Headline

Menggagas Hukum Progresif Sebagai Sarana dan Kerangka Penegakan Sistem Pemerintahan Islam

Oleh : Prof. Suteki


[Materi Acuan Sebagai Bahan Orasi Pemantik dalam Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia]


A. Pengantar

Situasi Pandemik Covid-19 telah mampu mengguncang tatanan dan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, bahkan tatanan dunia.
Kita dapat mengindera, betapa Kebijakan penanganan Covid-19 patut diduga kurang fokus pada masalah utamanya namun justru menimbulkan kontroversi dalam hal: pilihan Penentuan PSBB dan bukan Karantina Wilayah, adanya gagasan opsi Darurat Sipil, penerbitan Perppu No. 1 tahun 2020, Pembahasan RUU Omnibus Law yang tetap dilanjutkan, Rencana Pindah Ibukota Negara, yang tetap diagendakan meski kita dalam darurat pandemi covid-19.

Sementara itu kita juga menyaksikan di musim Pandemi ini juga ada upaya penjeratan pidana kian marak terhadap aktivis, pengemban dakwah Islam hingga dugaan kuat adanya kriminalisasi terhadap Ajaran Islam Khilafah. Penjeratan pidana terhadap aktivis Islam yang paling hangat adalah kasus Alimudin Baharsyah dengan setumpuk pasal berlapis. Tidak saja diberondong dengan sejumlah pasal penghinaan, makar melaui face book, hate speech, Ali juga difitnah menyimpan konten pornografi. Penegakan hukum terkesan dilaksanakan kurang adil, kurang berimbang sehingga menciderai asas hukum equality before the law dan ada kecenderungan hukum ditegakkan secara normati-doktrinal sehingga berwatak represif. 

Sebenarnya sudah sejak zaman hukum klasik (Plato dan Aristoteles), pembelajaran sekaligus pendekatan terhadap hukum itu bukan hanya pendekatan normatif (Plato) tetapi juga pendekatan empiris (Aristoteles). Hanya, dalam perkembangannya, yang diagung-agungkan oleh para ahli hukum itu pendekatan normatif doktrinal bahkan ada yang mengatakan bahwa pendekatan empiris terhadap hukum itu bukan pendekatan dalam memahami hukum.

Belanda, negeri di mana sebagian besar hukum positif kita berasal sudah mengalami perubahan dahsyat, tapi mengapa ahli hukum kita dan para penegak hukumnya masih terjerembab dalam pemahaman hukum yang doktrinal bahkan menutup diri terhadap pendekatan yang non doktrinal? Akhirnya, hukum kita itu kaku, keras dan dingin seolah teralienasi dengan masyarakat, dan manusianya. Penegakan hukum represif yang bersumber dari hukum konvesional harus dicabar dengan gagasan penegakan hukum progresif yang lebih berorientasi pada keluhuran umat manusia di atas hukum. Restorative justice merupakan salah satu cara mewujudkan gagasan hukum progresif dalam upaya menghadirkan keadilan di tengah masyarakat ( bringing justice to the people). Prinsip-prinsip hukum progresif itu sebenarnya kalau kita lacak bersumber dari hukum Islam yang kaffah. Benarkan demikian? Kita akan mendedahnya dalam uraian singkat berikutnya.

B. Hukum Progresif: Apakah itu?

Fakultas Hukum Undip, sebenarnya telah menjadi pioner pendidikan tinggi hukum yang ingin mempelajari hukum secara multifacet, yakni sejak tahun 1975 oleh Prof. Satjipto Rahardjo (alm). Mata Kuliah Hukum dan Masyarakat dikembangkan bahkan hingga FH Undip memiliki satu Bagian atau Departemen yang dinamai pula Bagian Hukum dan Masyarakat. Materi itu terus berkembang dan dikembangkan mulai dari Program Studi Sarjana, Magister hingga Doktor. Pada tahun 2002, perkembangan Ilmu Hukum dan Masyarakat terjadi lompatan yakni ditandai dengan dimulainya STUDI HUKUM PROGRESIF yang tidak lain sebagai penyimpul jejak pembelajaran studi hukum dan masyarakat. Rekam jejak Hukum Progresif mengokohkan peran dari begawan hukum dan masyarakat FH Undip, yakni Prof. Satjipto Rahardjo.

