Headline

PENYIDIK DITSIBER POLRI KEMBALI MEMANGGIL, PADAHAL SURAT DARI TIM HUKUM BELUM JUGA DIRESPONS KAPOLRI

[Catatan Pincang Penegakan Hukum, Sebuah Nestapa Bagi Para Pencari Keadilan]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Hari ini (Sabtu, 18/04), pada petang hari tadi tiba-tiba Ketua RT dimana penulis tinggal datang ke rumah. Didampingi seorang Polisi Binmas Ketua RT menyerahkan sepucuk surat dari Penyidik Ditsiber Polri.

Surat Panggilan bernomor : S.PGL/52/IV/RES.I.I.I/2020/Ditsiber tanggal 16 April 2020 berisi Panggilan menemui Penyidik Kompol SILVESTER M. M. SIMAMORA, SIK, SH, MH, untuk dihadapkan pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung R.I., sehubungan dugaan tindak pidana menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 207 KUHP.

Dari tanggal Surat, surat terlambat dikirim kepada penulis. Surat tertanggal 16 April 2020 sedangkan Ketua RT mengaku baru menerima surat hari ini (18)4), penyidik Ditsiber tidak dapat menyerahkan langsung sehingga dititipkan melalui ketua RT untuk diserahkan kepada penulis pada hari ini juga.

Dari materi panggilan, sebenarnya ini panggilan kedua dimana pada panggilan pertama penulis oleh tim hukum disarankan untuk mengirim surat kepada Kejaksaan Agung R.I., agar dilakukan penundaan pemeriksaan. Selain karena DKI Jakarta sedang menerapkan PSBB, kebijakan Physical Distancing, Kuasa Hukum penulis yang juga dari Tim Hukum LBH Pelita Umat juga memberikan klarifikasi bahwa tim hukum sedang meminta Konfrontir saksi fakta Kepada Kapolri Bapak Jendral (Polisi) Idham Azis, yang hingga hari ini belum direspons.

Konfrontir saksi fakta ini penting mengingat beberapa alasan :

Pertama, pasal yang disangkakan kepada Penulis adalah pasal menyebarkan berita bohong. Untuk menguji, apakah suatu berita atau Pemberitahuan itu bohong harus ada pembandingnya.

Dalam hal ini, Penulis ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, karena Penulis mengunggah 5 (lima) artikel karya Nasrudin Joha, yang pada pokoknya mengkritisi Kasus Korupsi Jiwasraya, mempertanyakan peranan Jokowi dalam kasus tersebut, menyoal perlawanan SBY dalam kasus korupsi Jiwasraya, mengkritisi soal bantuan Ormas sebesar 1,5 T, mengkritisi Pancasila tertolak dan mengunggah artikel tentang Khilafah ala TV One. 

Karena itu, untuk memastikan apakah konten unggahan artikel mengandung unsur "kebohongan" semestinya Penyidik memeriksa terlebih dahulu :

1. Staf Pribadi SBY Ossy Dermawan, yang menyebut SBY mengungkapkan menerima sejumlah tamu dan ketika itu ada yang menyampaikan bahwa kasus Jiwasraya mau ditarik mundur ke tahun 2006. Hal mana sebagaimana dikutip dalam artikel berjudul 'SBY Melawan'.

2. Sri Mulyani selaku Menkeu dan KH Said Aqil Siroj Ketua PBNU, terkait kutipan dana bantuan 1,5 T dan realisasi sebesar 211 M dalam artikel berjudul 'Sri, yang ditagih duit 1,5 T, bukan 211 M'.

3. Jokowi (Presiden Joko Widodo), terkait kutipan artikel berjudul 'apakah Jokowi menerima duit rampokan Jiwasraya ?'.

4. Redaktur TV One, terkait kutipan dalam artikel 'Khilafah Ala TV One'.

Namun hingga hari ini Tim Hukum belum juga dipertemukan dengan saksi fakta untuk melakukan konfrontir. Atau setidaknya, Penyidik menunjukkan bukti BAP tentang sumber berita yang telah diperiksa.

Kedua, pasal yang disangkakan selain menyebar kebohongan juga dianggap menghina pejabat umum. Padahal,  menurut Prof Suteki, Ahli Hukum dan Masyarakat, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Semarang, menegaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, pasal 207 KUHP penuntutannya hanya berlaku berdasarkan aduan dari penguasa.

Dalam kasus ini, sejak Pemeriksaan awal Penulis mendapat konfirmasi dari Penyidik, bahwa Kasus yang ditimpakan kepada penulis adalah aduan internal penyidik. Lantas, jika tidak ada pejabat yang mengadukan penulis, kenapa pasal ini bisa ikut disematkan ?

Penulis benar-benar merasa dizalimi. Penulis menghargai tugas Penyidik untuk menyidik perkara, namun penulis sangat menyayangkan kinerja Penyidikan tidak memperhatikan aspek unsur-unsur pidana dan prosedur penyidikan secara kredibel dan profesional.

Saat sebelas tahun yang lalu penulis mengikuti kegiatan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat), selain dididik soal materi beracara, penulis juga diajarkan etika profesi Advokat dan penghormatan kepada rekan sejawat dan penegak hukum lainnya.

Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat berkedudukan sejajar sebagai penegak hukum. Entah apa jadinya, jika empat komponen Catur Wangsa ini tidak saling menghormati profesi mitra sesama penegak hukum.

Namun, Penulis benar-benar kecewa dengan proses penegakan hukum terhadap diri penulis. Sejak awal, Penulis ditangkap pada dini hari, diumpat dengan teriakan "bajingan", Padahal Penyidik yang menangani kasus penulis adalah Penyidik Ditsiber Polri. Bukan kelas Penyidik Polsek.

Jika kepada sesama mitra penegak hukum saja, Penyidik bisa bertindak semaunya, apalagi kepada rakyat biasa ? 

Menjadi tidak aneh, Ketika Ali Baharsyah ditangkap secara zalim bersama tiga orang temannya tanpa status. Menjadi tidak aneh, jika teman Ali Baharsyah yang ikut 'diciduk' Penyidik Ditsiber Polri mengalami kekerasan fisikal dan verbal.

Ini benar-benar nestapa, bagi siapapun yang mencari keadilan di negeri ini. Kritik dan pendapat dikriminalisasi, sementara komplain atas sejumlah tindakan Penyidik tak ditanggapi.

Ada benarnya juga jika ada adagium yang menyatakan bahwa polisi menggunakan asas "suka suka" dalam melakukan penegakan hukum. Apapun itu, sebenarnya Kapolri bisa melakukan koreksi dan pembenahan.

Sebab, seluruh kebijakan penegakan hukum di kepolisian berpulang pada kebijakan Kapolri. Jika Kapolri adil, InsyaAllah Penyidik dan para penegak hukum dilapangan juga akan bertindak adil.

Penulis sadar, kasus yang penulis hadapi adalah kasus Politik. Hukum hanya dijadikan sarana saja. Karena itu, sangat wajar jika dalam prosesnya kental nuansa pendekatan "kekuasaan" dalam menyidik perkara.

Terakhir, penulis berdoa semoga tim hukum LBH Pelita Umat tetap Istiqomah membela dan melayani urusan umat. Ditengah situasi pandemik, disaat LBH juga menangani kasus Ali Baharsyah, kasus hukum penulis juga dibuka kembali.

Semoga Allah SWT memberikan keteguhan hati dan kesabaran pada tim LBH Pelita Umat, tetap kokoh melawan kezaliman, dan tetap bersinar menjadi Pelita bagi Umat. Hanya Allah SWT sebaik tempat memohon dan meminta pertolongan. [].

No comments