Headline

PERPPU COVID-19, SIAPA DIUNTUNGKAN ?

[Catatan Hukum Analisis Kepentingan Terhadap Terbitnya Perppu Covid-19, Tetap Menulis Meski Rezim Kian Represif]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Kalau Rezim ini menduga dapat membungkam rakyat dengan sejumlah tindakan kriminalisasi, Penulis ingin sampaikan bahwa target itu tak mungkin terpenuhi. Sebab, penulis ingin sampaikan kepada rezim, bahwa urat takut rakyat terhadap rezim sudah putus.

Begitu pula penulis, tak akan diam dan berhenti menulis, membongkar sejumlah dusta dan pengkhianatan rezim terhadap rakyat. Meskipun Rezim menggunakan Instrumen penegak hukum untuk mengkriminalisasi diri Penulis.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (dalam tulisan ini cukup disebut dengan "Perppu Covid-19").

Dalam konsideran, Perppu Covid-19 menyebutkan penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada
sebagian besar negara-negara di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari
waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa,
dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat.

COVID-19 juga disebutkan telah memberikan dampak terhadap
perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional,
penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja
negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai
upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan
kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus
pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial
(social safety net), serta pemulihan perekonomian
termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang
terdampak.

Selain itu, wabah virus Covid-19 juga ikut berdampak pula terhadap
memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan
dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik
sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam
rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.


Pembentukan Perppu Covid-19

Meskipun diantara alasan yang menjadi dasar terbitnya Perppu Covid-19 adalah adanya kondisi Daruratan Kesehatan, namun kegawatdaruratan di bidang kesehatan ini tidak bisa dijadikan dasar terbitnya Perppu. Mengingat, dalam urusan kegawatdaruratan Kesehatan, Indonesia telah memiliki UU No 1 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam UU ini, telah diatur sejumlah rincian tindakan Kegawatdaruratan Kesehatan dimulai dari yaitu  dimulai dengan karantina rumah, karantina pintu masuk, Pembatasan sosial berskala besar dan pemungkasnya karantina wilayah. 

Artinya, Perppu Covid-19 ini tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 (1) UUD 1945 disebutkan 

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menyebut ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPPU yaitu: 

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perppu Covid-19 ini tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena memang tidak terjadi kekosongan hukum, karena pemerintah telah memiliki UU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perppu Covid-19 ini cacat hukum sebagaimana Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang diterbitkan Presiden, padahal kita telah memiliki UU Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Massa.

Berbagai sarana Norma Hukum  didalam UU Nomor 6 Tahun 2018 telah sangat cukup dan tersedia untuk diterapkan dalam rangka mengatasi musibah virus Covid-19. Antisipasi dan pencegahan transmisi penyebaran virus Covid-19 melalui mekanisme Lockdown (Karantina Wilayah) juga telah tersedia.

Namun, meskipun Lockdown telah disampaikan sejumlah ahli medis, ulama, bahkan menjadi aspirasi publik untuk menanggulangi virus Covid-19, Pemerintah justru mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kuay dugaan, Pemerintah tidak mau memberlakukan Lockdown karena pemerintah enggan untuk menjamin kebutuhan dasar orang dan hewan ternak sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018.

Celakanya, selain cacat prosedur Perppu ini juga menganut model "Omnibus Law" dalam penyusunannya. Sebab, Perppu Covid-19 ini telah mereview paling tidak 12 UU sektoral yang terkait. 

Bedanya dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mereview 81 UU sektoral terkait, Perppu Covid-19 ini dapat langsung diterbitkan Presiden tanpa melalui pembahasan di DPR. Saat Perppu ini dibawa ke DPR untuk sidang pertama, DPR hanya berwenang untuk menerima atau menolak, bukan membahas Perppu Covid-19. 


Pemasukan APBN dalam Perppu Covid-19


Ekonom Rizal Ramli jauh hari telah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan mentok di angka 4%. 

Dengan merebaknya Virus corona dampaknya sangat serius, ekonomi bisa turun lagi 1 persen. Angka pertumbuhan ekonomi maksimal hanya tumbuh di angka 3 persen saja.