Hukum progresif sangat tepat untuk mewadahi segala kajian hukum, khususnya studi hukum dan masyarakat. Kesesuaian kajian ini dapat dilihat dari hakikat keilmuannya, yang meliputi aspek ontologi, epsitemologi, metodologi dan aksiologinya seperti rincian berikut ini:


  1. Ontologi: Hukum is not only rules and logic but also behavior, even behind behaviour.
  2. Epistemologi: Pencarian kebenaran dengan menempatkan hukum sebagai objek kajian secara kritis.
  3. Metodologinya: legal pluralism approach; mixed method; socilo-legal approach.
  4. Aksiologi: Keadilan substantif; kebenaran dan kejujuran, the perpect justice!


Jadi, boleh dikatakan bahwa hukum progresfi itu merupakan Hukum yang berkarakter melampaui teks, in making process, tidak absolut dan tidak final atau finite. Melampaui positivism hukum, krearifitas, mele (cair, like amoeba). Satu hal lagi perlu dikemukakan adalah spirit hukum progresif yaitu spirit pembebasan (tipe cara dan kultur konvensional). Cara berhukumnya juga memiliki karakter khusus yaitu: mengutamakan keadilan substantif sehingga lebih condong pada mission oriented dibandingkan dengan procedure oriented. 

Oleh karena karakter hukum progresif sebagaimana disebutkan di muka, maka hukum progresif juga bersesuaian dengan cara berhukum manusia Indonesia yang menempatkan hukum bukan hanya mencari kepastian melainkan pencarian terhadap kebenaran dan keadilan yang jelas diamanatkan oleh ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Moral konstitusi kita menjujung tinggi “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang tentu saja kandungan moral tersebut dikehendaki untuk menyebar ke seluruh bidang dan pekerjaan di negeri ini termasuk bidang peradilan, include di dalamnya adalah dunia advokat. Konstitusi kita memberikan amanat agar peradilan di Indonesia lebih berjalan di sisi idealism, seperti menolong orang susah, daripada menajalankannya sebagai tempat mencari untung.

Polisi-polisi, Jaksa-jaksa dan Hakim-hakim, advokat-advokat progresif hanya dapat dihasilkan oleh PTH yang progresif pula, yang tanggap terhadap ketidakcukupan hukum yang hanya dipandang sebagai peraturan perundang-undangan. Untuk ini seharusnya mulai dirintis perubahan kurikulum PTH serta perubahan mindset para dosen, pengajar-pengajar diklat profesi hukum menuju kurikulum pendidikan progresif, tidak lagi konvensional-legal positivistik. Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia seharusnya sudah berpikir untuk mengintrodusir satu mata kuliah yang dapat menyemaikan hukum progresif. Akhirnya dapat ditegaskan bahwa sejak learning in schools of law, law making hingga law sanctioning, kehidupan hukum diwarnai oleh gagasan hukum progresif.

Cara berhukum progresif harus disertai dengan karakter khusus dalam penegakan hukum, yaitu RULE BREAKING. Ada 3 karakter rule breaking, yaitu:


  1. Penggunaan spiritual quotion (berupa kreativitas) untuk tidak terbelenggu (not rule bounded) pada ATURAN ketika peraturan hukum itu ditegakkan justr timbul ketidakadilan. Bahkan, dalam pidato pengukuhan guru besar saya berani saya ajukan sebuah kebijakan yang disebut "policy of non enforcement of law", kebijakan tidak menegakkan hukum demi keadilan substantif.
  2. Penafsiran hukum yang lebih dalam (deep interpretation), yakni hukum tidak boleh ditafsirkan secara dangkal saja melainkan harus mendalam, yaitu sampai pada konteks sosial, bahkan filosofis sehingga makna sosial-ideologis yang terdalam dari hukum itu dapat ditemukan dan dijadikan kredo dalam penegakan hukum.
  3. Penegakan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada logika (rasio, logic), melainkan juga harus didasarkan pada rasa, yakni rasa kepedulian dan keterlibatan kepada vulnerable people, orang terpinggirkan, orang lemah, dan orang terdzalimi. Ini yang dapat diringkas dengan istilah compassion. Jadi menjalankan hukum itu tidak cukup mengandalkan rules and logic but also behaviour, even behind behaviour.

