Headline

MELURUSKAN PERNYATAAN MENHAN TERKAIT TUDINGAN 'OTORITER' DALAM PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN LOCKDOWN



[Catatan Hukum Advokasi 'Perang Total' Melawan Virus Corona]


Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan pemerintah RI tak ingin melarang rakyat Indonesia beraktivitas dengan menerapkan pembatasan wilayah (lockdown) dalam melawan wabah Virus Corona (Covid-19).

Menhan menyebut Pemerintah tidak mau bertindak otoriter. Menurutnya, banyak negara lain sangat keras. Indonesia ingin tindakan menghadapi virus Corona dengan  kesadaran, self protection. (23/3).

Masih menurut Menhan, Indonesia memiliki rakyat dan kondisi yang berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, kesadaran warga akan sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi dan menekan penularan Covid-19.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengoreksi sekaligus mengkritisi kesalahan persepsi dan paradigma Menhan soal kebijakan lockdown. Ada kekeliruan yang sangat fatal, jika pernyataan ini tidak diluruskan.

Pertama, Menhan telah keliru memahami istilah otoriter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Otoriter secara bahasa diartikan sebagai : berkuasa sendiri, sewenang-wenang.

Sementara scara istilah suatu pemerintahan otoriter adalah satu kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. (Wikipedia).

Adapun tindakan lockdown diartikan sebagai :

"A lockdown is an emergency protocol that usually prevents people or information from leaving an area. The protocol can usually only be initiated by someone in a position of authority."

"Lockdowns can also be used to protect people inside a facility or, for example, a computing system, from a threat or other external event. Of buildings, a drill lockdown usually means that doors leading outside are locked such that no person may enter or exit." (Wikipedia)

Secara hukum istilah Lockdown dapat dipadankan dengan istilah "Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar", sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam pasal 1 angka 10, disebutkan :

"Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

Adapun dalam Dalam pasal 1 angka 11, disebutkan :

"Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu
wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

Adapun kebijakan Lockdown terkait mewabahnya virus Covid-19, adalah upaya untuk membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi virus Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi virus Covid-19.

Bisa juga Lockdown dimaknai sebagai upaya pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi virus Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi virus Covid-19.

Jadi, adalah sangat keliru memaknai Lockdown sebagai tindakan pencegahan dan perlindungan bagi kesehatan dan nyawa rakyat sebagai tindakan Otoriter. Justru Pemerintah melanggar konstitusi, jika tidak mengambil langkah Lockdown karena tindakan ini terkategori abai terhadap keselamatan, kesehatan dan nyawa rakyat.

Kedua, kebijakan Lockdown bukanlah kebijakan Otoriter, yang diambil secara paksa oleh negara. Sebab, banyak aspirasi baik dari kalangan medis, Ulama dan masyarakat umum jusrtu mendorong diberlakukannya Lockdown.

Secara medis, Lockdown adalah langkah praktis untuk memutus transmisi sebaran virus Covid-19. Dengan memberlakukan kebijakan Lockdown, para dokter dan petugas medis bisa berkonsentrasi penuh pada pasien yang telah terpapar virus Covid-19.

Bahkan, organisasi profesi dokter yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah merekomendasikan Pemerintah untuk melakukan Lockdown. Di media sosial, juga banyak advice para dokter agar pemerintah segera memberlakukan kebijakan Lockdown.

Adapun di kalangan ulama, telah banyak yang mensitir hadits Rasulullah SAW dan praktik para sahabat yang memberlakukan kebijakan Lockdown. Diantaranya, apa yang disampaikan oleh KH Hafidz Abdurrahman, MA.

Beliau bahkan berkesimpulan, penerapan kebijakan Lockdown ditengah mewabahnya virus Covid-19 yang kian parah hukumnya wajib. Kebijakan Lockdown adalah ajaran Islam, yang jika diterapkan selain dapat mencegah penularan penyakit sekaligus akan bernilai pahala.

Adapun masyarakat umum, meskipun telah melakukan sejumlah antisipasi pribadi baik dengan berdiam diri dirumah, menerapkan protokol kebersihan agar terhindar dari Virus Covid-19, melakukan Sosial Distancing secara mandiri, tetap saja khawatir karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama. Karena itu, dibutuhkan peran negara untuk menerapkan kebijakan Lockdown, agar tindakan pencegahan sebaran virus bisa dilakukan secara bersama dan massal.

Ketiga, kebijakan Lockdown ini bukan hanya diterapkan di Indonesia. Telah banyak negara yang mengadopsi kebijakan Lockdown, bahkan memberi sanksi tegas bagi rakyat yang melanggarnya.

Beberapa negara menerapkan kebijakan tegas dan sanksi bagi warganya yang masih keluar rumah di tengah wabah Covid-19. Misalnya, di Prancis yang telah memberi hukuman denda terhadap 4000 orang karena melanggar perintah tinggal di rumah pada hari pertama lockdown.

Sementara itu, Korea Utara bahkan mengancam akan menembak warga Cina yang masuk ke wilayahnya. Dua negara memang saling berbatasan, sehingga Korut pun menerapkan ancaman tindakan tegas tersebut.

Selain itu, sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara pun memberlakukan lockdown wilayah untuk menekan penularan corona yakni Malaysia, Singapura, dan Fiiipina.

Hingga saat ini, tidak ada satupun opini dunia internasional yang menuding Negara-negara tersebut Otoriter. Dunia internasional paham, wabah virus Covid-19 ini sangat mengkhawatirkan, sehingga dibutuhkan tindakan ekstra ordinary.

Memang benar, didalam UU No. 6 tahun 2018 belum mengatur mengenai Norma Social Distancing dan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Belum ada norma yang melarang rakyat untuk melakukan sejumlah kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum dan di lingkungan sendiri.

Belum juga diatur, larangan rakyat sipil untuk tidak melakukan sejumlah kegiatan, baik kegiatan sosial, budaya, keagamaan, aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan sejenisnya ditiadakan termasuk untuk kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga, yang kegiatan ini berpotensi menjadi sarana transmisi penularan virus Covid-19.

Karena itu, untuk menerapkan kebijakan Lockdown, untuk mengatur norma Social Distancing dan memberi sanksi hukum bagi yang melanggarnya, Presiden Perlu segera menerbitkan Perppu, bukan malah Kapolri mengeluarkan Maklumat.

Penulis menghimbau kepada pejabat publik, dalam situasi yang genting ini tak mudah mengeluarkan statement yang tidak perlu apalagi tak berdasar hukum. Lockdown itu solusi, bukan musuh. Karenanya, perlakuan kebijakan Lockdown untuk menyelamatkan nyawa rakyat, bukan malah memframing Lockdown sebagai tindakan Otoriter. [].

No comments