Headline

RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA & ANARKI KONSTITUSI





[Catatan Hukum Berseri, Kritik Terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Seri Ke-3]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Omnibus Law atau dikenal juga dengan sebutan Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen (menghapus, mengubah atau menambahkan), memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum umum seperti Amerika Serikat (Anglo Saxon), dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil (Civil Law) seperti di Indonesia.

Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap peracangan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi. Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi.

Pada tahun 2020, pemerintahan Jokowi mewacanakan empat undang-undang sapu jagat untuk mendorong investasi di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara. RUU Cipta Lapangan Kerja disebut akan memangkas dan menyederhanakan aturan sejumlah 1244 pasal dari 79 UU (setelah dibahas bertambah menjadi 81 UU) terkait investasi.

Perdebatan tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja/Cilaka) menuai kontroversi, karena pembahasannya cenderung tidak transparan. Bahkan ketentuan pasal 170 RUU Omnibus Law banyak dikecam Publik, karena dalam RUU tersebut Produk UU diberi celah untuk diamandemen, baik dihapus, diubah, atau ditambahi, hanya dengan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).


Kehilangan Perspektif Konstitusi

RUU Omnibus Law Cipta Kerja substansinya adalah “Cipta Investasi”, yakni serangkaian usaha yang terstruktur dan sistematis, melibatkan seluruh kementrian dan lembaga, dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir, meliputi seluruh sektor terkait untuk melayani kepentingan investasi (baca : penjajahan ekonomi).

Substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru fokus utamanya ada pada proses penciptaan iklim investasi melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan serta peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Adapun pembahasan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pekerja dan ha-hal lainnya hanyalah bahasan pemanis agar ada kesan RUU ini tidak hanya melayani para investor (baca : penjajah kapitalis) tetapi juga memikirkan nasib para pengusaha mikro, kecil dan menengah, Pekerja, dan lainnya.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini bernuansa Liberal dan Pro Kapitalis.
Secara Formil, Kerangka Pengaturan RUU Omnibus Law Cipta Kerja berupa adanya penghapusan, perubahan dan penambahan sejumlah pasal dan peraturan perundang-undangan merusak tatanan Pembentukan Peraturan Perundangan (cacat formil).

Secara formil, penghapusan, perubahan dan penambahan sejumlah pasal dan peraturan perundang-undangan merampas kewenangan menafsirkan Peraturan Perundangan yang awalnya menjadi wewenang Yudikatif (Mahkanmah Konstitusi) menjadi Wewenang Eksekutif (Presiden melalui pengajuan RUU).

Secara mateeril, penghapusan, perubahan dan penambahan sejumlah pasal dan peraturan perundang-undangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak mungkin menghasilkan produk legislasi yang bersifat komprehensif dan memperhatikan berbagai aspek utamanya aspek konstitusionalitas pasal-pasal apakah sejalan atau bertentangan dengan Konstitusi.

Melakukan Review Perundangan melalui Lembaga Legislatif secara spesifik harus bertumpu atas UU yang berkaitan.

Prosedurnya, perencanan Revieu (Perubahan atas Perundangan) ini wajib masuk Program Legislasi Nasional yang sifatnya spesifik UU per UU, sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan terhadap UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Langkah pertama ini ditempuh jika ternyata dalam implementasinya, produk peraturan perundangan dirasa kurang efektif, kurang efisien, kurang memberikan manfaat maksimal bagi layanan publik, kurang memperhatikan aspek kekinian yang belum diatur dalam UU, atau berseberangan dengan pengaturan perundangan pada UU lain yang relevan.

Mengajukan Uji Materi kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi jika dipandang UU yang bersangkutan baik pasal per pasal maupun secara keseluruhan tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945).

Pengujian UU biasanya diajukan oleh Masyarakat sebagai bentuk Kontrol publik terhadap produk legislasi DPR. Substansi Kontrol tidak atau bukan terletak pada manfaat perundangan, atau pandangan pada UU yang dirasa kurang efektif, kurang efisien, kurang memberikan manfaat maksimal bagi layanan publik, kurang memperhatikan aspek kekinian yang belum diatur dalam UU, tetapi lebih kepada adanya pandangan bahwa produk UU baik pasal per pasal maupun secara keseluruhan dipandang tak sejalan atau bertentangan dengan konstitusi.

Bisa juga upaya permintaan Review kepada Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka meminta tafsir pada sejumlah pasal agar maksud atau arah penafsiran pasal sejalan dengan apa yang dikehendaki Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undangt terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain cacat formil dan materil, nuansa Otoriterianisme Kekuasaan Eksekutif begitu nampak dengan mengaktifkan Pasal 167 dan pasal 170 yang mengadopsi mekanisme mengububah Undang Undanga dengan Peraturan Pemerintah.

Karena itu, RUU Omnibus Law ini jelas melabrak tata konstitusi dalam produk legislasi dan koreksi terhadap produk legislasi. Keadaan ini akan menjadikan anarki konstitusi, yakni ketidakselarasan, ketiadaan mekanisme kontrol oleh organ kekuasaan diluar Eksekutif, dan munculnya intervensi kepentingan investasi yang menjadi perspektif utama penyusunan RUU Omnibus Law ini. [].

No comments