Berdasarkan tiga karakter rule breaking inilah penegakan hukum dinIndonesia tidak terjebak pada mantra-mantra positivisme hukum, melainkan berhidmat pada NILAI-NILAI HUKUM dan RASA KEADILAN di tengah masyarakat (vide Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penegakan hukum biasa sering terbelenggu dengan mantra-mantra sakti positivisme hukum yang mengandalkan RULE AND LOGIC dengan alasan karena kita mengkiblat pada hukum Eropa Kontinental yang beraroma civil law system. Benarkah? Apakah dengan kultur hukum Pancasila itu kita tidak punya cara tersendiri, cara Indonesia dalam penegakan hukum? Bukankah telah terjadi ingsutan paradigma penegakan hukum dari yg mengutamakan kepastian hukum (rule and logic) kepada kepastian hukum yang adil? Kita lihat UUD 1945 juga UU Kekuasaan Kehakiman dan juga Rancangan KUHP kita yg mengutamakan nilai keadilan di samping nilai kepastian (rule and logic). Ini adalah LANGKAH PROGRESIF! Pertanyaannya adalah: Cukupkah di tataran ide dan di atas kertas? Bukan! Harus diimplementasikan. Nah, di sini perlu LEGAL CULTURE baik Internal Legal Culture maupun External Legal Culture. 

Gustav Radbruch dengan Triadism (justice, certainty and expediency (utility)) juga mengatakan: "where statutory law is incompatible with justice requairment, statutory law must be disregarded by a judge..". Maka hukum mestinya mengutamakan pencarian keadilan bukan terlalu sibuk dengan kepastiannya yang justru dapat menghadirkan ketidakadilan. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum (lex injusta non est lex: Thomas Aquinas).
Pertanyaannya adalah, di dunia ini hukum mana, sistem hukum negara mana yang mampu menjamin tegakknya keadilan di muka bumi ini? Secara teoretik tidak mungkin ada yang berani menjamin adanya hukum ciptaan manusia mampu menghadirkan sebenar keadilan. Lalu hukum siapa? Tidak lain adalah hukum untuk manusia yang dipandu oleh hukum Alloh dan para nabi/rasul-Nya. Itulah hukum Islam. Jadi dengan demikian, secara singkat kita bisa menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang progresif.


C. Hukum Islam Progresif Sebagai Sarana dan Kerangka Penegakan Sistem Pemerintahan Islam

Hukum Islam merupakan yang sangat adil, tidak semena-mena negara menerapkan hukum. Ada beberapa kisah misalnya:

Mesir ditaklukan Umar bin Khatab melalui Amr bin Ash. Patung Isa hidungnya terpotong. Diinvestigasi ternyata seorang muslim dan dituduh penistaan agama. Hakim memutus supaya dipotong hidungnya. Namun orang Nasrani memaafkan. Di sini keadilan hukum Islam ditegakkan. Masih di zaman Amr bin Ash, ada kisah seorang Yahudi yg digusur rumahnya. Oleh Amr bin Ash dipaksa harus mau dipindah sedang Umar bin Khatab melalui pesannya kepada orang Yahudi tersebut untuk berbuat adil dgn hukum yg lurus. Pesan itu dituangkan hanya dengan garis dengan pedang di atas tulang onta. Di sini kita lihat penguasa Islam tidak boleh berbuat dholim kepada non muslim sekalipun. Rahmat Alloh akan turun.

Hukum Islam progresif itu hanya bisa ditegakkan oleh suatu sistem pemerintahan Islam, sekaligus meneguhkan bahwa sistem pemerintahan Islam itu hanya bisa dibentuk berdasarkan hukum Islam progresif tersebut. Secara teoretik sistem pemerintahan Islam itu disebut sebagai khilafah atau imamah. Negara dengan sistem pemerintahan khilafah ini dalam perjalanannya menemui variasi sesuai dengan konteks. Ada yang berbentuk kekhalifahan, ada yang berbentuk kesultanan, juga bisa berbentuk bani. Yang terpenting dari sistem ini adalah kepemimpinannya dan penerapan syariat Islam secara kaffah. Itulah yang contohkan oleh Rasululloh sejak kepemerintahan Islam di Madinah.

