Headline

REFLEKSI KEPEMIMPINAN DAN MENEROPONG ARAH KEBIJAKAN

[catatan diskusi ILF Banyuwangi Jatim]


Wahyudi al Maroky
(Dewan Pembina LBH Pelita Umat)

Di penghujung Oktober 2019, Ahad (31/10), di Banyuwangi, kami berkesempatan hadir dalam Diskusi Publik Islamic Lawyers Forum (ILF) yang diselenggarakan LBH Pelita Umat Korcab Banyuwangi Jatim. Pada edisi kedua kali ini, kami diamanahi sebagai salah satu diantara tiga narasumber. Tema diskusi “Refleksi kepemimpinan dan meneropong arah kebijakan”.

Diskusi ILF ini selain penulis, hadir tiga  nara sumber yakni Edy Mulyadi (Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)), dan Muslim Arbi (Pengamat Sosial Politik) dan penulis sendiri Wahyudi Al Maroky (Dewan Pembina LBH Pelita Umat).

Diskusi yang nyaris selama 3 jam itu berlangsung dengan begitu hangat. Ratusan tokoh, ulama, akademisi dan aktivis nampak hadir dengan wajah penuh antusias meski diskusi berlangsung hingga larut malam. 

Pada kesempatan itu penulis mengawali dengan sekilas refleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya mencoba meneropong kebijakan ke depan. Setidaknya ada tiga catatan peting dalam diskusi ILF Banyuwangi ini.

PERTAMA, catatan refleksi kepemimpinan nasional jauh dari menggembirakan. Banyak janji politik yang tak terpenuhi. Dulu janji ekonomi tumbuh tujuh persen tak kunjung tercapai. Janji ekonomi akan “meroket” justru meleset. Janji tak akan impor ini dan itu, tapi tetap saja impor ugal-ugalan. janji akan bentuk kabinet ramping tapi tak terbukti, Janji mau beli kembali indosat juga tak terbukti. 

KEDUA, Pidato Pelantikan dengan janji baru. Kali ini muncul janji, akan rampingkan Birokrasi. Setelah periode pertama berjanji akan rampingkan kabinet tidak terbukti, kini janji rampingkan birokrasi. Padahal merampingkan birokrasi bisa dimulai dengan rampingnya jumlah kabinet. Namun kesempatan emas untuk memulai merampingkan birokrasi kandas setelah diumumkan jumlah menteri yang justru bertambah gemuk.

Jika periode pertama ada 34 menteri, kini jokowi melantik 38 menteri. Bahkan ada penambahan jabatan wakil Menteri yang membuat kabinet ini bukan hanya tambah gemuk, tapi semakin gemuk sekali alias obesitas. 

KETIGA,  efek struktur pemerintahan yang gemuk akan mengakibatkan minimal tiga hal; 1)semakin LAMBAN. Kegemukan menyebabkan pergerakan yang semakin lambat dalam melayani urusan rakyat. 2) semakin BOROS. Semakin gemuk struktur pemerintahan maka semakin lamban bergerak dan butuh energi lebih besar (boros). 3)semakin banyak MASALAH.  Semakin gemuk maka akan makin sibuk dengan urusan dan masalah dalam struktur diri sendiri. Sama seperti "elephentiasis" yang menimbulkan banyak masalah dan penyakit sendiri.

Para narasumber pun menyampaikan pandangan yang senada.  Sebagai wartawan senior dan pengamat politik yang banyak makan asam garam, Muslim Arbi menilai kepemimpinan yang ada sangat banyak kejanggalan. “banyak sekali kejanggalan, semisal saat pilpres yang terindikasi adanya dugaan kecurangan, pengumuman hasil pilpres saat tengah malam. Ada 700 an KPPS yang meninggal tidak jelas penyelesaian kasusnya. infrastruktur banyak yang dibangun seperti jalan tol tapi di sekitar jalan tol itu banyak rumah orang miskin. Ini kan harusnya jadi prioritas", ungkap Arbi. 

Senada dengan itu, Pakar ekonomi dan wartawan senior Edy Mulyadi mempertanyakan buruknya pertumbuhan ekonomi. "Ekonomi Indonesia saat ini dinilai lemah dengan pertumbuhan hanya 5%, kasus korupsi juga marak. Kenapa yang diprioritaskan justru radikalisme? Kan nggak nyambung", ujarnya
Edy pun mengkritisi masalah korupsi dan penguasaan kekayaan alam oleh pihak asieng. "APBN dan APBD banyak yang bocor, bahkan negara ini bukan lagi disebut negara bancakan sebagaimana yang sering dibilang orang tapi negara yang sudah dirampok", jelasnya. 

Jika melihat kondisi negeri ini dengan kepemimpinan yang sekarang, apalagi ditambah dengan komposisi menteri yang ada nampaknya sulit melihat kaca teropong yang lebih cerah untuk negeri ini. [].

No comments