Headline

AGAMA MUSUH BESAR PANCASILA ?



[Catatan Hukum Pengantar Diskusi ILC]

Oleh : Ahmad khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Malam ini, sedianya ILC yang dipandu Host Karni Ilyas akan menggelar diskusi dengan tema "Agama Musuh Besar Pancasila ?". Tentu, pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang menyebut jika kita jujur, musuh terbesar Pancasila adalah Agama, menjadi latar belakang dan pemicunya.

Pernyataan ketua BPIP ini menyulut pertentangan antara Agama dan Pancasila yang semestinya tidak perlu terjadi. BPIP membuat diskursus bernegara menjadi ruang kontroversi bagi agama, karena agama diposisikan musuh Pancasila.

Dilain pihak, publik sebenarnya tidak menganggap diskursus Pancasila sebagai problem berbangsa dan bernegara. Publik justru melihat ada hal yang lebih krusial untuk didiskusikan dan dicari solusinya, seperti utang negara yang kian membengkak, pertumbuhan ekonomi yang mandeg bahkan melambat dibawah 5 %, persoalan korupsi dari kasus korupsi Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret nama Harun Masiku hingga korupsi Jiwasraya.

Entah itu sebuah kecelakaan atau satu desain pengalihan isu, pernyataan kontroversi Kepala BPIP yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila mengubah resonansi dan perhatian publik dari hal yang penting dan krusial pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu didiskusikan. Apalagi, ketua BPIP kemudian menambah kontroversi dengan menyatakan agama harus digeser, ayat suci harus berada dibawah ayat konstitusi.

Jika persoalan ideologi berbangsa dan bernegara dianggap bermasalah, kemudian solusi atas hal itu adalah mengajak publik untuk taklid pada pernyataan resmi negara termasuk pernyataan yang dikeluarkan BPIP, terang saja ini bukan mengurangi problem berbangsa namun justru menambah masalah.

Masalah ini tentu saja membawa ingatan publik pada perdebatan para pendiri bangsa, antara kaum nasionalis yang ingin negara ini sekuler dan kelompok ulama yang menginginkan negara berlandaskan syariah Islam. Sebagai pihak yang memiliki andil terbesar dalam memerdekakan bangsa ini, tentu umat Islam memiliki hak untuk menentukan masa depan bangsa ini.

Proses penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan yang makin sekuler membuat umat Islam yang mayoritas menggugatnya, sekaligus  menuntut penerapan syariat Islam untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan ini wajar dan rasional, dikarenakan beberapa alasan :

Pertama, hanya syariat Islam yang memiliki aturan lengkap dan menyeluruh, bukan hanya mengatur urusan beragama, urusan pribadi dan keluarga, tetapi juga hingga urusan mengatur berbangsa dan bernegara. Syariat Islam juga inklusif dapat diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan suku dan agama.

Syariat Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, dimana beliau berdasarkan Wahyu menetapkan Konstitusi Madinah, memberi hak yang sama bagi warga negara beragama Islam maupun ahludz dzimmah (non muslim), untuk mendapat hak, memperoleh kewajiban dan menanggung beban dan tanggung jawab yang sama dalam urusan sebagai warga negara.

Ahludz Dzimmah ketika itu terdiri dari orang Yahudi yang direpresentasikan oleh tiga Bani Utama (Bani Qoinuqo, Bani Nadir dan Bani Quraizhoh), entitas Nasrani, bahkan hingga penyembah berhala dari kaum Majusi. Konstitusi yang ditetapkan Rasulullah SAW memberikan kebebasan bagi pemeluk agama non muslim beribadah sesuai agamanya, diberi hak dan kewajiban yang sama dalam urusan dan tanggung jawab menjaga negara dari serangan Musuh, serta diterapkan hukum Islam yang mengatur seluruh urusan publik kepada semua warga negara tanpa terkecuali.

Kedua, umat Islam adalah umat mayoritas. Karenanya, aspirasi mayoritas umat ini yang menginginkan diterapkannya syariat Islam sesungguhnya merupakan kehendak publik yang bisa dijadikan landasan untuk menentukan masa depan berbangsa dan bernegara.

Sejarah berdirinya bangsa ini juga tidak pernah lepas dari peranan para ulama dan umat Islam, yang berjihad untuk mengusir para penjajah dari negeri ini. Agama Islam, juga masuk ke wilayah Nusantara dengan dakwah, tanpa kekerasan, diterima dengan baik, dan tanpa memanfaatkan entitas penjajah dengan membonceng misi agama melalui penjajahan.

Ketiga, problem berbangsa dan bernegara ini memang sangat kompleks. Persoalan yang multidimensi tentunya membutuhkan solusi komprehensif, dan syariah Islam memiliki solusi itu.

Solusi tambal sulam yang selama ini diambil dan diterapkan terbukti gagal menyejahterakan bangsa ini. Ideologi Kapitalisme demokrasi yang diterapkan di negeri ini, terbukti rusak dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, selayaknya agama (baca : Islam) jangan dijadikan musuh negara, apalagi dijadikan musuh terbesar. Sudah waktunya, negeri ini menjadikan Islam sebagai solusi atas semua problem bangsa yang mendera.

Sebagaimana telah penulis sampaikan dalam banyak diskusi dan forum, sosialisme komunisme pernah diterapkan di Negeri ini di era Soekarno, kapitalisme sekulerisme juga pernah diterapkan sejak era Soeharto hingga saat ini. Nyatanya,  negeri ini masih bahkan tambah terpuruk.

Sudah saatnya Islam dijadikan solusi untuk mengatur negeri, Islam yang dijadikan asas dan tujuan Negara, Islam yang diberi wewenang untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah itu, kita akan tahu dan rasakan bahwa Islam itu Rahmat bagi semesta alam, bukan hanya rahmat bagi umat saja. [].

No comments