Pasca keruntuhan Sistem Kekhalifahan Turki Ustmani 3 Maret 1924, masyarakat internasional berubah menjadi negara bangsa dengan sistem nasionisme demokrasi. Sistem kekhalifahan justru ditolak oleh negara-negara bangsa yang semula bersatu dalam satu ikatan akidah Islam. Proposal sistem kekhalifahan ini banyak dimusuhi dan dijadikan kambing hitam merosotnya kualitas demokrasi negara bangsa. Mantan Ketua MK, Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Menkopolhukam pernah juga menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa negara khilafah tidak boleh diikuti. Mengapa tidak boleh diikuti? Berikut alasannya:
Di zaman Nabi Muhammad, negara yang dibentuk dengan prinsip:

  1. Nabi Muhammad itu lembaga legislatif, 
  2. Nabi Muhammad lembaga eksekutif, 
  3. Nabi Muhammad lembaga yudikatif, 
  4. Nabi Muhammad yang membuat hukum berdasarkan wahyu Allah.

“Anda membuat negara seperti Nabi Muhammad melalui wahyu siapa? Nah enggak bisa, jangan,” kata Mahfud.

Kalau pertanyaannya WAHYU SIAPA, jawabnya mestinya: Wahyu Alloh dalam Al Quran. Lalu apalagi dasarnya? Tentu Hadist Rasululloh dan juga Ijtihad Para Ulama. Bukankah begitu? Itukan sumber Hukum Islam?

Pertanyaan saya selanjutnya tetap fokus pada: Apakah betul mengikuti cara Nabi itu salah? Bukankah Rasululloh itu "uswatun hasanah", suri tauladan yang baik? Lalu, apa yang pantas kita teladani dari Rasululloh? Hanya sholatnyakah, zakatnyakah, hajinyakah, puasanyakah? Bukankah Rasululloh juga memberikan contoh bagaimana mengelola negara, mengelola harta, berhubungan dengan negara luar, berperang, berdagang. Apakah dikira Rasululloh itu hanya sekelas KETUA RT?

Menurut saya tidak fair bila kita mengharamkan khilafah dan memusuhi orang yang mempelajari dan mendakwahkan khilafah. Itu tidak fair! Mengapa? Karena dalam sejarah selama 1300 tahun umat Islam memang dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya. Bahkan, bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta? Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history!

Taruhlah sistem dan jenis kekhalifahan itu tidak baku, namun apakah sesuatu yang tidak baku itu tidak bisa diikuti? Kalau sekarang kita ikuti sistem pemerintahan demokrasi, apakah demokrasi juga punya bentuk baku? Negara mana yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi yang benar? Ala Amerika, ala Rusia, Ala China, Ala Eropah, ala Asia, ala Afrika? Sebut, berapa jenis demokrasi yang ada? Dan apakah negara yang menganut demokrasi benar-benar menerapkan prinsip dasar demokrasi? Atau mereka tidak tulus menerapkan demokrasi melainkan hanya sekedar PSEUDO DEMOKRASI? Atau bahkan sebenarnya mereka justru telah MEMBUNUH SENDIRI DEMOKRASI yang mereka puja (harakiri) sebagaimana ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt bahwa demokrasi pun akan mati bila KEDIKTAKTORAN REZIM justru dipertontonkan (HOW DEMOCRACIES DIE). 

Seandainya memang sistem pemerintahan Islam itu dikatakan tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk, beragam, pluralistik dll, namun pernahkah kita juga berpikir bahwa apakah zaman Rasululloh dan Khulafaur Rasyidin itu masyarakat Madinah juga HOMOGEN? Masyarakatnya semua muslim? Tidak bukan? Ada yang muslim, musyrik, kafir dan tidak beragama juga ada. Jadi, ketika hukum Islam diterapkan masyarakat Madinah juga plural, majemuk, beragam. Lalu, benarkah alasan menolak ide kekhalifahan itu karena pluralitas masyarakatnya? Bukan itu! Alasannya ya karena kita tidak mau dan tentu saja banyak yang merasa terancam karena ditegakkannya hukum-hukum Alloh atau setidaknya hukum yang bersumber dari hukum Islam. 

