Headline

KAMI HANYA MENDAKWAHKAN ISLAM, APA SALAHNYA ?

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Pada saat saya ditangkap oleh penyidik Ditsiber Polri, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareksrim Polri, Kombes Pol Golkar Pangarso Rahardjo pada wawancara dengan Media Indonesia, menyebut hanya menangkap dan melakukan pemeriksaan 1x24 Jam terhadap diri saya. (16/01/2020).

Hal itu disebabkan Penyidik Ditsiber Polri tak memiliki kewenangan untuk menahan diri saya, karena pasal yang dijadikan dasar untuk menetapkan saya sebagai tersangka ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun.

Saya dijerat pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yakni dugaan tindak pidana menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dan pasal 207 KUHP tentang menghina pejabat umum.

Pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, ancaman pidananya masing-masing 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun. Sementara, pasal 207 KUHP ancaman pidananya 1 tahun 6 bulan.

Adapun menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan :

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Artinya, sejak awal saya tidak bisa ditahan namun Penyidik memanfaatkan Kewenangan menangkap sesuai pasal 17 KUHAP dan mengambil keterangan maksimum 1x24 jam, untuk 'merendam' saya, dijemput pukul 03.30 WIB Jum'at dini hari, dan baru dilepas pukul 11 malam Jumat Malam (16/01/2020).

Yang membuat saya marah, Media Indonesia mengaitkan posisi saya sebagai Ketua LBH Pelita Umat yang sebelumnya direktur PKBH HTI (Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia). 

Pertanyaannya, apakah menjadi anggota HTI itu terlarang ? Apakah menjabat sebagai ketua PKBH HTI itu sebuah cela ? Apa urusannya, kasus hukum yang saya hadapi dikaitkan dengan HTI ?

Saya sendiri sudah lama menjadi anggota HTI. Sebelum BHP HTI dicabut, saya juga menjalin hubungan baik dengan pejabat di kepolisian.

Di Bekasi, saat Kapolres kota Bekasi dijabat Oleh Kombes Pol Drs Prio Widyanto dan Kombes Pol Rudi Himawan, SIK, saya bersama jajaran DPD HTI Kota Bekasi terbiasa melakukan kunjungan silaturahmi dan beraudiensi. Saat Pak Danil Tifaon juga sama. 

Pak Golkar Pangarso Rahardjo, yang saat ini menjabat Wakil Direktur Ditsiber Polri pasti tahu, karena beliau juga pernah bertugas di Kota Bekasi.

Namun, pasca BHP HTI dicabut, kami diperlakukan tidak adil. Sudah banyak anggota HTI yang berstatus ASN dipecat tanpa alasan yang jelas, hanya dengan dalih anggota HTI. Padahal, kinerja mereka baik.

Anggota yang lain mengalami persekusi dan intimidasi. Setiap melakukan aktivitas pengajian diawasi, seperti maling saja kami ini.

Tak cukup itu, beberapa anggota HTI yang lain juga dikriminalisasi. Berdalih pasal makar, menebar hoax, mengunggah kebencian dan SARA, Rasis, pencemaran, menghina pejabat umum, dan yang semisalnya.

Padahal, kerugian apa yang dialami Negara karena HTI ? Apakah anggota HTI terlibat korupsi Bank Century ? Ikut ngemplang uang BLBI ? Atau terlibat skandal korupsi Jiwasraya ? Jawabnya, jelas tidak ada.

HTI juga tak membawa misi apapun kecuali menawarkan syariat Islam. HTI hanya menginginkan negeri ini, Pemerintah dan rakyatnya, mendapat berkah dari Allah SWT dengan menjalankan aktifitas ketaatan, menerapkan hukum Allah SWT.

Tidak usah membuat Framing mengaitkan penangkapan saya dengan HTI, karena secara tegas saya memang anggota HTI. Menjadi anggota HTI bagi saya adalah keberuntungan dan kebahagiaan, karena bisa berhimpun menjadi satu kesatuan jamaah dakwah yang memperjuangkan syariah Islam dan khilafah.

Namun saya meminta kejujuran dari rezim, akui saja penangkapan terhadap saya juga apa yang dialami saudara saya Ali Baharsyah adalah karena kami mendakwahkan syariah Islam dan khilafah. Tidak perlu berputar-putar, mencari dalih pembenar apalagi sampai menebar fitnah jahat kepada pengemban dakwah Islam.

Kami hanya menginginkan Islam, yang kami sampaikan hanya dakwah Islam. Kami tak akan mundur, hanya karena ancaman represi dan kriminalisasi.

Namun, jika rezim ini ingin selamat, sudah selayaknya menerima seruan kami untuk menerapkan hukum Allah SWT di negeri ini, untuk kemudian mengembannya agar menjadi Rahmat bagi semesta alam. [].

No comments