Headline

POTENSI PELANGGARAN HAM PADA PELARANGAN BENDERA TAUHID DAN AJARAN ISLAM KHILAFAH

Oleh: Akmal Kamil Nasution, S.H [Ketua LBH Pelita Umat Korwil Kepri].

Penulis berkesempatan menjadi Host dalam acara Islamic Lawyers Forum (ILF) yang diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat Korwil Kepri. Pada hari ahad bertempat di kota Batam, 02 Februari 2020 dengan tajuk "Bendera Tauhid dan Ajaran Islam Khilafah dalam Perspektif Hukum".

Selain mengundang bang Ahmad Khozinudin, SH (Ketum LBH Pelita Umat Pusat), Ustadz Ahmad Syahreza, S.Si (Pengasuh Majelis Riyadur Riwayah), Ustadz Sewindu Yudha (Aktivis Muslim Kepri), kami juga meminta Bang Dedi Suryadi, SH (Direktur LBH PAHAM Kepri) sebagai narasumber. 

PAHAM merupakan akronim dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Bang Dedi Suryadi, SH juga menyampaikan paparan  tentang bendera tauhid dan ajaran Islam Khilafah dari  perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Bang Dedi Suryadi, SH memaparkan, bahwa mengibarkan bendera tauhid dan mendakwahkan ajaran Islam Khilafah adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi, "...Ar-Royah simbol Islam dan Khilafah adalah ajaran agama Islam di dalam amandemen UUD 1945 dijelaskan di Pasal 22 ayat 1, warga negara bebas menjalankan agama yang dianutnya, di ayat 2 nya itu malah negara menjamin kebebasan beragamanya, sebenarnya tidak ada alasan melarang bendera tauhid dan juga ketika umat Islam membicarakan tentang Khilafah". tegas Bang Dedi Suryadi, SH. 

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa pelarangan bendera tauhid dikaitkan dengan HTI dan FPI. HTI difreeming dilarang pemerintah, padahal HTI bukanlah ormas terlarang tapi hanya dicabut badan hukum perkumpulannya, "dilarang dengan dicabutnya izin badan hukumnya itu berbeda, dilarang itu seperti Partai Komunis Indonesia, partai beserta ajarannya dilarang di Indonesia". ujar Bang Dedi Suryadi, SH.

Bendera tauhid dan ajaran Islam Khilafah merupakan bagian dari hak beragama. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak beragama dikategorikan sebagai hak mutlak ( non derogable right) dimana jenis hak ini tidak boleh dicabut ataupun dibatasi oleh siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Oleh sebab itu, pelarangan bendera tauhid dan  mendakwahkan ajaran Islam Khilafah dapat berpotensi sebagai pelanggaran HAM.

Bang Dedi Suryadi, SH diakhir pemaparannya menyampaikan bahwa LBH PAHAM siap untuk mengadvokasi Ulama dan Aktivis Muslim bila kedepan terjadi lagi pelarangan terhadap bendera tauhid dan ajaran Islam Khilafah. "kepada rekan rekan dan aktivis Muslim  serta yang kita muliakan ustad-ustadz kita seandainya di dalam menegakkan  dan mensyiarkan khilafah dan bendera tauhid itu diupayakan oleh orang2  yang phobia terhadap ajaran Islam untuk dikriminalisasi insya Allah kita berada mendukung dan akan siap membela". tegas Bang Dedi Suryadi, SH. []

No comments