Headline

SEMESTINYA PRESIDEN KELUARKAN PERPPU, BUKAN KAPOLRI KELUARKAN MAKLUMAT



[Catatan Hukum Kacaunya Bangunan Politik Hukum Negara Dalam Menghadapi 'Perang' Melawan Virus Corona]


Oleh : Ahmad Khozinudin,  SH
Ketua LBH Pelita Umat


Penulis terkejut, membaca berita Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Maklumat itu dituangkan dalam surat bernomor Mak/2/III/2020. (19/3/2020).

Substansi maklumat memang memiliki tujuan baik, berupa sejumlah himbauan kepada rakyat agar tidak melakukan sejumlah kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum dan di lingkungan sendiri. Menurut Kapolri, pertimbangan keputusan dikeluarkannya maklumat didasarkan pada fakta cepatnya penyebaran virus Corona dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan agar penyebaran tak meluas dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam maklumat ini, Kapolri juga memerintahkan jajarannya, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja publik perlu bertanya, atas dasar apa Kapolri membuat himbauan melarang rakyat sipil untuk tidak melakukan sejumlah kegiatan, baik kegiatan sosial, budaya, keagamaan, aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan sejenisnya ditiadakan termasuk untuk kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga ?

Bukankah sepanjang tidak ada aturan atau UU yang melarang kegiatan dimaksud, rakyat sipil bebas melakukannya ? Lantas, atas dasar apa jika nantinya anggota Polri 'menindak' masyarakat sipil yang melanggar maklumat Kapolri ?

Ingat, negara ini adalah negara hukum bukan negara polisi. Jika memang terjadi kondisi darurat karena mewabahnya virus Corona, tafsir kegawatdaruratan atau kegentingan itu adalah wewenang Presiden, bukan Kapolri.

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), disebutkan bahwa :

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan PERPU yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang diubah dengan UU no. 15 tahun 2019, yang berbunyi:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Karena itu, sebenarnya sudah banyak pihak yang telah memberi masukan dan mendorong Presiden untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), akibat mewabahnya virus Corona (Covid-19). Kondisi kegentingan akibat virus Corona ini jauh lebih membahayakan ketimbang persoalan ormas HTI, dimana beberapa waktu yang lalu Presiden menerbitkan Perppu.

Melalui Perppu presiden bisa menerbitkan sejumlah larangan kepada masyarakat sipil untuk tidak melakukan sejumlah kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum dan di lingkungan sendiri.

Presiden juga bisa mengadopsi sejumlah pengaturan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengeluarkan larangan kepada masyarakat agar untuk sementara waktu tidak melakukan sejumlah kegiatan, baik kegiatan sosial, budaya, keagamaan, aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan sejenisnya ditiadakan termasuk untuk kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga.

Didalam Perppu, Presiden bisa menerbitkan sejumlah sanksi keras kepada masyarakat yang melanggar dan mengamanatkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan Perppu. Norma ini penting, untuk dijadikan sandaran legitimasi hukum bagi Polri untuk melakukan aktivitas penegakan hukum dan penindakan.

Selanjutnya, Presiden melalui Perppu juga bisa mengatur apa tugas dan tanggung jawab Negara dalam kondisi darurat. Presiden dapat mengadopsi sejumlah protokol kesehatan Kekarantinaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 tahun 2018.

Presiden sekaligus mengatur rincian tugas dan tanggung jawab pemerintah, dimana menurut ketentuan pasal 55 UU No. 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Selama dalam Karantina Wilayah (Lockdown), kebutuhan hidup
dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada
di wilayah karantina menjadi tanggung jawab
Pemerintah.

Jika Pemerintah telah mengumumkan rincian teknis jaminan sediaan kebutuhan pokok di masa Lockdown, maka rakyat akan merasa tenang untuk tetap diam dan berada di rumah. Rakyat, khususnya rakyat kecil tak khawatir tak bisa makan, karena negara menanggung biaya hidup untuk kebutuhan pokok mereka di masa Lockdown.

Faktanya tidak demikian, Presiden tidak mengeluarkan Perppu. Bahkan Presiden menegaskan pemerintah tidak terapkan opsi lockdown. Padahal, Kebijakan isolasi wilayah atau lockdown harus diambil dari kebijakan pemerintah pusat.

“Kebijakan lockdown baik di daerah maupun nasional adalah kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan lockdown. Hingga saat ini tidak ada kepikiran kebijakan lockdown,” kata Presiden Jokowi pada Senin 16 Maret 2020 yang lalu.

Bahkan hari ini (Minggu, 22/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengambil langkah lockdown di tengah penyebaran virus Corona (COVID-19) yang semakin masif. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Jika tidak ada Perppu, tidak ada Lockdown, Kenapa musti terbit maklumat Kapolri ? Siapa yang memimpin pemerintahan, Presiden atau Kapolri ?

Karena itu, semestinya Kapolri juga mendorong Presiden agar menerbitkan Perppu bukan berinisiatif menerbitkan maklumat yang ditingkat bawah bisa dipahami sebagai aturan yang mengikat. Terbitnya Maklumat Kapolri ini, justru mengkonfirmasi buruknya Politik hukum negara yang diadopsi oleh presiden.

Negara memang sedang dalam kondisi genting menghadapi perang melawan virus Corona. Namun, politik hukum yang dibangun negara tidak boleh ikut-ikutan 'genting' hingga mengabaikan fungsi dan peran lembaga tinggi negara dan tata hierarki perundangan. [].

No comments