Headline

KENAPA HARUS KHILAFAH ? KARENA HANYA KHILAFAH YANG BENAR-BENAR MENERAPKAN KONSEPSI NEGARA HUKUM (RECHSTAAT)

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Negara hukum (Rechstaat) adalah Negara yang menjadikan hukum sebagai Panglima. Norma yang dijadikan sandaran untuk mengatur, memerintah dan melarang, termasuk memberikan sanksi atas setiap pelanggaran adalah benar-benar bersumber dari hukum, bukan kekuasaan. 

Sedangkan Negara Kekuasaan (matchstaat) adalah Negara yang menjadikan Kekuasaan sebagai Panglima. Norma yang dijadikan sandaran untuk mengatur, memerintah dan melarang, termasuk memberikan sanksi atas setiap pelanggaran adalah benar-benar hanya bersumber dari Kekuasaan.

Kadangkala kekuasaan itu menyatu, kadangkala terpisah. Dalam sistem demokrasi, sumber kekuasaan dipisah menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Ciri Negara Kekuasaan adalah hukum yang diadopsi tidak konsisten, bergantung pada corak dan kehendak Kekuasaan. Norma yang dijadikan sandaran untuk mengatur, memerintah dan melarang, termasuk memberikan sanksi atas setiap pelanggaran selalu berubah-ubah, mengikuti perubahan dan selera Penguasa.

Jadi, parameter utama negara hukum adalah adanya konsistensi norma yang tidak tunduk pada unsur kekuasaan. Sementara Negara Kekuasaan, menjadikan norma relatif, berubah-ubah mengikuti kehendak dan corak Kekuasaan.

Sistem kerajaan dan kekaisaran jelas merupakan Negara Kekuasaan (matchstaat). Karena sumber norma atau aturan bernegara, semata-mata bersumber dari Kekuasaan sang Raja atau Kaisar.

Bagaimana dengan sistem demokrasi ? Apakah Negara demokrasi terkategori negara hukum (Rechstaat) atau negara Kekuasaan (matchstaat) ?

Otoritas kekuasaan didalam demokrasi, meskipun dipisahkan (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetap saja memiliki corak dan karakter Negara Kekuasaan (matchstaat), dengan uraian sebagai berikut :

Aturan hukum atau norma yang dijadikan sandaran untuk mengatur negara, mengelola Kekuasaan, membangun relasi antara rakyat dan penguasa selalu berubah-ubah, bergantung pada superioritas kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi yang menjadi panglima bukan hukum, tetapi kekuasaan. Yang berdaulat bukan rakyat, tetapi daulat kapital.

Yang paling mudah untuk mengindera bahwa kekuasaan adalah panglima, adalah ketika kita memperhatikan perubahan UU Pemilu dan UU MD3 dari satu musim pemilu ke musim pemilu berikutnya.

Normanya selalu berubah mengikuti kehendak Kekuasaan. Saat PDIP belum berkuasa penuh di parlemen, UU MD3 dikudeta Golkar dkk, sehingga pimpinan DPR dipilih dalam satu paket yang membuat PDIP terpental meskipun memiliki suara terbanyak.

Saat PDIP mampu melakukan penetrasi kekuasaan di parlemen, dan mampu berkompromi berbagi Kekuasaan dengan Golkar, kursi pimpinan DPR RI normanya kembali pada norma awal, yakni kursi pimpinan didasarkan perolehan suara partai.

Karena norma aturan inilah, PDIP bisa mendudukkan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. Jika UU MD3 belum diubah, boleh jadi niat PDIP menempatkan kadernya sebagai pimpinan lembaga di Senayan akan kandas.

UU Pemilu, juga memiliki corak yang sama. Perubahan parlementiary Threshold akan mengikuti kehendak Kekuasaan. Saat mayoritas partai besar ingin berkuasa dan menutup celah partai kecil ikut kontestasi, batas ambang parlemen akan dinaikan pada batas tertentu, dimana batasan ini hanya akan mengamankan kedudukan partai berkuasa.

Prinsipnya, semua aturan dan norma dalam sistem demokrasi itu bukan tunduk pada hukum tetapi pada kekuasaan. Hukum itu sendiri bukan norma yang independen yang terpisah dari Kekuasaan, bahkan hukum adalah produk Politik (kekuasaan).

Produk hukum itu umumnya berasal dari Kekuasaan legislatif, eksekusi juga yudikatif. Tak ada pemisahan kekuasaan secara total, karena fungsi Kekuasaan memberikan kewenangan untuk membuat aturan (hukum) baik berlaku dan mengikat publik (rakyat) atau institusinya saja.

Ambil contoh Kekuasaan eksekutif yang dipimpin Presiden, pada faktanya tidak saja hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga melakukan Kekuasaan legislasi. 

Produk hukum seperti Perppu, Pepres, Kepres, PP hingga peraturan menteri, adalah serangkaian norma hukum yang dibentuk oleh Kekuasaan eksekutif bukan oleh lembaga legislatif.

Karena itu, secara hakekat Kekuasaan Politik dalam demokrasi itu menumpuk pada Presiden. Karenanya, kontestasi untuk maju atau memilih seorang Presiden lebih menarik perhatian publik ketimbang pilihan 500 lebih anggota DPR RI.