Memang terbukti varian kekhalifahan itu beragam sistem. Namun, sebagai manusia yang dibekali oleh cipta, rasa dan karsa, tidak bisakah kita menyaring, memilah dan memilih sistem kekhalifahan terbaik dari sekian banyak varian sistem kekhalifahan itu sebagaimana kita pilih DEMOKRASI PANCASILA yang konon terbaik meskipun hingga sekarang pun kita sulit mengidentifikasi karakteristiknya karena Indonesia pun sistem pemerintahannya dikelola tidak lebih dan tidak kurang SAMA DENGAN NEGARA LIBERAL bahkan lebih LIBERAL lagi. Lalu, DEMOKRASI PANCASILA itu yang macem mana? Atau gampangnya begini, dari 7 REZIM yang berkuasa dan semuanya mengklaim rezimnya berideologi Pancasila, coba tunjukkan kepada saya rezim mana yang telah menjalankan dan menerapkan ideologi Pancasila dan oleh karenanya berbeda dengan negara dengan ideologi liberal dan atau komunis?

Bila dari 7 rezim yang telah berkuasa namun tidak mampu memberikan warna DEMOKRASI PANCASILA, lalu apakah diharamkan apabila umat Islam menawarkan resep lain dalam untuk mengatasi segala permasalahan bangsa dan negara Indonesia dengan sistem hukum Islam. Atau setidak-tidaknya menawarkan agar hukum Indonesia itu dibentuk dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukumnya. Mengapa kita tidak mengambil strategi ini bahkan makin menjauhkan kehidupan bangsa dan negara dari hukum Alloh? Ataukah memang kini umat Islam masih meragukan bahwa hukum Alloh itu sumber hukum terbaik? Ya, saya kira ini persoalannya. Kita masih meragukan hukum Alloh sebagai hukum terbaik dan selalu benar karena difirmankan oleh Alloh Yang Maha Benar dengan segala firman-Nya? 

Bila masih meragukan hukum Alloh sebagai hukum terbaik, tampaknya kita perlu memupuk lagi iman dan takwa kita. Tampaknya pula kita belum pantas disebut sebagai insan yang beriman dan bertakwa itu. Kita masih mengambil dan menggunakan HUKUM Islam secara PRASMANAN. Bagian hukum yang enak kita kita pilih dan ambil, sedang bagian hukum yang dirasa tidak enak dan bahkan mengancam eksistensi kita, ramai-ramai kita singkirkan, kita halau bahkan kita musuhi. Jika demikian, masihkah kita berharap pada nikmatnya syurga Adn yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah takut kepada selain Alloh dan mereka tidak pula bersedih hati. Hal itu pula cara Nabi menyikapi riuh rendah hidup di dunia yang fana ini. 


D. Jaminan Kemanfaatan dan Keberkahan Kehidupan di Bawah Sistem Hukum Islam Progresif.

Saudaraku sebangsa setanah air di bumi Alloh. Saya terus terang merasa tertarik jika masih ada visi sesuatu partai yang memiliki misi ingin membentuk NKRI bersyariah. Saya berpikir keras tentang hal itu. Mengapa? Karena selama ini banyak di antara umat Islam, bahkan mungkin mayoritas muslim tidak sejalan dengan penegakan syariat Islam, apalagi secara kaafah. Umat Islam termasuk saya masih mengikuti cara berpikir: yang penting ada maslahah, syariat itu nanti dulu, bukan di mana ada syariat di situ ada maslahah. 

Kita--berarti termasuk saya---- lebih suka berhukum secara PRASMANAN. Artinya berhukum syariat Islam itu sebatas yang "mengenakkan", AMBIL YANG DIANGGAP MENGUNTUNGKAN, TINGGALKAN YANG DIANGGAP MERUGIKAN. Jadi kita berhukum itu sebatas anggapan manusia sendiri tanpa berkonsekuensi dengan "apa maunya Alloh". Mungkinkah kita dengan modal minimalis itu menegakkan syariat Islam, hendak membentuk NKRI BERSYARIAH seperti tekad partai itu? Padahal kita tahu bahwa THE END OF SHARIA ISLAM ENFORCEMENT adalah TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA didirikan, yakni MASLAHAH DHURORIYAAT. Inilah progresifitas hukum Islam, yang bila dikaitkan dengan teori negara hukum sebagaimana ditulis oleh Brian Z Tamanaha dalam bukunya berjudul On The Rule of Law, hukum progresif Islam sudah sampai pada level tertinggi yaitu di level tujuan hukum untuk mencapai SOCIAL WELFARE. 

