Headline

MEMBANDINGKAN TUDUHAN 'HOAX' ALI BAHARSYAH DENGAN BERBAGAI STATEMENT 'HOAX' PRESIDEN JOKOWI

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Diantara tumpukan pasal berlapis yang menjerat Ali Baharsyah adalah pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yakni dugaan tindak pidana menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Pasal ini lebih dikenal dengan istilah pasal "menebar hoax".

Sebagaimana dikatakan oleh Muanas Alaidid, Ali dianggap menebar hoax karena membandingkan Kebijakan Presiden Jokowi yang justru mengambil Darurat Sipil dan bukannya Karantina Wilayah.

Menurut Muanas, Ali Baharsyah telah menyebar kebohongan karena opsi yang diambil pemerintah bukanlah Darurat Sipil tetapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, jika kita cermati sejak awal Presiden Jokowi menyebut menetapkan kebijakan PSBB diikuti Darurat Sipil agar pelaksanaan physical distancing lebih disiplin. Hanya saja, opsi Darurat Sipil kemudian dikesampingkan dan baru sebatas opsi saja.

Dalam konteks ini, sebenarnya kritik Ali Baharsyah atas kebijakan Darurat Sipil dan bukannya mengambil opsi Karantina Wilayah adalah relevan, sebagaimana banyak kalangan juga yang mengkritisi kebijakan Darurat Sipil.

Andai saja saat presiden Jokowi mengumumkan kebijakan PSBB diikuti Darurat Sipil tidak ada yang mengkritisi, mungkin saja opsi Darurat Sipil bukan sebatas opsi tapi juga telah diterapkan oleh Presiden Jokowi.

Artinya, Ali Baharsyah tetap memiliki basis informasi yang valid atas kritik yang diunggahnya. Ali tidak mungkin bicara mengenai Darurat Sipil yang kemudian dituduh hoax dan dilaporkan Muanas Alaidid, kalau Presiden Jokowi sejak awal tidak bicara Opsi Darurat Sipil dalam menangani musibah virus Corona.

Penulis ingin membandingkan statement Ali ini dengan sejumlah Pernyataan Jokowi terkait virus Corona, yang justru menurut hemat penulis terkategori menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Pertama, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan kabar  sudah ditemukan obat Virus Corona dan dia memesan obat . Obat ini disebut Jokowi sudah digunakan di beberapa negara.

"Obat tersebut akan sampai pada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah melalui RS dan puskesmas di kawasan yang terinveksi," kata Presiden Jokowi, pada Jumat 20 Maret 2020.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini justru mengingatkan bahwa belum ada satu pun obat yang ampuh melawan virus corona (COVID-19). Presiden mengingatkan COVID-19 hanya bisa dicegah melalui kedisiplinan.

"Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada, tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-dan terus menerus tidak boleh terputus," ujar Jokowi dalam video rekaman Setpres, Sabtu (18/4/2020).

Jika kita perhatikan, bukankah Pernyataan Presiden diawal yang mengabarkan telah menemukan Obat virus Corona terkategori pemberitahuan bohong ? Menyebar hoax ? Bukankah konstruksi 'Hoax' Presiden Jokowi ini lebih nyata ketimbang apa yang dituduhkan kepada Ali Baharsyah ?

Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumumkan akan memberikan berbagai kemudahan kepada sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus corona (Covid-19).

Jokowi mengumumkan kabar, bagi para tukang ojek, sopir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan. (24/3/2020).

Namun faktanya ketika hal itu disampaikan kepada sejumlah perbankan dan lembaga Finance, ternyata para tukang ojek, sopir taksi tak mendapat fasilitas itu. Bahkan, Beredar video viral tukang ojek merasa kena "PRANK" oleh Presiden Jokowi.

Jika kita perhatikan, bukankah Pernyataan Presiden diawal yang mengumumkan sejumlah kabar keringanan dan penundaan kredit dan bunga selama setahun terkategori pemberitahuan bohong ? Menyebar hoax ? Bukankah konstruksi 'Hoax' Presiden Jokowi ini lebih nyata ketimbang apa yang dituduhkan kepada Ali Baharsyah ?

Ketiga, berulang kali Presiden menegaskan pentingnya Physical Distancing. Menghindari kerumunan, bahkan terakhir presiden Jokowi mengungkapkan pentingnya disiplin menjalankan physical distancing karena obat virus Corona belum ditemukan.

Tapi presiden justru membagikan bingkisan sembako di Jakarta dan di Bogor, yang menyebabkan kerumunan dan tidak ditaatinya Kebijakan Physical Distancing.

Jika kita perhatikan, bukankah tindakan Presiden yang tak sejalan dengan kebijakan Physical Distancing terkategori tindakan bohong ? Menyebar hoax ? Bukankah konstruksi 'Hoax' Presiden Jokowi ini lebih nyata ketimbang apa yang dituduhkan kepada Ali Baharsyah ?

Belum lagi Hoax hoax yang lain, sampai soal membedakan mudik dengan pulang kampung. Jika dikumpulkan, akan banyak fakta-fakta kebohongan yang dikeluarkan Presiden.

Penulis ingin menegaskan bahwa potensi berbuat bohong itu mungkin saja terjadi dan dilakukan baik oleh rakyat maupun oleh Presiden. Namun janganlah aparat bertindak keras terhadap rakyat, sementara kebohongan-kebohongan yang diproduksi rezim tak pernah tersentuh hukum.

Dalam kasus Ali Baharsyah ini, penulis ingin tegaskan tak ada satupun rakyat yang dirugikan oleh statement Ali. Tapi kebohongan-kebohongan yang disebarkan Presiden, jelas telah membuat resah, menerbitkan keonaran dan merugikan segenap rakyat. [].

No comments