Masyhuri selaku Ketua Bidang Penegakan Khilafah DPP FPI menegaskan kendala perpanjangan SKT FPI lebih disebabkan alasan politis. Menurutnya, sikap kritis FPI terhadap rezim, terutama terkait peristiwa kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta adalah pemicunya.

"Kami melihat ini persoalan politis. Bermula saat kami aktif mengkritisi kebijakan Ahok yang anti Islam, dari larangan penggunaan kawasan Monas untuk pengajian dan tablik akbar hingga larangan penyembelihan hewan Qurban di Masjid dan Mushola. Puncaknya, pengerahan jutaan massa umat Islam dalam aksi  Bela Islam 212 yang dikomandoi oleh Habib Muhammad Rizq Syihab akibat dipicu oleh penistaan agama Islam oleh Ahok" ungkapnya.

Menurutnya, FPI biasa berbeda pandangan dengan Pemerintah, karena sikap konsisten FPI dalam dakwah Amar Ma'ruf  nahi Munkar. Namun, hanya di rezim Jokowi ini perpanjangan SKT FPI dipersoalkan. Pada era SBY, meski FPI sering mengkritik tapi proses perpanjangan SKT lancar-lancar saja.

Lebih lanjut, rezim secara politis menjadikan Pasal 6 AD ART FPI yang memiliki Visi dan Misi penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da’wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad. Padahal, pada proses sebelumya Pemerintah tidak pernah kutak-katik AD ART FPI, Pemerintah hanya fokus meneliti kelengkapan syarat  administratif.

"Khilafah itu ajaran Nabi, bukan ajaran HTI. Jika seumpama ada yang tidak suka dengan HTI, jangan ikut membenci khilafah, itu berarti menentang ajaran Nabi Muhammad SAW" tegas Kiyai Awit.

Selain karena faktor kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta, kiyai Awit menilai dipersoalkannya SKT FPI juga karena sikap politik FPI saat Pilpres 2019 yang memang intensif dan massif menolak Capres yang pro penista agama.

Dalam diskusi ILF yang mengambil tema "Legalitas FPI dan Dakwah Khilafah dalam tinjauan hukum" Hadir Nara Sumber lain yaitu : KH Ali Bayanulloh Al Hafidz, Dr. Taufiqurahman Syahuri, SH MH, Dr. Dudung Amadung Abdullah, SH MH dan Chandra Purna Irawan, SH MH. Hadir pula sejumlah tokoh : KH Nawawi (Ketua MUI Depok), Abu Deedat (Kristolog), Azam Khan, SH (Advokat), dan Damai Hari Lubis, SH MH (Divisi Hukum PA 212).

Nampak pula puluhan peserta yang terdiri dari tokoh, advokat, ulama, dan aktivis hukum serius menyimak diskusi. [].

No comments