Headline

Telaah Perundang Undangan LBH Pelita Umat Sidoarjo : UU Ormas 16/2017 setelah Putusan JR MK & Pengukuhan Keanggotaan LBH Pelita Umat Sidoarjo Angkatan ke-5



LBH-PU, News. Sidoarjo, 7 Januari 2020. Pembekalan rutin kepada Legal & Paralegal LBH Pelita Umat Sidoarjo pada edisi Januari 2020 mengambil tema : Membaca UU Ormas No. 16/2017, sebagai penetapan atas Perpu Ormas 2/2017, sebagai perubahan atas UU Ormas No. 17/2013 setelah adanya Putusan MK atas Judicial Review (JR) UU Ormas. 

Sebagai pembicara pertama Bpk. M. Ilung Wardhana, SH (Korcab Pelita Umat Sidoarjo) menyampaikan konstruksi pembahasan UU Ormas dan korelasinya dengan pasal 28 UUD tentang kebebasan berserikat, berkumpul & berpendapat. Memilah pasal-pasal yang masih berlaku dan pasal-pasal yang telah dirubah atau dihapuskan. 

Beliau mengerucutkan pembahasan pada pasal sanksi, kemudian memperjelas sanksi tersebut dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Beliau juga menjelaskan pasal 10 UU Ormas yang memberikan pilihan bagi ormas apakah memilih berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Artinya secara hukum keberadaan Ormas tanpa BHP, Suket Kesbangpol, ataupun Yayasan sah keberadaannya di Indonesia. 

Pembicara kedua, Bpk. DH. Priyanto dari LBH Pelita Umat melanjutkan pembahasan tentang Ormas yang dicabut BHPnya. Beliau menegaskan perlunya dikaji dengan teliti sebab dicabutnya BHPnya. Apakah karena masalah administratif (biasanya diselesaikan melalui jalur peradilan tata usaha negara) atau karena pelanggaran UU sehingga dijatuhkan keputusan pengadilan umum melalui jalur peradilan umum (baik pidana atau perdata). 

Jika BHP sebuah Ormas dicabut melalui peradilan umum, maka memungkinkan hak konstitusinya tercabut tergantung amar putusannya. 
Tetapi, jika dicabutnya BHP karena masalah administratif, maka maknanya adalah pencabutan BHP saja. 

Sehingga Ormas tersebut tidak lagi terdaftar atau dengan kata lain menjadi Ormas yang tidak berbadan hukum. Dan memungkinkan Ormas tersebut tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur didalam Permendagri 57/2017 pada Bab VII tentang Pembinaan & Pengawasan, serta Bab ke VIII tentang Pendanaan. 

Adapun yang menyangkut tentang ketentuan Pidana pada UU Ormas, maka perlu dipahami sebagaimana Putusan MK No 2/PUU-XVI/2018 tentang JR UU Ormas, pada poin pertimbangan Hakim Anggota I Dewa Gede Palguna yang menyatakan : 

"Seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraiakan diatas (UU Ormas Pasal 59 ayat 3 & 4, red) maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana". Atau secara sederhana, sesorang terancam pidana jika telah memenuhi unsur kumulatif.

Agenda Telaah Perundang-Undangan kali ini diselingi dengan pengukuhan keanggotaan LBH Pelita Umat Sidoarjo  angkatan ke-5 secara simbolik. 
Mewakili Paralegal dikukuhkan Bpk. Muhammad Habib, SPd. MSi., praktisi pendidikan Sidoarjo.

Dan yang mewakili Legal diwakili oleh Bpk. Azhar Suryansyah M, SH, Pengacara & Legal Konsultan Sidoarjo. 
Pengukuhan dilaksanakan Bpk. M. Ilung Wardhana, SH selaku Korcab Pelita Umat Sidoarjo. Acara ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan ramah tamah. [].

No comments