Headline

KRITIK ALI BAHARSYAH TENTANG KEBIJAKAN DARURAT SIPIL DALAM VIDEO 'PRESIDEN GOBLOK' BUKANLAH BERITA BOHONG/HOAX


Oleh : Agung Nugroho Susanto, SH
Ketua LBH Pelita Umat
Koordinator wilayah D.I. Yogyakarta


Ali Baharsyah adalah klien LBH Pelita umat yang ditangkap Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri dengan pasal berlapis.

Ada Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,  pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana,  pasal 207 KUHP dan pasal 107 KUHP.

Pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana, dituduhkan kepada Ali Baharsyah karena Laporan Muanas Alaidid yang menganggap kritik Ali Baharsyah Tentang Kebijakan Darurat Sipil pada video "PRESIDEN GOBLOK" dianggap kebohongan.

Adapun redaksi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 14 Ayat (2)

"Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."

Sementara Pasal 15 berbunyi :

"Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Kader PSI ini menuding Ali Baharsyah menyebar kebohongan Tentang Kebijakan Darurat Sipil yang menurutnya bukan opsi yang diadopsi Pemerintah. Pemerintah dalam memerangi virus Covid-19 mengadopsi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Bukan Darurat Sipil.

Transkrip lengkap video Ali Baharsyah adalah sebagai berikut :

"Woi tanya dong, Itu presidennya siapa sih ?Goblok banget dah. Ini lagi ada virus, darurat kesehatan. Kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil ?

Emang ada perang, ada kerusuhan, ada pemberontakan ?

Heran deh, orang goblok kok bisa jadi presiden. Emang gak ada yang lebih pintar lagi apa ?

Kita kan punya uu nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan. Kenapa itu gak dipake wong dia sendiri yang tanda tangan ?

Itu buat ngarantina orang atau buat ngarantina monyet, buat ngarantina cebong ? Goblok banget dah."

Pelapor Muanas Alaidid menyoal Pernyataan Ali yang menyebut "Ini lagi ada virus, darurat kesehatan. Kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil ?"

Sebenarnya, tidak ada satupun redaksi yang merujuk pada nama Presiden atau Negara tertentu. Namun, jika Konteks video oleh Muanas Alaidid diarahkan pada Kebijakan Presiden Jokowi, kita akan menemukan substansi kritik sebagai berikut :

Pertama, Pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi.

Presiden mulai hari Senin (30/3) memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSSB) dengan diikuti kebijakan darurat sipil.

"Saya minta pembatasan sosial berskala besar. Physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," jelas Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Senin (30/3).

https://m.republika.co.id/berita/q808og409/darurat-sipil-jika-pembatasan-sosial-skala-besar-gagal ]

Artinya, kritik terhadap pilihan Kebijakan Darurat Sipil yang disampaikan Ali Baharsyah ada faktanya, sebagai disampaikan Presiden Jokowi.

Meskipun, akhirnya Menteri Koordinator kanggo Politik, Hukum lan Sekuritas Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak menggunakan kebijakan darurat sipil dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Menurut Mahfud, kebijakan darurat sipil adalah pilihan terakhir bila keadaan nantinya semakin buruk dan hanya bisa diselesaikan dengan langkah tersebut. (31/3).

Penegasan Menkopolhukam ini disampaikan, setelah banyak kritik publik terhadap pengumumaan Darurat Sipil bersamaan dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disampaikan Presiden.

Kedua, jika perkara tetap diproses, maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa terlebih dahulu saksi fakta yang berkaitan dengan Kebijakan Darurat Sipil, diantara :

1. Presiden Joko Widodo, selaku pihak yang pertama kali mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diikuti dengan Darurat Sipil.
2. Juru Bicara Presiden, Saudara Fadjroel Rachman yang meralat dan menyebutkan opsi Darurat Sipil hanya akan diberlakukan sesuai keadaan.
3. Menkopolhukam Mahfud MD, yang menyebut Pemerintah tidak akan mengambil opsi Darurat Sipil.

Kemudian semua hasil pemeriksaan saksi fakta Terkait Darurat Sipil ini dituangkan dalam sebuah berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik memanggil dan mengambil keterangan Ahli untuk melengkapi berkas.

Faktanya, Ali Baharsyah langsung ditangkap dan ditahan atas tuduhan menyebar berita bohong. Sementara, sumber berita belum diperiksa dan diklarifikasi tentang kebenarannya.

Ketiga, adapun terkait video "Presiden Goblok" dianggap menghina Presiden Jokowi, maka hal ini merupakan delik aduan. Atas dalih apapun, Muanas Alaidid tak memiliki Kapasitas hukum bertindak untuk dan atas nama Presiden Jokowi, melaporkan Ali Baharsyah.

Semestinya Penyidik menjunjung tinggi asas "Due Proces Of Law" dan asas "Praduga Tidak Bersalah". Dalam menangani perkara Penyidik wajib terikat dengan KUHAP dan peraturan internal kepolisian tentang manajemen penanganan perkara pidana.

Selain menangani kasus, semestinya Penyidik Polri juga wajib mengedukasi masyarakat tentang rule of law, alur penegakan hukum yang baik, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent).

Bagi kami, selain membela klien kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi publik dan mengabarkan setiap langkah Advokasi yang kami lakukan. Hal ini, semata-mata agar cita Negara hukum dapat dipahami publik sehingga menjadi visi dan tanggung jawab bernegara segenap komponen anak bangsa. [].

No comments