Penegakan Syariat Islam dalam Negara selain akan mencegah pelanggaran, mencegah kriminalitas, juga karena penegakannya diwajibkan oleh Pencipta. Dan seperti yang dituliskan oleh Muhammad Husain Abdullah dalam kitabnya ‘Mafahim Islamiyah’, bahwa Islam akan mendatangkan ‘maslahah Dhoruriyaat’, kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi keharusan, yang diperlukan oleh kehidupan individu masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. 

Jika kemaslahatan-kemaslahatan ini tidak ada, maka sistem kehidupan manusia menjadi cacat, manusia hidup anarki dan rusak, dan akan mendapatkan banyak kemalangan dan kesengsaraan di dunia serta siksa di akhirat kelak. Tidak mungkin tercipta social welfare.

Maslahah Dhoruriyaat ini ada delapan macam, yaitu:

1. Menjaga Agama (Hifdzud Diin). 
Syariat telah menetapkan bahwa siapa saja yang murtad/keluar dari Islam, Ia akan dihukum mati. Sanksi tersebut harus ditegakkan sebagai Undang-Undang, sebab jika tidak, sanksi tersebut akan diabaikan oleh masyarakat. Dan ketika saat ini Islam diabaikan, tidak diterapkan, realitas yang terindera adalah begitu mudahnya dan banyaknya manusia keluar masuk agama Islam, seolah keluar dari Islam adalah gaya hidup modern yang tidak memiliki konsekuensi dosa. Sabda Rasulullah SAW: “Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia” (H.R Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya)

2. Menjaga Jiwa (Hifdzun Nafs). 
Islam memandang bahwa jiwa manusia harus ditempatkan pada tempat yang terhormat, yang layak. Maka Islam mengharamkan membunuh jiwa tanpa haq. Siapa saja yang membunuh jiwa tanpa haq, maka akan diberlakukan hukum qishash, yaitu hukuman bunuh dibalas dengan bunuh. (lihat al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178). Hukum Qishash ini harus ditegakkan sebagai UU, sebab jika tidak hanya akan menjadi etika atau norma yang mudah diabaikan oleh masyarakat, pelakunya hanya akan mendapatkan sanksi social, seperti dijauhi, dikucilkan, dihina, dll. Sanksi etika ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Dan realitas sekarang begitu mudahnya manusia saling membunuh, menumpahkan darah tanpa haq.

3. Menjaga Akal (Hifdzul Aqli). 
Islam telah menempatkan akal manusia pada tempatnya yang tinggi dan layak. Akal ini menjadi objek pembebanan hukum (manaathut takliif). Islam telah mendorong untuk menggunakan akal dalam proses keimanan sehingga bisa sampai pada aqidah yang benar dan akal terpuaskan dengan aqidah tersebut. Penjagaan Islam terhadap akal adalah bahwa Islam telah mengharamkan setiap perkara yang bisa merusak akal seperti minum khamr, mengkonsumsi narkotika, menjadi tukang sihir, pornografi, dll. Dan Islam telah menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas yang bisa merusak akal tersebut. Semua itu dalam rangka untuk memelihara akal.

4. Menjaga Keturunan (Hifdzul Nasl). 
Rasulullah sebagai teladan terbaik telah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Bahkan dinyatakan oleh beliau bahwa beliau akan membangga-banggakan umatnya yang banyak di hadapan para Nabi dan Rasul kelak. Islam telah menganjurkan untuk menikahi wanita-wanita yang penyayang dan subur, mengharamkan pengebirian, memerintahkan untuk memelihara keturunan, mengharamkan zina serta menetapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi ini harus ditetapkan sebagai UU, sanksi bagi pezina yang telah menikah adalah dirajam sampai mati, sementara bagi pezina yang belum menikah adalah hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan. Jika sanksi ini tidak ditetapkan sebagai UU, maka akan mudah diabaikan oleh masyarakat seperti yang terjadi sekarang. Perzinahan merebak di mana-mana, banyaknya kelahiran anak di luar pernikahan/nasabnya tidak jelas, kehancuran keluarga tidak terelakkan, perceraian, dll.

