Headline

PENANGANAN DEMONSTRASI OLEH APARAT DALAM TINJAUAN KONSTITUSI


[Catatan Diskusi ILF Edisi ke-14]

Oleh : Drs. Wahyudi almaroky, M.Si (Pembina LBH PELITA UMAT)

Pada medio oktober ini, LBH PELITA UMAT menggelar diskusi ILF (Islamic Lawyers Forum). ILF dilaksanakan pada Ahad, 13 Oktober 2019 dengan tema 'PENANGANAN DEMONSTRASI OLEH APARAT DALAM TINJAUAN KONSTITUSI'.

Hadir sebagai narasumber ; Damai Hari Lubis, SH. MH.(advokat senior), Irfan Iskandar, SH. MH (Dir. LBH Pejabat/Pengacara Jawara Bela Umat), KH. Mumuh Muhyidin (Ponpes. An Nuur Pamijahan Bogor), Gustar M. Umam (aktivis Mahasiswa), dan Candra Purna Irawan, SH. MH (Sekjen LBH Pelita Umat).

Hadir pula para Lawyer dan tokoh serta akademisi hukum. Nampak di antaranya ketua Hidayatullah, SH, MH. (ketua LBH Hidayatullah), Hambali Ardinsyah (DPP LAKI45), Hilman, SH., Mahmud, SH., KH. Nawawi (ketua Mui Depok). turut hadir pula perwakilan mahasiswa dan ulama serta para tokoh lainnya.

Mengawali Diskusi ILF ini, penulis mengajak para peserta menyoroti penanganan demonstrasi oleh aparat. Apakah itu sudah sesuai hukum yang berlaku sekarang? Lalu bagaimana jika ditinjau dari sisi hukum yang akan berlaku sampai akhirat, yakni hukum islam? Bagaimana melakukan pelemparan dan pemukulan dari sisi hukum sekarang dan bagaimana dari sisi hukum islam?

Penulis juga mengajak peserta membandingkan penanganan pelaku kriminal dibandingkan dengan demonstrasi mahasiswa. Sebagaimana kita lihat di TV dan media lainnya, Jika ada pencopet ketangkap dan dipukuli massa, maka polisi datang melindungi pencopet ini agar tak diamuk masa. Coba bandingkan dengan penanganan aksi mahasiswa.  Tentu kita ingin aparat justru menjalankan kewajibannya mengamankan demonstrasi agar tertib dan tak ada yang terluka apalagi sampai ada korban jiwa. Ini harus didiskusikan dan dicarikan solusi.

Pada kesempatan itu, advokat senior Damai Hari Lubis mengungkapkan bahwa penanganan demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu itu sudah semakin represif. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa mahasiswa. Lebih dari itu ada juga yang mahasiswa tertembak. Ini jelas tidak sesuai konstitusi dan hukum kita.

Senada dengan Damai, Direktur LBH Pejabat Irfan Iskandar mengemukakan bahwa KUHAP kita memang perlu di revisi karena sudah tertinggal zaman. Salah satu ciri hukum buatan manusia itu akan cepat ketinggalan jaman. Kecuali hukum Allah tak ketinggalan jaman.

Aktivis Mahasiswa Gustar M Umam menjelaskan bahwa aksi dilakukan karena saluran aspirasi dan diskusi tak lagi didengar. Sesungguhnya mahasiswa ingin diskusi dengan penguasa. Namun mereka enggan diskusi dan malah menghadapi dengan kekuasaan dan kekerasan. Itulah akhirnya terjadi korban. Seandainya suara rakyat dan mahasiswa didengar maka tak perlu ada demonstrasi.

Pada sisi yang lain, KH Mumuh Muhyidin menjelaskan bahwa selama ini banyak yang berpendapat bahwa mengoreksi penguasa itu HAK. Padahal sesungguhnya melakukan koreksi terhadap penguasa secara Syar'i itu KEWAJIBAN bukan HAK.

Dalam pandangan Islam, melakukan Muhasabah atau melakukan koreksi terhadap penguasa itu hukumnya wajib. Artinya berdosa jika diam dan tidak mengoreksi penguasa yang zalim. Wujud kasih sayang kita kepada pemimpin dan penguasa adalah melakukan koreksi atas kebijakan yang keliru atau kebijakan yang zalim.

Diskusi yang dipandu langsung oleh presiden ILF Ahmad Khozinudin itu berlangsung hangat sejak pagi hingga pukul 12.00 WIB. Usai diskusi ILF, acara dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan Hukum yang dibacakan oleh Sekjen LBH Pelita Umat Candra Purna Irawan yang diikuti oleh para Lawyer dan tokoh yang hadir. Pernyataan Hukum LBH Pelita Umat dan Koalisi Advokat Muslim Indonesia tentang kecaman terhadap Penangkapan Sekjen PA212 Ustadz Bernard Abdul Jabar. [].

No comments