Headline

RUU OMNIBUS LAW : CIPTA 'PENINDASAN' BAGI BURUH INDONESIA



[Catatan Hukum Berseri, Kritik Terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Seri Ke-2]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Pada catatan hukum seri-1, penulis mengulas dampak RUU Omnibus Law Cipta Kerja bagi Pemerintahan Daerah (Pemda), baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bercorak sentralistik, telah mengambil alih sejumlah kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Dampaknya tentu akan berimbas pada sulitnya Pemda melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan kesejahteraan daerah oleh Pemerintah Daerah. Mengenai hal ini, nampaknya baru Bima Arya, Walikota Bogor yang bersuara.

Pada edisi ke-2 kali ini, penulis ingin menyampaikan dampak penerapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bagi dunia ketenagakerjaan. Jika RUU ini disahkan menjadi UU, maka ini akan menjadi alamat buruk bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Dari nomenklatur, sebenarnya penyebutan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu menyesatkan. Jika merujuk banyaknya pasal dan aturan yang menguntungkan investor, maka RUU ini semestinya diberi nama RUU Omnibus Law Cipta Investasi.

Bagi dunia ketenagakerjaan (baca : Perburuhan), RUU ini justru menciptakan 'penindasan baru' bagi buruh. Beberapa hak-hak dasar buruh seperti terkait upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, status karyawan tetap (PKWTT), model karyawan kontrak (PKWTT), kesejahteraan buruh, yang sebelumnya diatur dengan cukup baik dan memperhatikan kepentingan buruh melalui UU No 13/2003, justru dikaji ulang.

Review terhadap beberapa ketentuan pasal dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, justru menggunakan perspektif kepentingan investor, bukan dengan perspektif kepentingan buruh.

Dalam ketentuan pasal 89 RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bagian Kedua Tentang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa substansi pengaturan pasal yang merugikan buruh. Beberapa ketentuan UU ketenagakerjaan diamandemen dan menghasilkan sejumlah draft pasal yang sangat merugikan buruh, yakni :

1. Dihapuskannya Ketentuan Upah Minimum Kota atau kabupaten, yang dapat berdampak pada ketidakadilan Penentuan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota atau Kabupaten yang umumnya berbeda-beda ;

2. Dihapusnya Kepastian Ketentuan Mengenai Besaran Pemberian Uang Pesangon, Uang Pengggantian Hak dan Penghargaan Masa Kerja Akibat Pemutusan hubungan Kerja (PHK) sehingga merugikan Pekerja ;

3. Fasilitas dan Kemudahan Penggunaan Tenaga Alih daya dalam hubungan Industrial (Outshourching), yang merugikan kepentingan Pekerja.

4. Dihapusnya sanksi Pidana Bagi perusahaan nakal yang mengabaikan hak pekerja, yang berdampak pada berkurangnya Jaminan dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja ;

5. Pemberlakuan Jam Kerja bagi pekerja yang Eksploitatif ;

6. Status Karyawan Tetap dipersulit ;

7. Potensi banjirnya tenaga asing karena aturan yang semakin longgar ;

8. Adanya Klausul Kemudahan Pemberlakuan Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

9. Dihilangkannya sejumlah Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kesehatan dan Pensiun ;

Karena itu, RUU Omnibus Law ini awalnya bernama RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Para aktivis buruh menyebutnya dengan istilah "RUU CILAKA", Karena jika RUU ini disahkan dampaknya akan membuat "Cilaka" Kaum Buruh atau Pekerja.

Karenanya sangat wajar jika banyak serikat pekerja dan aktivis buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. RUU ini tak seindah namanya, kenyataannya RUU ini bukan RUU Cipta Kerja tetapi "Cipta Penindasan" bagi Buruh Indonesia. [].

No comments