Headline

LAPORAN SAUDARA MUANAS ALAIDID TERHADAP BUNG ALI BAHARSYAH CUKUPLAH UNTUK DIKESAMPINGKAN



Oleh : Janif Zulfiqar, SH, SIP, MSi

Direktur Pembelaan Umum LBH Pelita Umat

Laporan Polisi yang dilayangkan Saudara Muannas Alaidid terhadap Bung Ali Baharsyah tidak perlu diproses lebih lanjut, karena bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya cukuplah untuk dikesampingkan. 

Menyoal "Video Kritik Bung Ali atas Kebijakan Darurat Sipil" adalah tindakan yang tidak perlu, menguras energi, dan kontraproduktif terhadap upaya serius Polri dalam mendukung program pemerintah memerangi virus Covid-19.

Sebab, kritik terhadap kebijakan Darurat Sipil yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi bukan saja dilayangkan oleh Bung Ali. Sebut saja tokoh Nasional seperti Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Yani, Said Didu, Muslim Arbi, Refli Harun, Haris Azhar, bahkan lembaga seperti YLBHI, termasuk LBH Pelita Umat juga mengajukan kritik.

Opsi Darurat Sipil pernah disampaikan Presiden Jokowi pada saat mengumumkan keputusan status Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menangani virus Covid-19. Jadi, keliru besar jika diskursus Darurat Sipil dianggap hoax (bohong).

Sebagaimana keterangan saudara Muanas Alaidid, dirinya melaporkan Bung Ali Baharsyah atas tudingan menyebarkan berita bohong. Ihwal berita bohong ini, termuat dalam norma pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana.

Sebenarnya, dengan merujuk sumber berita diberbagai media, pernyataan dan kritik Bung Ali terkait kebijakan Darurat Sipil itu ada faktanya. Yakni, fakta bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikannya dalam pidatonya, beberapa waktu yang lalu.

Tetapi jika penyidik memaksakan untuk menindaklanjuti Laporan Saudara Muannas Alaidid, maka sebelum melakukan pemanggilan terhadap Bung Ali Baharsyah, penyidik wajib melakukan serangkaian tindakan penyelidikan melalui beberapa tahapan, yaitu :

Pertama, penyidik wajib memeriksa Saksi Pelapor yang dituangkan dalam sebuah berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam berkas BAP ini penyidik mencatat apa yang menjadi keberatan Saudara Muannas Alaidid, termasuk merinci konten video terkait "Kebijakan Darurat Sipil" yang dianggap kebohongan oleh Saudara Muannas Alaidid.

Kedua, penyidik memanggil dan memeriksa saksi fakta yang berkaitan dengan Kebijakan Darurat Sipil, diantara :

1. Presiden Joko Widodo, selaku pihak yang pertama kali mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diikuti dengan Darurat Sipil.
2. Juru Bicara Presiden, Saudara Fadjroel Rachman yang meralat dan menyebutkan opsi Darurat Sipil hanya akan diberlakukan sesuai keadaan.
3. Menkopolhukam Mahfud MD, yang menyebut Pemerintah tidak akan mengambil opsi Darurat Sipil.

Kemudian semua hasil pemeriksaan saksi fakta Terkait Darurat Sipil ini dituangkan dalam sebuah berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Ketiga, penyidik memanggil dan mengambil keterangan Ahli, setidaknya :

1. Ahli Bahasa yang menerangkan tentang maksud ujaran kata secara aspek kebahasaan, dari video unggahan Bung Ali yang dipersoalkan oleh saudara Muanas Alaidid.
2. Ahli IT, untuk memastikan konten video benar diunggah oleh Bung Ali.
3. Ahli Pidana, untuk menerangkan unsur "menyebar Berita Bohong yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat", sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Semua hasil pemeriksaan Ahli terkait konten video yang dilaporkan saudara Muanas Alaidid, juga dituangkan dalam sebuah berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Keempat, setelah ketiga tahap diatas dilakukan barulah Penyidik melakukan pemanggilan terhadap Bung Ali Baharsyah untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Jadi, langkah yang diambil adalah pemanggilan, bukan penangkapan.

Sebenarnya, jika video dimaksud dianggap menghina Presiden, dalam konten video Bung Ali tidak pernah menyebut Nama Presiden Jokowi. Apalagi, delik pencemaran Presiden atau penghinaan penguasa swbagaima diatur dalam pasal 207 KUHP, norma pasalnya telah dibatalkan dan ditafsirkan ulang oleh MK berubah menjadi delik aduan biasa.

Tentu dalam hal ini, saudara Muanas Alaidid tak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama Presiden Jokowi untuk melaporkan Bung Ali Baharsyah.

Saya yakin, Polri tidak mungkin disibukkan dengan perkara sumir yang dilaporkan oleh saudara Muanas Alaidid. Penyidik Mabes Polri saat ini perannya justru sangat ditunggu oleh masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah melawan virus Covid-19.

Karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa laporan saudara Muanas Alaidid ini tidak perlu, tidak penting, terlalu sumir oleh karena itu cukuplah untuk dikesampingkan. [].

No comments