Headline

LBH PELITA UMAT : BERORGANISASI TIDAK BUTUH IZIN PENGUASA




Jakarta, LBH-PU, News. Dalam Diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) ke-12 di Jakarta (18/8), Sekjen LBH PELITA UMAT Chandra Purna Irawan, SH MH, menegaskan berorganisasi apapun bentuknya, baik berupa Organisasi Kemasyarakatan tidak membutuhkan izin penguasa. Chandra, menjelaskan sejumlah argumentasi khususnya hak konstitusi setiap warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyakitkan pendapat.

"Membentuk organisasi itu tidak perlu izin penguasa, karena berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat itu hak konstitusional setiap warga negara. Pendaftaran SKT atau mendaftarkan sebagai ormas berbadan hukum (BHP/Yayasan) itu hanyalah syarat tertib adminstratif" jelas Chandra.

Masih menurut Chandra, SKT adalah Surat Keterangan Terdaftar, sementara BHP adalah Badan Hukum Perkumpulan. Keduanya, bukanlah surat izin untuk berorganisasi. Karena jelas, dalam UU ormas berorganisasi itu bisa berbadan hukum juga bisa tidak berbadan hukum (pasal 10 UU ormas).

"Narasi 'Izin Ormas' dari rezim itu lebih dari upaya politik untuk mengkebiri dan bahkan membungkam kebebasan berorganisasi warga negara, seolah-olah kalau mau berorganisasi itu wajib izin kepada penguasa. Padahal, tidak ada nomenklatur hukum atau UU yang menyebut kalau berorganisasi itu harus izin kepada penguasa" tegasnya.

Dalam diskusi ILF yang mengambil tema "Legalitas FPI dan Dakwah Khilafah dalam Tinjauan Hukum" Hadir Nara Sumber lain yaitu : KH Ali Bayanulloh Al Hafidz, KH Awit Masyhuri, Dr. Dudung Amadung Abdullah, SH MH dan Dr. Taufiqurahman Syahuri, SH MH. Hadir pula sejumlah tokoh : KH Nawawi (Ketua MUI Depok), Abu Deedat (Kristolog), Azam Khan, SH (Advokat), dan Damai Hari Lubis, SH MH (Divisi Hukum PA 212).

Nampak  puluhan peserta yang terdiri dari para tokoh, advokat, ulama, dan aktivis hukum serius menyimak diskusi. [].

No comments