Headline

ULAMA : PERSOALAN BANGSA INI BUKAN HANYA KORUPSI, BANGSA INI BUTUH SYARIAH YANG KAFFAH




Jakarta, LBH-PU, News. Ahad (22/9) LBH PELITA UMAT menyelenggarakan diskusi Islamic Lawyers Forum bertema 'Revisi UU KPK perlemah pemberantasan Korupsi ?'. Dalam Acara ini, KH Yasin Mutthohar menegaskan bahwa persoalan bangsa ini bukan hanya pelemahan KPK dan korupsi.

"Bangsa ini dilemahkan dalam banyak aspek, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pelemahan penegakan hukum oleh KPK. Semua itu berpulang pada urusan politik, kebijakan politik. Karenanya, bangsa ini butuh solusi komprehensif, bangsa ini butuh syariah Islam" demikan, ungkap Mudhir Ma'had Al Abqary, Serang, Banten.

Menurut ulama Banten ini, semua harta yang diterima pejabat atau Penyelengara negara diluar apa yang menjadi haknya adalah harta ghulul, harta korup. Karena itu, dalam Islam syariat melarang tegas tindakan korup. Korupsi hukumnya haram.

"Dalam Islam, jika seorang amil (pejabat) membutuhkan rumah, maka disiapkan rumah. Butuh kendaraan, dipersilakan memilih kendaraan yang layak untuk menjajakan tugas. Bahkan, jika membutuhkan pembantu untuk keluarganya, maka dipersilahkan mengambil pembantu. Semua kebutuhan itu biayanya ditanggung negara (Baitul Mal). Namun, tak boleh seorang pejabat mengambil sesuatu yang bukan haknya, karena itu terkategori harta ghulul" tegas Kiyai Yasin.

Beliau kemudian menukil kisah seorang pegawai pemungut zakat di zaman Nabi, kemudian menyerahkan sejumlah harta zakat kepada Nabi SAW, lalu menahan harta yang lain dengan dalih harta itu diberikan untuk dirinya secara pribadi.

Nabi SAW lalu terlihat mukanya memerah, Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri lalu berbicara kepada para sahabat. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Mengapa ada orang diantara kamu yang kami serahi tugas, lalu dia datang dan berkata, ‘Ini untuk kamu, sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku.’ Tidakkah dia duduk di rumah kedua ibu bapaknya, lalu dia perhatikan, apakah dia akan diberi hadiah atau tidak”.

Dalam Islam haramnya korupsi itu telah tegas melalui sejumlah ayat Al Quran dan hadits Nabi SAW. Hanya saja, memang tidak terdapat satu petunjuk rincian jenis sanksi. Karena masuk wilayah Ta'jier, maka Qadli (hakim) bisa berijtihad untuk menentukan jenis sanksinya.

"Tidak menutup kemungkinan, sanksi ta'jier bagi pelaku korupsi selain hukuman penjara juga hukuman mati. Tentu, semua bergantung tingkat kerusakan dan bahaya korupsi yang dilakukan oleh pelaku" jelas beliau menambahkan.

"Saya mengajak segenap elemen umat untuk kembali kepada hukum Allah SWT. Karena, persoalan bangsa ini sangat kompleks, tidak hanya korupsi. Ini menarik ada forum ulama bertemu advokat membahas problem umat, semoga ini bisa menjadi jembatan sinergi diantara umat untuk memikirkan solusi syariah bagi bangsa ini" tambahnya.

Hadir dalam diskusi sejumlah tokoh dsn advokat, Azam Khan SH, Kiyai Sirodjudin juga ikut memberikan tanggapan dalam diskusi. Diskusi yang dipandu oleh Ahmad Khozinudin selaku Presiden ILF ini dihadiri sekitar 40 an peserta, terdiri dari para advokat, tokoh dan ulama. [].

No comments