Headline

L'ÉTAT C'EST MOI ALA JOKOWI ? BAGAIMANA MENGONTROLNYA ?

[Catatan Hukum Pengantar Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia Tahun 2020]

Oleh: Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Louis XIV adalah seorang Raja Prancis di Eropa yang menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan "L'État c'est moi" ("Negara adalah saya") merupakan adagium terkenal yang dinisbatkan kepadanya.

Di era Demokrasi dengan konsep pemisahan Kekuasaan (atau setidaknya Pembagian Kekuasaan), semestinya absolutisme dengan corak diktatornya tidak terjadi. Sebab, semua organ Kekuasaan (Legislatif, Eksekusi dan Yudikatif), bertindak saling memberikan kontrol atas berjalannya roda Kekuasaan (checks n balances).

Namun, absolutisme dengan corak Kekuasaan yang diktator tidak melulu bergantung pada sistem pemerintahan yang diadopsi. Kerajaan, memang memberi peluang bagi seorang Raja untuk bertindak absolut dan diktator.

Namun, kita juga bisa jumpai ada kerajaan yang menjalankan kekuasaan secara bijak, egaliter, mendengar aspirasi rakyatnya, adil, mensejahterakan rakyat dan dicintai rakyat.

Sebaliknya, sistem pemerintahan demokrasi tang telah melakukan pembagian kekuasaan bukan berarti penguasanya tak mungkin bertindak absolut dan diktator. Contohnya, apa yang sedang dipraktikkan di negeri ini.

Idealnya, kekuasaan itu terbagi dan organ Kekuasaan saling mengontrol untuk mengerikan koreksi. Dalam era kepemimpinan Jokowi, fungsi organ kekuasaan saling mengontrol itu seperti menjadi mitos.

Realitasnya, organ Kekuasaan yang terbagi hanya dijadikan sarana saling melegitimasi. Bukan melegitimasi kebenaran, tetapi justru melegitimasi tindakan absolute dan praktik diktatornya penguasa.

Ambil contoh pada tahun 2017 yang lalu, saat negeri ini telah memiliki UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas, yang telah memuat serangkaian norma yang utuh dan menyeluruh untuk mengatur dinamika keormasan, bahkan jika ada situasi yang menuntut pencabutan BHP suatu Ormas, faktanya presiden tidak mematuhi UU itu.

Presiden, secara sepihak, justru menggunakan kebijakan absolutismenya, memangkas sejumlah norma UU Ormas melalui Penerbitan Perppu No 2 tahun 2017. Dengan asas sepihak, presiden membatalkan produk legislasi yang dikeluarkan DPR dan presiden era sebelumnya.

Saat Perppu ini oleh banyak elemen masyarakat digugat ke MK, presiden kemudian membawa Perppu ini ke DPR. Lantas apa sikap DPR ?

Bukannya mengoreksi Kebijakan presiden yang secara sepihak membypas UU pruduk DPR, bukannya mendengar aspirasi rakyat yang menolak Perppu Ormas, DPR justru mengesahkannya menjadi UU. Karenanya, sejak saat itu DPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat, tetapi lebih wujud sebagai lembaga stempel politik Jokowi.

Orang-orang yang duduk di DPR, yang dahulu mengkritisi peran DPR yang hanya menjadi stempel Politik rezim Soeharto, kini juga melakukan hal yang sama. DPR Menjadi stempel Politik eksekutif (Jokowi).

Saya kira, nasib Perppu Nomor 1 tahun 2020 juga akan bernasib sama. DPR juga akan pasang badan, mengesahkan Perppu ini menjadi UU, sama seperti kasus Perppu Ormas.

Bedanya, jika Perppu Ormas korban sasaran targetnya hanya HTI, Perppu No 1 tahun 2020 ini dampaknya mengimbas kepada segenap rakyat.

Kekuasaan saat ini pada hakekatnya dikuasai eksekutif. Pihak legislatif dan yudikatif, terpaksa membenarkan Kebijakan yang telah ditempuh eksekutif.

Misalnya saja dalam proses legislasi, DPR hanya berwenang membuat UU. Sementara Kekuasaan eksekutif ? Presiden bisa terbitkan Perppu (tanpa melibatkan DPR), terbitkan Pepres, terbitkan PP, melalui menteri terbitkan Permen, yang secara hakekat sebenarnya presiden selain organ Kekuasaan eksekutif juga organ Kekuasaan legislatif.

Sementara DPR, hanya fokus pada peran legislasi. Kalaupun ada peran budgeting dan controlling, peran ini tak sampai masuk pada proses pengelolaan Kekuasaan.

Kekuasaan yudikatif (pengadilan) juga terpaksa melegitimasi kezaliman eksekutif. Misalnya saja, sejumlah aktivis yang ditangkapi, dikriminalisasi, akhirnya sampai di pengadilan divonis bersalah. Meskipun, karena dipotong masa tahanan tidak berselang lama terpidana korban kriminalisasi rezim ini akhirnya bebas.

Kekuasaan Presiden yang absolut baru-baru ini tertuang dalam Kebijakan Larangan mudik  berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Tokoh Hukum Senior, Refly Harun menyebut Permenhub yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 itu membatalkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Refly, dalam video yang dibagikan melalui saluran YouTube Refly Harun berjudul “Mudik vs Pulang Kampungg: Maju Kepentok, Mundur Kejedot”, Minggu (26/4/2020), mengkrtik kebijan larangan mudik ini yang hanya berbekal Permenhub.

Larangan mudik tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Refly, Permenhub yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 itu membatalkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Refly lantas mengutip Pasal 27 (2) UU HAM berbunyi “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jadi, menurut Refli setiap orang diberi kebebasan bergerak,  berlalu lintas (manusia) di dalam wilayah RI, mau ke Jakarta, mau ke Palembang, pulang lagi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Solo, ke kota-kota lainnya, ke tempat-tempat lain, itu adalah hak manusia.

Selain UU HAM, Refly juga mengulas UUD 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia.

Didalam Pasal 28J (2) mengatur, dalam menjalankan hak dan kebebesannya, setiap orang wajib meminta persetujuan yang ditentukan dengan undang-undang dengan maksud hanya memberikan izin untuk penghormatan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk menjamin yang sesuai sesuai dengan moral , nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat koordinasi.

Pemerhub tak akan terbit kecuali atas restu presiden. Sebab, secara hierarkis jabatan, jabatan menteri berada dibawah kendali Presiden.

Presiden berwenang mengangkat dan menetapkan jabatan menteri, sekaligus berhak setiap saat mencopot dan menggantinya.

Alhasil, Permenhub ini juga mengkonfirmasi adanya absolutisme Kekuasaan Presiden. Jika produk norma Hukum, peraturan dan perundangan tidak tunduk atas asas-asas hukum, berarti negara hanya dikangkangi oleh satu individu belaka ? Atau sederhananya, bukan ini sama saja deklarasi "Negara Adalah Saya" ?

Kita semua jelas tak ingin negara ini tergelincir jauh menjadi negara Kekuasaan (matchstaat). Karenanya, kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk terus melakukan kritik dan koreksi. Atau dalam bahasa agamanya, kita wajib terus melakukan aktivitas dakwah.

Segenap Advokat dan Sarjana Hukum Muslim wajib terus membuat kajian hukum untuk meluruskan jalannya roda pemerintahan. Negara, tidak boleh dibiarkan menggelinding menuju jurang kebinasaan.

Inilah, pesan penting yang ingin diintensifkan kepada segenap Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia, dalam even Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia Tahun 2020, pada Kamis, tanggal 30 April 2020. [].

No comments