Headline

PEMA'ZULAN PRESIDEN DITENGAH KRISIS 'PERANG BESAR' MELAWAN VIRUS CORONA, MUNGKINKAH ?

[Catatan Konstitusi Untuk Menakar Wacana Pema'zulan Presiden Jokowi]


Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat

Sebagai catatan pengantar, isu pema'zulan itu bukanlah isu tabu. Bahkan, isu pema'zulan adalah isu konstitusional, sebab konstitusi telah mengatur mengenai hal ini.

Konstitusi telah dirancang secara menyeluruh, tidak hanya dipersiapkan untuk Negara dalam kondisi biasa. Konstitusi, juga dirancang agar Negara dapat menghadapi kondisi yang luar biasa.

Konstitusi telah mengatur mekanisme bagaimana mengisi jabatan presiden, periode jabatan, pergantian, hingga persoalan pema'zulan. Pema'zulan Presiden, adalah proses pergantian Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan karena adanya pelanggaran konstitusi.

Dalam Pasal 7A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, *atau perbuatan tercela* maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Dalam ketentuan pasal 7A ini juga pasal-pasal konstitusi lain yang berkenaan, dapat disimpulkan beberapa hal :

Pertama, presiden secara konstitusional dapat dima'zulkan karena alasan tertentu.

Kedua, alasan yang menjadi sebab pema'zulan bersifat alternatif, bukan kumulatif. 

Presiden bisa dima'zulkan karena terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, *atau perbuatan tercela* maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketiga, usulan itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat.

Keempat, usulan itu dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menentukan apakah usulan ini layak untuk dinaikan ke proses Justisia ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kelima, MK menyelenggarakan sidang atas adanya Permohonan Pema'zulan Presiden yang diajukan Lembaga MPR.

Lantas, isu konstitusional apa yang menyebabkan presiden Jokowi layak untuk dima'zulkan ? 

Berdasarkan ketentuan pasal 7 A UUD 45, maka Jokowi patut dima'zulkan karena diduga telah melakukan perbuatan tercela. Jokowi diduga telah melakukan kebohongan publik dengan menutupi informasi yang benar, utuh dan menyeluruh terkait pernyataan telah ada obat untuk menyembuhkan sakit akibat virus Covid-19.

Sebagaimana dikabarkan, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah sudah menyiapkan obat yang diyakini ampuh untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Pemerintah, menurut Jokowi telah menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara untuk bisa mengobati Covid-19. (20/3/2020).

Ada dua jenis obat yang disiapkan. Pertama yaitu Avigan, dan kedua yakni Klorokuin. Obat Avigan telah didatangkan sebanyak 5.000 butir dan Pemerintah juga tengah memesan 2 juta butir obat tersebut. Sementara itu, obat Klorokuin sudah disiapkan sebanyak 3 juta butir.

Padahal, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menanggapi pernyataan Jokowi ini mengatakan bahwa obat hydeoxychloroquine yang disebutkan sebagai obat untuk pasien Covid-19, ternyata obat untuk penyakit malaria dan belum tentu bisa menyembuhkan orang yang terjangkit virus corona (SARS-CoV-2). 

Kepala Bidang Pengelolaan Penelitian Kimia LIPI, Akhmad Darmawan mengatakan obat hydeoxychloroquine menargetkan parasit penyebab malaria, yakni Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Namun demikian, menurutnya efektivitas-nya untuk mengobati virus memang perlu kajian lebih jauh dan komprehensif mengingat memang target nya berbeda antara malaria plasmodium dengan virus Covid-19.  (20/3).

Pernyataan LIPI ini tentu mengoreksi total pernyataan Presiden Jokowi yang tak utuh dan tak menyeluruh, dengan mengklaim telah menyiapkan obat untuk pasien Covid-19, berupa Avigan, dan kedua yakni Klorokuin.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga sempat mengatakan obat malaria juga bisa menyembuhkan pasien virus corona. Namun Trump, tidak menutupi fakta bahwa obat dimaksud adalah obat malaria yang dapat digunakan pada pasien Covid19, lupus, dan rheumatoid arhritis. (19/3).

Pernyataan Jokowi yang menyebut telah ada obat untuk penanggulangan pasien Covid-19 adalah pernyataan yang menyesatkan,   karena tidak memberikan informasi yang benar, utuh dan menyeluruh terhadap obat dimaksud. Jika pernyataan LIPI benar bahwa obat yang dimaksud Jokowi adalah obat malaria sebagaimana juga dijelaskan oleh Donald Trump, maka sungguh Jokowi telah nyata melakukan kebohongan publik. 

Atas pernyataan tersebut, *Jokowi patut diduga telah melakukan suatu perbuatan tercela,* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A UUD 45. 

Perbuatan ini terkategori tercela disebabkan dua alasan :

Pertama, pernyataan telah mendapatkan obat bagi pasien Covid-19 itu disampaikan oleh seorang presiden, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang disampaikan kepada rakyat secara terbuka dengan tanpa memberikan informasi yang utuh dan menyeluruh, sehingga pernyataan dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindakan bohong atau kedustaan.

Kedua, dugaan perbuatan bohong atau kedustaan itu dilakukan pada saat situasi genting, disaat rakyat takut, cemas dan was-was menghadapi musibah virus Corona.

Karenanya, secara hukum dan konstitusi Presiden Jokowi layak dima'zulkan. Namun secara politik, agaknya rakyat pesimis mengingat mayoritas partai politik berhimpun dalam koalisi yang mendukung Jokowi.

Rasanya sulit bagi rakyat aspirasinya dapat diwakili oleh DPR sehingga mampu membuat rekomendasi politik bersama MPR, agar kasus dugaan Presiden melakukan perbuatan tercela ini diproses secara hukum melalui mekanisme permohonan pema'zulan di Mahkamah Konstitusi (MK). Lagi-lagi, meskipun Presiden melakukan perbuatan tercela rakyat hanya bisa mengelus dada. [].

No comments