Headline

AHLI PIDANA : KPK DIPERLEMAH, REVISI UU KPK MEMBAHAYAKAN !



Jakarta, LBH-PU, News. Ahli pidana Dr. Abdul Chair Ramadhan SH MH menolak revisi UU KPK yang menurutnya justru memperlemah kedudukan KPK. Status komisioner KPK yang tidak lagi menjadi penyidik dan penuntut umum membahayakan.

Menurutnya, sejumlah proses penyidikan KPK berpotensi di praperadilankan oleh tersangka koruptor. Jelas, hal ini akan memperlemah KPK.

"Pimpinan KPK, komisioner KPK dulu itu tegas berkedudukan sebagai penyidik dan penuntut umum berdasarkan kekuatan UU KPK. Sekarang tidak lagi. Nah, Kedepan keputusan komisioner KPK yang bukan berlatar dari Polri itu bisa dipersoalkan, karena tugas penyidikan menurut KUHAP itu menjadi wewenang penyidik. Kalau komisioner bukan penyidik, ini bisa menjadi celah keputusan komisioner dipraperadilankan" ungkapnya.

Menurutnya, jika DPR dan Presiden konsisten ingin memperkuat KPK seharusnya KPK diberi wewenang melakukan perampasan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi. Mengintegrasikan UU TPPU dimana kasus pencucian yang yang tindak pidana asal dari korupsi, diberi wewenang kepada KPK untuk dapat langsung merampasnya.

"Kalau Pemerintah serius, seharusnya dalam revisi UU KPK juga menguatkan konsepsi pembuktian terbalik bagi koruptor untuk membuktikan dasar kepemilikan hartanya. Jika tidak bisa membuktikan, maka KPK diberi wewenang untuk merampas seluruh harta koruptor yang tidak sesuai dengan Profile penghasilannya" demikian tambahnya.

Pernyataan Dr. Abdul Chair disampaikan pada diskusi Islamic Lawyers Forum bertema 'Revisi UU KPK perlemah pemberantasan Korupsi ?', yang diselenggarakan oleh LBH PELITA UMAT (Ahad, 22/9). Dalam Acara ini juga hadir sejumlah Nara Sumber, seperti Dr. Abdulah Hehamahua (Penasehat KPK 2005-2013), KH Yasin Munthohar (Ulama) dan Chandra Purna Irawan, SH MH (LBH PELITA UMAT). [].

No comments