Headline

LEGALITAS FPI & DAKWAH KHILAFAH DALAM TINJAUAN HUKUM


LEGALITAS FPI & DAKWAH KHILAFAH DALAM TINJAUAN HUKUM

[Catatan Pengantar ILF Edisi ke-12]i

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Presiden ILF


Ahad (18/8), di Jakarta, kembali LBH PELITA UMAT akan menggelar Diskusi Publik Islamic Lawyers Forum (ILF). Pada edisi ke-12 kali ini, kami mengusung tema diskusi 'Legalitas FPI  & Dakwah Khilafah Dalam Tinjauan Hukum'. Seperi biasa, penulis yang diamanahi selaku Host dalam agenda tersebut, perlu untuk menyampaikan catatan pengantar.

Ada 2 (dua) latar belakang penting dibalik diangkatnya tema ini, yakni : Pertama, isu hak asasi yang dijamin konstitusi. Isu tentang hak konstitusional setiap Warga Negara untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Konstitusi kita, yakni UUD 1945 pada ketentuan  Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), menyatakan :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Selain diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU HAM, menegaskan :

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

Isu kedua, adalah isu Kebebasan beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Mengenai hal ini, Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”), menyatakan :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Dua isu ini, yakni isu kebebasan berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat dan isu kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, adalah dua isu krusial yang melatarbelakangi diangkatnya tema ILF edisi ke-12 ini.

Legalitas FPI adalah isu yang bertalian erat dengan hak konstitusional setiap warga negara atas kalian kebebasan berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat. Sementara dakwah khilafah, adalah isu yang bertalian erat dengan jaminan konstitusi terhadap kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Sebagaimana diketahui, legalitas FPI mulai dipertanyakan rezim seiring dipersulitnya proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) di Kemendagri. Padahal, hak berserikat dalam organisasi dakwah seperti FPI adalah hak konstitusi yang dijamin negara. Sayangnya, atas sejumlah dalih yang tidak jelas, Pemerintah mempersulit proses perpanjangan SKT FPI.

Lebih jauh, diantara sebab proses perpanjangan SKT FPI dipersulit adalah adanya isu NKRI bersyariah dan khilafah yang menjadi platform FPI. Padahal, mendakwahkan Syariah dan Khilafah sebagai bentuk manifestasi ibadah menurut keyakinan agama Islam, juga suatu hal yang dijamin konstitusi.

Apalagi sejak diundangkannya UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas yang kemudian diubah dengan Perppu No. 2 tahun 2017 dan diundangkan melalui UU No. 16 tahun 2017, tegas menyatakan bahwa Ormas dapat berbadan hukum dan dapat pula tidak berbadan hukum. Pasca rezim UU ormas ini, tidak lagi dikenal istilah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) warisan Orde Baru karena Ormas dapat berbadan hukum dan dapat pula tidak berbadan hukum (tinjau pasal 10 UU Ormas).

Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 82/PUU-ID/2013, dalam pertimbangannya tegas menyatakan tidak ada kewajiban bagi ormas untuk terdaftar. Ormas dapat tak berbadan hukum dan tidak perlu terdaftar, ormas yang demikian ini tetap sah, legal dan konstitusional.

Anehnya, Pemerintah selalu berdalih pada isu 'NKRI Bersyariah' dan isu 'Khilafah' untuk mengganjal proses perpanjangan SKT FPI. Seolah, mendakwahkan syariah dan khilafah itu sebuah kejahatan, suatu tindakan yang inkonstitusional.

FPI sendiri, sebenarnya tetap sah dan legal jika memilih opsi tidak mendaftarkan diri karena dipersulit rezim. Sebab, pendaftaran ormas hanyalah syarat administrasi untuk mendapatkan layanan negara termasuk bantuan anggaran dari negara.

FPI melalui beberapa petingginya berulangkali tegas menyatakan tidak pernah mengakses anggaran negara untuk menjalankan aktivitas dakwahnya. FPI murni membiayai dakwah dari anggota, kader dan simpatisan.

Namun jika perkara ini tidak dikupas tuntas dalam tinjauan hukum, penulis khawatir ada Framing jahat yang membuat simpulan sepihak bahwa berdakwah, menyampaikan syariah dan khilafah itu dianggap tindakan inkonstitusional. Karenanya, perlu menghadirkan tokoh berkompeten untuk membahas hal ini, baik dari tinjauan syara' maupun perspektif legal formal dan konstitusional.

Kiranya, itulah yang menjadi latar belakang diangkatnya tema ILF kali ini. Kami dari LBH PEITA UMAT berharap kajian dan diskusi ILF ini dapat memberi pencerahan hukum bahwa aktifitas dakwah, menyampaikan syariah dan khilafah adalah kegiatan yang sah, legal dan konstitusional. Justru, publik perlu mempertanyakan sikap rezim yang seolah mengkebiri hak konstitusi warga negara untuk berorganisasi, berserikat, serta menjalankan ibadat dalam bentuk dakwah amar Ma'ruf nahi munkar, dakwah menyampaikan ajaran Islam tentang syariah dan khilafah. [].

No comments