5. Menjaga Harta (Hifdzul Maal). 
Islam membolehkan bagi siapa saja untuk memiliki harta kekayaan berdasarkan ketentuan syariat. Islam juga telah menetapkan hak bagi orang-orang faqir dalam harta orang-orang kaya serta mengharamkan mengambil harta orang lain tanpa haq. Penjagaan Islam terhadap harta adalah dengan pengharaman pencurian, perampokan atau aktivitas yang mengambil harta orang lain tanpa haq, serta memberikan sanksi terhadap pelakunya dengan hukuman potong tangan jika mencapai kadar tertentu yang ditetapkan syariat (mencapai Nishab). Sanksi ini harus ditetapkan sebagai UU, sehingga akan membuat jera bagi pelakunya dan membuat orang yang lain yang tidak mencuri berpikir berjuta kali untuk melakukan pencurian. Jika sanksi ini tidak ditetapkan sebagai UU, maka akan diabaikan oleh masyarakat seperti yang marak terjadi saat ini. Kasus pencurian merebak bak jamur di musim hujan.

6. Menjaga Kehormatan (Hifdzul karamah).
Islam telah memuliakan manusia sejak penciptaannya. Sebagaimana tertuang jelas dalam kitab suci-Nya yang mulia, Al-Qur’an al-Kariim, bahwa Allah telah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud (hormat) kepada Nabi Adam. Allah berfirman:
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Al-Isra: 70).

Islam mengharamkan mengolok-olok, menggunjing, mencemooh, menghina, mengumpat, memfitnah, saling mencela, memberi julukan yang jelek, serta Islam telah menetapkan had sebanyak delapan puluh pukulan bagi orang yang mencemarkan nama baik perempuan-perempuan suci dan terjaga perilakunya dari perbuatan zina. Islam pun telah menetapkan sanksi ta’zir kepada orang yang mencemarkan kehormatan manusia atau bersaksi dusta atas mereka. Islam bukan hanya menjaga kehormatan manusia semasa hidupnya, pun ketika setelah matinya, Islam memerintahkan untuk memandikan, mengafani, menguburkan dan melarang bertindak sewenang-wenang atas tubuh manusia.
Sabda Rasulullah: “Memecahkan tulang mayat itu seperti memecahkannya ketika masih hidup” (HR. Abu Dawud)

7. Menjaga Keamanan (Hifdzul amn). 
Bagi orang-orang yang merusak keamanan yaitu orang yang melakukan pembegalan, sewenang-wenang atas harta benda dan jiwa serta menakut-nakuti manusia, Islam telah menetapkan had yaitu memerangi mereka. Firman Allah SWT:
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”. (QS. Al-Maidah: 33)

Sanksi ini harus ditetapkan sebagai UU, jika tidak, yang terjadi seperti sekarang, pembegalan marak di mana-mana, sewenang-wenang menakut-nakuti manusia.

8. Menjaga Negara (Hifdzud Daulah). 
Islam telah memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan sebuah Negara yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam negeri dan mengemban dakwah dan jihad ke luar negeri. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk membaiat seorang Khalifah saja untuk menjalankan Al-Qur’an dan as-Sunnah serta mengharamkan kekosongan Khalifah dan Khilafah lebih dari tiga hari. Negara Khilafah lah yang akan menjaga kaum muslimin dan mengurusi seluruh urusan kaum muslimin. Negara Khilafah yang akan menjaga aqidah kaum muslimin dan system kehidupannya.

Maslahah dhuroriyah tersebut rasanya memang seperti FIKSI. Sebatas energi positif yang dapat membangkitkan seseorang, kelompok orang untuk mencapai tujuan mulia tertentu. Namun, salah rasa itu. Maslahah itu bukan FIKSI, apalagi FIKTIF melainkan REALITAS. Maslahah Dhuroriyaat itu juga sudah dikaji berdasarkan WAHYU, RA'YU (olah akal) dan PENGALAMAN SEJARAH ratusan bahkan ribuan tahun. Namun, ketiga hal itu sering kita kibaskan hanya karena NAFSU yang ingin semakin lepas menjauh dari syariat Islam. Kita mesti ingat, tidak ada sebuah komunitas masyarakat di muka bumi ini HOMOGEN, tetapi HETEROGEN. Islam setahu saya hadir untuk tetap menghargai KERAGAMAN dengan tetap menyerukan AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR. 

