Headline

KRIMINALISASI DAN PERSEKUSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA : REFLEKSI KONSEPSI NEGARA HUKUM*


DR. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

I. Prolog
       Dalil “hukum membutuhkan kekuasaan” tidak terbantahkan. Hukum tentu memerlukan kekuasaan, tanpa adanya kekuasaan, maka hukum hanyalah angan-angan. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman, sebab tanpa adanya hukum menjadikan pemangku kekuasaan akan bertindak sewenang-wenang. Dapat dikatakan batas antara hukum dengan kekuasaan demikian ‘tipis’. Keduanya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat ‘saudara kandung’. Kondisi saat ini menunjukkan dominasi politik atas hukum. Dalam praktik penegakan hukum demikian nyata kepentingan politik menentukan bekerjanya hukum. Hukum telah menjelma menjadi alat untuk menindas atau setidak-tidaknya melemahkan pihak-pihak yang kontra terhadap rezim. Melalui pendekatan deduktif-positivistik dengan mudahnya penerapan hukum dilakukan. Hal ini berbanding terbalik dengan pihak-pihak yang pro terhadap rezim.

II. Pembahasan
       Keberadaan hukum dalam perspektif negara hukum sangat terkait dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Keberadaan hukum ditinjau dari perspektif aksiologi hukum (ajaran tentang nilai hukum) dikaitkan dengan tujuan hukum, mengacu kepada aliran-aliran dalam filsafat hukum. Pertama, aliran Hukum Alam/Kodrat, hukum dipandang berlaku secara universal dan abadi. Dengan demikian, keadilan adalah juga bersifat abadi (eternal justice). Kedua, aliran Positivisme Hukum, sebagai kelanjutan dari ajaran legisme, menunjuk pada nilai kepastian hukum, bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui asas legalitas. Ketiga, aliran Utilitarianisme, yang dianut adalah nilai kepastian hukum diikuti kemanfaatan hukum, sedangkan nilai-nilai keadilan diabaikan. Keempat, Madzhab Sejarah Hukum, mengadopsi secara simultan aspek aksiologi hukum kemanfaatan dan keadilan. Kelima, aliran Sociological Jurisprudence, yang juga mengadopsi secara bersamaan kemanfaatan dan kepastian hukum. Keenam, aliran Pragmatic Legal Realism yang mengacu kepada kemanfaatan. Realisme hukum mengedepankan nilai-nilai pragmatisme.
       Menurut UUD 1945, aksiologi hukum disebutkan secara expressive verbis, “kepastian hukum yang adil”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aksiologi hukum aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang – undangan).
       Dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan prosedural (procedural justice) diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah “ketaatan” kepada Hukum Acara (Procedural Justice : It refers to procedureres applied in sttling a dispute or taking a decisions). Pada legal justice diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan atau pemberian sanksi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tolok ukur legal justice adalah asas legalitas (Legal Justice : It is justice according to law and is justice which is done or meted out as a result of the application of law. It may be case that the law in question in unjust. The consequency would be that the outcome of the application of such unjust law may not be satisfactory. In other words, it may be regarded as unjust but it still called legal justice).
       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menganut asas penting dan melekat di dalamnya yaitu: supremacy of law, equality before the law, dan due process of law.
       Dalam rangka penegakan hukum, maka pemenuhan rasa keadilan merupakan ‘ruh’ berkerjanya hukum. Keadilan adalah kata sifat yang mempuyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (justice or fair treatment). Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, ternyata lebih cenderung mengedepankan corak positivisme. Padahal ide kepastian hukum yang sering didengung-dengungkan oleh kaum positivisme, tidak selalu benar-benar kepastian hukum, sebab kemungkinannya ia hanyalah kepastian undang-undang (legisme). Kelemahan paham positivisme hukum adalah menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dan hakikat hukum itu sendiri. Positivisme hukum sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik. Dalam ilmu hukum yang dikembangkan kaum positivistik, preskripsi-preskripsi yang digunakan sebagai premis mayor – dalam praktek peradilan lebih dikenali dengan sebutan dasar hukum – akan lebih nyata kalau dibentuk berdasarkan “a normative judgment” daripada berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh lewat silogisma induksi. Positivisme Hukum ini sampai ke Indonesia lewat kepentingan kolonialisme Belanda. Paradigma Positivisme Hukum mempunyai pertalian erat dengan kapitalisme. Positivisme Hukum yang dibawa Belanda digunakan menjustifikasi hukum yang tentu tentunya memberikan jaminan kepastian hukum kepentingan bagi perkembangan (akumulasi, eksploitasi, dan ekspansi) modal. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak. Positivisme Hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara das solen dengan das sein. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap Positivisme Hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa “law is command from the lawgivers”, hukum itu identik dengan undang-undang.        Penegakan hukum dewasa ini justru menimbulkan ketimpangan dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penerapan hukum berparadigma poitivistik dapat dilihat pada penalaran dengan metode deduktif. Semua fakta ditampung dalam norma, padahal fakta itu belumlah tentu sebagai perbuatan melawan hukum. Interpretasi dalam silogisme bagaikan dalam sangkar besi (iron cage), karena jawaban (konklusi) sedara diam-diam sebenarnya sudah tersedia dalam premis mayornya. Di sini terlihat pemenuhan fakta sebagi premis minor memang sudah diarahkan agar memenuhi premis mayor, sehingga menghasilkan konklusi yang tak terbantahkan. Ini berarti, keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. 
       Penegakan hukum yang hanya mengejar aspek kepastian belaka hanya mampu diterapkan kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Proses bekerjanya hukum dewasa ini telah banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan hegemoni politik. Hukum diposisikan sebagai alat kekuasaan. Kepentingan politik lebih determinan dari kepentingan hukum. Ketika, kepentingan politik bertentangan dengan kepentingan hukum, maka demi kepentingan politik, adalah suatu yang ‘halal’ kepentingan hukum terpaksa harus ‘dikorbankan’. Iklim dan suhu politik memang cenderung meninggi, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan hegemoni politik. Berbagai peristiwa biasa telah direkayasa demikian rupa menjadi tindak pidana dan oleh karenanya harus dipertanggungjawabkan secara pidana pula. Umat Islam – melalui tokoh-tokoh pemersatunya – sedang mengalami berbagai tekanan sistemik dan terstruktur sedemikian rupa. Tidak dapat dipungkiri, dan semakin jelas arah tujuannya, yakni tidak lain, tidak bukan dalam rangka meneguhkan kepentingan-kepentingan tertentu yang sulit untuk dianalis secara nalar. Jelasnya, telah terjadi kriminalisasi dan ini merupakan suatu keniscayaan. Penegakan hukum bercorak positivistik memang menguntungkan bagi kepentingan politik. Cara berhukum yang demikian semakin menjauhkan diri nilai-nilai keadilan yang bersifat fundamental, sebagaimana dimaksudkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
       Menurut Barda Nawawi Arief dalam konteks Pancasila perlu dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “Keadilan Pancasila” yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial”. Ini berarti, keadilan yang ditegakkan bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Dalam penegakan keadilan substansial dibutuhkan kecerdasan spiritual para aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan, tidak serta merta menerapkan pasal tanpa menemukan maknya yuridis dari peraturan yang bersangkutan. Dalam kemanusiaan itu sendiri, implisit keadaban dan keadilan. Tidak ada keadilan dan keadaban tanpa kesadaran nilai-nilai kemanusiaan. Demikian juga sebaliknya, tidak ada penghargaan terhadap kemanusiaan tanpa komitmen pada keadilan dan keadaban. Inilah makna Sila Kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai kemanusiaan berada di atas hukum positif, kemanusiaan merupakan norma yang paling dasar. Pancasila yang berdimensi religius harus menjadi dasar penyelenggaraan berhukum yang benar, adil, dan baik. Penegakan hukum dalam Negara hukum Pancasila harus dipandang sebagai kelanjutan dalam praktik dari cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Muchsin, sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Senada dengan Muchsin, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak – banyaknya, sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (law is tool of social engineering). Pada akhirnya, hukum juga harus mewujudkan kemanfaatan bagi rakyat. Kemanfaatan ini tentunya bersendikan pada paham Negara Kesejahteraan (welfare state). Hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kebahagiaan bagi rakyat. Ketika penerapan hukum diselenggarakan dengan pasti dan adil, maka dapat dipastikan dengan sendirinya akan membuahkan kemanfaatan. 
       Dalam penerapan hukum yang responsif sebagaimana diajukan oleh Nonet dan Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Menurut paradigma hukum responsif, adanya tekanan-tekanan sosial di masyarakat seyogyanya dimaknai sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri, bukan sebaliknya dijadikan sebagai lawan yang harus dibidik dengan hukum pidana.

