Headline

AKAL-AKALAN MENKUMHAM MINTA BEBASKAN NARAPIDANA KORUPSI



[Catatan Hukum "Ironi ditengah Pandemi, Ngalap Berkah ditengah Musibah", sebuah Resonansi yang mengabaikan Nurani]
Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Sambil menyelam minum air, peribahasa ini nampaknya cukup pas menggambarkan sejumlah terobosan kebijakan para pejabat dan penyelenggara Negara dalam situasi sulit seperti saat ini. Virus Corona, selain musibah nampaknya juga telah dijadikan "Berkah".

Belum lama ini, Presiden menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Perppu ini telah "mengkambinghitamkan" virus Corona sebagai dalih agar Pemerintah tak perlu lagi terikat dengan jaring pengaman defisit APBN terhadap PDB. 

Semula, batas maksimum defisit APBN terhadap PDB hanya 3 %. Melalui Perppu No 1 Tahun 2020, defisit APBN dibuat longgar, bahkan sangat longgar. Bukan maksimum 3 %, tetapi boleh melebihi 3 % Terhadap PDB,  berapapun. 

Padahal, tanpa virus Covid-19 ekonomi Indonesia memang anjlok karena salah urus. Kebijakan ekonomi yang tak sensitif terhadap kebutuhan rakyat dan responsif terhadap Ekonomi global, membuat Ekonomi Indonesia terpuruk dibawah 4 %. 

Negara terlampau mengandalkan utang sebagai penutup APBN. Karenanya, defisit APBN terhadap PDB diperkirakan mencapai nilai 5 % lebih.

Artinya, Perppu ini telah menyelamatkan Kekuasaan Presiden dari pinalti hukum besi anggaran. Virus Covid-19 menjadi penyelamat bagi Kekuasaan Presiden dari ancaman pema'zulan, dengan Terbitnya Perppu No 1 Tahun 2020.

Bukan hanya Presiden, nampaknya Menkum HAM Yasonna Laoly tak mau ketinggalan "Ngalap Berkah" dari musibah virus Corona. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyiapkan rencana pembebasan sejumlah Nara Pidana (termasuk Napi Koruptor) berdalih pencegahan penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. 

Rencana ini, akan berimbas pada dibebaskannya sekitar 35 ribu narapidana. Menurut Menkumham, Hingga Rabu (1/4/2020) pukul 11.00 WIB, sudah ada 5.556 warga binaan yang dikeluarkan. Proses pelepasan direncanakan rampung dalam waktu satu pekan.

Dalih lainnya, adalah situasi lapas dan rutan yang secara umum kelebihan kapasitas jadi pertimbangan utama rencana ini. Menurut Yasonna, seandainya satu orang saja terpapar COVID-19, itu akan sangat membahayakan seluruh penghuni lapas dan rutan, termasuk aparat. 

Salah satu kelompok yang juga akan dibebaskan adalah narapidana kasus korupsi. Koruptor dapat bebas seandainya ia berusia di atas 60 tahun--dengan kata lain lebih rentan terpapar COVID-19--dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan.

Entah, sudah berapa nama daftar koruptor yang terafiliasi dengan penguasa, yang menitipkan daftar nama agar masuk kategori koruptor yang dibebaskan. Upaya negara yang melakukan "perang melawan Korupsi" jadi ambyar diterpa badai virus Corona.

Sangat tak elok, menjadikan virus Corona sebagai kambing hitam untuk membebaskan sejumlah Nara Pidana apalagi Napi Koruptor. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah ruang isolasi yang steril dari interaksi publik.

Lapas bukanlah bandara, pasar, pelabuhan, stasiun, atau terminal, tempat manusia massif berinteraksi sehingga berpotensi menularkan virus Corona. Kecuali, kondisi lapas telah dibuat "bebas" seperti pasar burung.

Karenanya aneh dan mengada-ada kebijakan ini diumumkan saat situasi negara sedang dalam situasi Pandemi, pagebluk. Semestinya, kebijakan yang dikeluarkan berfokus pada penyelamatan nyawa rakyat secara umum, bukan malah memanjakan Napi Koruptor.

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara untuk perang melawan Korupsi menjadi sia-sia. Anehnya, untuk koruptor yang telah divonis bersalah, Menkum HAM malah memberi 'amnesti umum' sehingga dibebaskan. 

Sementara, dulu pasca Pilpres ketika terjadi Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo, kenapa para pendukung di akar rumput yang dikriminalisasi rezim kasusnya tidak dihentikan ?  Bukankah elok jika saat itu Rekonsiliasi diikuti pemberian Amnesti Umum dari Presiden sehingga Rekonsiliasi itu tidak hanya berlaku secara elitis, tetapi membumi ditengah rakyat.

Penulis khawatir, jika model perspektif berfikir penguasa menjadikan musibah sebagai topeng untuk menutupi ketidakmampuan, topeng untuk menutupi sejumlah agenda jahat, menjadikan musibah sebagai "berkah" untuk kelompok elit tertentu, maka musibah Akbar Bangsa yakni rusaknya tatanan dan sendi-sendi bernegara nampaknya sudah ada didepan mata.  Nampaknya pula, fenomena ini telah, sedang dan akan terus terjadi di negeri ini. [].

No comments