Semoga uraian sedikit ini tidak makin membuat umat manusia, khususnya masyarakat bangsa Indonesia itu PHOBIA terhadap syariat Islam yang sangat mulia tersebut. Saya tidak dalam kapasitas MEMAKSAKAN dan menggunakan KEKERASAN untuk mengarahkan orang lain agar sepaham dengan saya. Syariat Islam bukan BINATANG BUAS yang mesti DIBURU untuk dihancurkan, melainkan ajaran yang menuntun ke arah kemaslahatan umat manusia, kemarin, kini dan yang akan datang. Pahamkah ANDA wahai pengusung NKRI BERSYARIAH? Salut betul saya dengan misi yang kadang membuat sakit hati para pembenci.

E. Penutup

Prinsip negara hukum (Rule of Law) pada awalnya diarahkan untuk melindungi kepentingan para pemilik modal dan sekaligus penguasa dalam arti sedapat mungkin untuk mempertahankan, menyelamatkan investasi dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang legal. Alasan adanya hukum adalah untuk menjamin agar kekuasaan berganti, dialihkan secara teratur, terarah sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah akibat adanya perebutan kekuasaan, misalnya melalui kudeta. ROL memiliki jenis yang berlapis, mulai dari ROL yang paling tipis (the thinnest ROL) yakni ketika hukum hanya dipakai oleh penguasa sebagai tameng (alat legitimasi) kekuasaan, ROL dengan human right dignity hingga ROL yang paling tebal (the thickest ROL) yakni ROL yang berorientasi pada social welfare. Ini yang kita sebut hukum konvensional normatif represif.

Apa pun nama ROL, tampaknya belum mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia yang membentuk NEGARA HUKUM TRANSENDENTAL (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945) dalam rangka mewujudkan TUJUAN NASIONAL sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. ROL dalam konsepsi Barat cenderung sekular, tidak melibatkan “campur tangan” kekuasaan ilahi melalui kitab suci yang telah diturunkan kepada umat manusia. Sementara itu diketahui bersama bahwa hukum di Indonesia itu dibangun dan dikembangkan berbasis dan bersumber pada 3 bahan, yakni HUKUM ADAT, HUKUM MODERN dan HUKUM ISLAM. Hal ini sesuai dengan teori pembentukan hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aqunias yang menyatakan bahwa HUMAN LAW itu dibentuk bersumber dari DEVINE LAW (Kitab Suci) dan NATURAL LAW (Moral dan Ethic). Berdasarkan teori ini saya berani menyimpulkan bahwa KITAB SUCI DI ATAS KONSTITUSI. Inilah yang kita sebut hukum progresif. Hukum progresif (Islam) inilah yang akan mampu menjadi sarana dan kerangka penegakan sistem pemerintahan kekhalifahan, atau apa pun namanya.

Oleh karena ROL konsep Barat tidak akan pernah mencukupi kebutuhan umat untuk mencapai TUJUAN NASIONAL-nya maka ditawarkan model NEGARA HUKUM dalam perspektif Islam sebagai sumber referensi pembentukan NEGARA HUKUM BARU yang mampu menjamin terwujudnya tujuan nasional. Negara hukum dalam perspektif Islam ini menjamin terwujudnya 8 tujuan bernegara hukum, yakni: 

1. Menjaga Agama (Hifdzud Diin).
2. Menjaga Jiwa (Hifdzun Nafs). 
3. Menjaga Akal (Hifdzul Aqli). 
4. Menjaga Keturunan (Hifdzul Nasl). 
5. Menjaga Harta (Hifdzul Maal). 
6. Menjaga Kehormatan (Hifdzul karamah). 
7. Menjaga Keamanan (Hifdzul amn). 
8. Menjaga Negara (Hifdzud Daulah). 

Akhirnya, saya pun mengamini apa yang dikatakan oleh Prof. Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa: THERE IS NO LAW WITHOUT MORALITY AND THERE IS NO MORALITY WITHOUT RELIGION. 

Saya akhiri "ocehan" saya ini dengan sebait pantun:

Kalaulah ada jarum yang patah
Janganlah simpan di dalam peti
Kalaulah ada kajian khilafah yang salah
Janganlah simpan di dalam hati

Tabik..!!!

No comments