Alhasil, dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan kekaisaran, kerajaan dan demokrasi adalah negara dengan konsepsi negara Kekuasaan (matchstaat).

Adapun negara yang benar-benar menerapkan konsepsi negara hukum (Rechstaat) hanyalah negara khilafah, disebabkan :

Pertama, norma hukum yang mengatur Kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan dan relasi antara rakyat dan negara dalam sistem khilafah bersumber dari Wahyu bukan dari Lembaga Kekuasaan layaknya sistem demokrasi atau otoritas tunggal kekuasaan seperti dalam sistem kerajaan dan kekaisaran.

Negara khilafah hanya menjadikan Al Qur'an dan as Sunnah yang merupakan Wahyu dari Allah SWT, sebagai sumber hukum yang baku.

Karena itu, didalam sistem khilafah baik Khalifah (penguasa) maupun rakyat semuanya tunduk pada hukum Al Qur'an dan as Sunnah.

Khalifah, meskipun mendapat mandat penuh dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan, tetapi Khalifah tak dapat mengadopsi hukum yang bertentangan dengan Al Qur'an dan as Sunnah.

Semua kebijakan dan pengaturan, adopsi hukum dan perundangan yang dilakukan oleh Khalifah harus bersandar pada Al Qur'an dan as Sunnah.

Jika terbukti ada kebijakan dan pengaturan, adopsi hukum dan perundangan yang dilakukan oleh Khalifah bertentangan dengan Al Qur'an dan as Sunnah, maka demi hukum wajib dibatalkan.

Kedua, adanya konsistensi norma hukum yang sifatnya Qot'i (pasti) dan tidak bisa diubah atau diintervensi oleh organ Kekuasaan. Ini adalah ciri Negara Hukum yang paling penting.

Misalnya saja hukum haramnya riba, khamr (minuman Keras), berjudi, berzina, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadhan, adalah norma Hukum yang bersifat pasti dan tidak bisa diintervensi Kekuasaan.

Khalifah meskipun mendapat mandat penuh untuk menjalankan kekuasaan, tetapi Khalifah tak memiliki wewenang untuk mengubah hukum haramnya riba, khamr (minuman Keras), berjudi, berzina, meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa Ramadhan.

Hal ini berbeda jauh dengan sistem demokrasi, dimana norma tentang riba, judi, khamr (minuman Keras), berzina, sangat bergantung pada kehendak dan corak Kekuasaan. Jika Penguasa menghendaki, maka riba dan zina dihalalkan. Jika tidak, Kekuasaan akan mengaturnya kemudian.

Didalam sistem Khilafah, barang tambang yang depositnya melimpah itu haram diserahkan untuk dikelola individu, swasta apalagi asing.

Sebab, berdasarkan norma dari as Sunnah, barang tambang yang depositnya melimpah terkategori kepemilikan umum (Al Milkiyatul Ammah), dimana individu atau swasta terlarang (haram) untuk memiliki atau mengelolanya.

Dalam sistem Khilafah, deposit tambang yang melimpah hanya boleh dikelola oleh Negara dimana hasil pengelolaan dikembalikan kepada rakyat, baik dalam bentuk natural hasil tambang, benefit layanan publik, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan keamanan, membiayai layanan publik, atau yang semisalnya.

Jika negara belum sanggup mengelola, maka tambang dibiarkan sampai negara memiliki modal dan kemampuan untuk mengelolanya sendiri.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem demokrasi, dimana tambang bebas dimiliki siapapun asal punya modal dan kemampuan. Negara dibebaskan untuk  melepaskan hak dan memberikannya kepada swasta, korporasi, bahkan asing.

Alhasil, benefit tambang yang merupakan karunia dari Allah SWT tidak bisa dinikmati rakyat, tetapi hanya memperkaya swasta dan korporasi yang menambangnya.

Dalam sistem khilafah, Khalifah (penguasa) tak biss mengadopsi UU yang memberikan keleluasaan bagi swasta dan korporasi asing untuk mengeruk kekayaan alam karunia Allah SWT, yang telah dinisbatkan sebagai harta bersama milik umum (Al Milkiyatul Ammah).

Berbeda dengan sistem demokrasi, dimana penguasa dapat membuat aturan agar pengusaha, swasta, korporasi asing dapat melakukan eksploitasi secara masif pada tambang-tambang yang hakekatnya milik bersama, milik Umum, milik rakyat. 

Bahkan, penguasa bisa mengubah aturan agar semakin memuluskan swasta, korporasi dan asing untuk menguasai tambang sebagaimana muncul dalam draft UU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jadi kesimpulannya, yang konsisten menerapkan konsepsi Negara Hukum hanya Negara khilafah. Sebab khilafah, hanya tunduk pada hukum yang bersumber dari al Qur'an dan as Sunnah.

Norma yang mengatur urusan Kekuasaan dan Pemerintahan, bukan diproduksi oleh organ Kekuasaan, melainkan di istimbath dari dalil, baik dari al Qur'an, as Sunnah, atau apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa Ijma' Sahabat dan Qiyas Syar'i. [].

No comments