Headline

LETS KILL AL THE LAWYERS

[Catatan Hukum Pengantar Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia Tahun 2020]


Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Bagi para tiran, para penggila kekuasaan yang tak mau ada kritik dan kontrol atas Kekuasaan, ucapan William Shakespeare relevan kembali digaungkan : Let's kill all the lawyers. 

Ya, dengan membunuh semua Advokat, maka tak ada lagi kontrol atas Kekuasaan. Sebab, Advokat adalah ahli hukum yang paham atas norma tata kelola bernegara, sehingga nalurinya akan cepat sadar ketika negara diarahkan pada jalan menuju tirani.

Konon, pada zaman dahulu di Inggris, sewaktu terjadi konspirasi dalam peristiwa Cade's Rebellion untuk menggulingkan pemerintah Inggris yang sah waktu itu, dimulai dengan memusnahkan hak-hak dasar dari pria dan wanita yang sudah lama ada, semata-mata untuk mendirikan pemerintahan yang bersifat diktatorial. 

Di situlah ungkapan Let's kill all the lawyers pertama kali terdengar. Ungkapan ini tidaklah datang dari juru penerangan Raja Henry VI, melainkan dari kalangan pemberontak. 

Karena mereka berkeyakinan, untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yang pertama kali "dibunuh" adalah para advokat yang mengerti hukum dan pasti tidak setuju atas tindakan inkonstitusional para pemberontak. 

Apalagi untuk mendirikan pemerintahan yang bersifat diktatorial. Dalam menghadapi ancaman pemberontak ini, Shakespeare mengingatkan bahwa advokat adalah pelindung dari sistem pemerintahan yang liberal. Juga, merupakan ganjalan utama bagi pemberontak yang dapat menghancurkan kemerdekaan.

Namun hari ini realitasnya tantangan Advokat bukan berasal dari para pemberontak, justru dari Negara yang enggan mentaati Hukum. Hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk mengatur dan menertibkan masyarakat.

Hukum telah dikangkangi menjadi alat kekuasaan. Hukum digunakan untuk melindungi kekuasaan, sekaligus merepresi sikap kritis rakyat pada unsur Kekuasaan.

Pada era seperti ini, dibutuhkan gerakan Advokat (Lawyers) dan Sarjana Hukum Muslim untuk turut serta mengontrol jalannya roda Kekuasaan.

Memang benar ada resiko, bahkan boleh jadi seruan William Shakespeare akan diadopsi penguasa. Ya, mereka akan menabuh genderang untuk berperang melawan para advokat, mereka bisa saja membidani gerakan untuk membunuh seluruh Advokat, agar tak ada lagi kritik hukum dan upaya yang menghalangi kezaliman penguasa. 

Kita bisa simak, beberapa pernyataan rezim ketika awal mula menanggapi wacana Lockdown (Karantina Wilayah) terkait Covid-19. Mereka, membuat opini umum bahwa Lockdown itu menakutkan, tidak manusiawi.

Mereka, berusaha memasarkan narasi pemerintah tidak ingin menzalimi rakyat kecil. Tak ingin Lockdown, karena ada pedagang kecil, buruh pabrik, pekerja harian lepas yang bekerja sehari untuk makan sehari.

Dengan dalih itu, pemerintah enggan menerapkan kebijakan Lockdown. Pemerintah seolah sedang memperhatikan kepentingan rakyat kecil.

Namun, ketika para advokat mengkritisi, para ahli hukum bicara mengenai karantina wilayah, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, kewajiban pemerintah Pusat memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak pada saat karantina wilayah, Pemerintah seketika itu juga berhenti menebar narasi sesat yang menggambarkan seolah-olah Kebijakan Lockdown itu jahat.

Agar tidak semakin liar, Pemerintah buru-buru memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan memilih Kebijakan PSBB, Pemerintah meminta rakyat tidak keluar rumah, melakukan Physical Distancing, namun minus memberi makan rakyat.

Adapun serangkaian program BLT atau pemberian sembako, sifatnya bukan Penanganan yang terintegrasi untuk menangani Covid-19. Namun, hanya sekedar pemanis dengan melakukan realokasi Dana Desa.

Saat pemerintah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2020, para advokat dan ahli hukum juga angkat bicara. Bahwa substansi Perppu bukanlah untuk menyelamatkan nyawa rakyat akibat Covid-19, namun lebih kepada upaya untuk menyelamatkan Kekuasaan Rezim Jokowi.

Para advokat akan selalu mengalami teror umum "Let's Kill All The Lawyers" sepanjang Advokat tetap menjalankan misi profesi sebagai penegak hukum, bukan semata-mata untuk mencari makan.

Karena itulah, Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia Tahun 2020 ini selain secara materi hadir untuk menyikapi berbagai problematika hukum nasional, tetapi juga diakadkan untuk menjadi sarana mendidik karakter Advokat Pejuang.

Advokat pejuang adalah Advokat yang menggunakan kemampuannya untuk memberikan pembelaan hukum pada isu dan kasus-kasus keumatan. Advokat yang berani berdiri tegak menyampaikan kebenaran dihadapan Penguasa tiran.

Lantas, kenapa rapat ini dikhususkan bagi Advokat dan Sarjana Hukum Muslim ? Jawabnya adalah, selain hendak melakukan pembelaan Umat, forum ini diakadkan juga untuk melakukan perjuangan yang memiliki ruh Islam, dalam rangka menyongsong masa depan kebangkitan Islam. 

Kebangkitan Islam hanya layak diemban oleh orang orang yang meyakini akidah Islam. Orang-orang yang yakin, bahwa hanya Allah SWT lah yang menguasai hari Kebangkitan (pembalasan). [].

No comments