III. Epilog
       Kepentingan politik demikian “supreme” dan dengannya mampu mengintervensi penegakan hukum. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum, namun telah menjelma sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, paradigma positivisme demikian berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pengaruh positivisme telah menjadikan aparat penegak hukum hanya menegakkan bunyi undang-undang, bukan menegakan keadilan sebagai substansi dari hukum itu sendiri. Kondisi inilah yang membentuk terjadinya penyalahgunaan atas celah atau kelemahan dari bunyi pasal-pasal undang-undang. Dengan demikian, keadilan yang diperoleh pun semata-mata hanya keadilan formal (prosedural) dan bukan keadilan materiil (substansial) yang mengandung nilai keadilan hakiki atau setidaknya mendekati hakikat keadilan.
       Peran advokat Muslim demikian siqnifikan dan strategis dalam rangka mengawal perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kehadiran para advokat Muslim bukan menjadi milik siapa-siapa, dia tidak ‘menjual diri’ pada pihak manapun, namun dia ‘mewakafkan dirinya’ untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Advokat Muslim yang konsisten sangat diperlukan sebagai “agent of change” dalam rangka mewujudkan transformasi menuju kemaslahatan berdasarkan nila-nilai syariat Islam. Sebagai ‘agen perubahan’, harus mampu mentransformasikannya dalam kehidupan sosial-keagamaan dan sekaligus dalam struktur politik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bish-shawab.

* Disampaikan dalam acara "Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia Tahun 2020". Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia & LBH Pelita Umat, Kamis 30 April 2020, Jakarta.

No comments