Rizal melihat, pemerintah Indonesia terlalu jumawa dalam mengambil setiap kebijakan. Padahal, menurutnya, pemerintah tidak benar-benar mengerti persoalan yang terjadi.

Kondisi keuangan Indonesia sebenarnya sudah sangat sulit sebelum datangnya wabah Corona. Namun, nampaknya Virus Covid-19 ini menjadi "berkah" tersendiri bagi pemerintah.

Berdalih wabah virus Covid-19, Pemerintah merubah batas Defisit APBN terhadap PDB yang semula hanya diperkenankan maksimal 3 %, kini diperkenankan melebihi 3 %, berapapun nilainya (pasal 2 ayat 1 a angka 1).

Melalui perubahan ini, Pemerintah diperbolehkan membiayai APBN melalui pinjaman (utang) tanpa mengaitkan dengan batasan defisit APBN. Realisasinya, belum lama ini Menkeu Sri Mulyani menerbitkan Obligasi yang tenornya hingga jangka waktu 50 tahun.

Karena seretnya pertumbuhan yang pasti berdampak pada merosotnya penerimaan negara dari sektor pajak, melalui Perppu Covid-19 penganggaran dan Pembiayaan APBN akan menggunakan anggaran yang ditopang dari :

1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum;dan/atau
5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara(BUMN);

Dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara(BUMN) maknanya adalah melepas (menjual) sejumlah saham BUMN. Dalam situasi seperti ini, tentulah saham BUMN akan dijual dengan harga murah dan ini tentu berkonsekuensi pada penurunan nilai uang negara, yang berarti merugikan keuangan negara.

Bermodal Perppu ini, optimalisasi pemasukan APBN akan mengandalkan dari sumber utang, optimalisasi dana terparkir (termasuk dana abadi dan cadangan), dan menjual aset negara melalui pelepasan kepemilikan Saham Negara pada BUMN.


Alokasi APBN

Meskipun latar belakang terbitnya Perppu adalah karena adanya musibah dan kondisi kegawatdaruratan di bidang kesehatan, tetapi arah kebijakan yang menjadi sasaran utama Perppu justru bukan urusan Kesehatan, penanggulangan kegawatdaruratan atas terjadinya pandemik virus Covid-19, atau sejumlah langkah dan tindakan taktis dan strategis untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia.

Perppu justru lebih mengarah pada pemberian sarana legitimasi, antisipasi, rencana strategi, terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, berdalih untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dari postur Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 405,1 triliun, untuk bidang kesehatan yang menjadi alasan utama terbitnya Perppu Covid-19 kecil sekali, yakni hanya sebesar Rp 75 triliun. 

Kondisi ini berdampak pada buruknya strategi penanganan virus Covid-19, hingga soal urusan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Dokter dan Petugas Medis tidak tersedia secara cukup. Padahal, ibarat pergi ke Medan Perang, APD adalah peralatan tempur wajib yang harus tersedia untuk pada dokter dan petugas medis.

Belum lagi sarana, fasilitas, ketersediaan sumber informasi yang valid, koordinasi lintas sektor dan peksna, rujukan medis, dan banyak soal lainnya yang sebenarnya juga butuh support anggaran maksimal. Namun, prioritas anggaran yang dirancang justru bukan di sektor atau lini Kesehatan.

Sementara, anggaran sebesar Rp 110 triliun dialokasikan untuk jaring pengamanan sosial, Rp 150 T untuk pemulihan ekonomi nasional dan  Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. 

Anggaran sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR hanya akan dinikmati kalangan tertentu, khususnya para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor.

Di pasal 9 Perppu Covid-19 disebutkan Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan
fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan
bea masuk.

Implikasinya, akan terjadi sejumlah Perubahan atas barang impor yang diberikan
pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan
pemakaiannya. (Pasal 10).

Lebih rinci lagi, anggaran pemulihan ekonomi  nasional sebesar Rp 150 T (jumlah terbesar) bukanlah anggaran yang langsung menyentuh Nadi Ekonomi rakyat.

Anggaran ini akan dinikmati oleh kelompok cukong, para penguasa besar, sektor perbankan dan bursa saham, dan pelaku ekonomi elit lainnya.

Dalam pasal 11 Perppu Covid-19, anggaran sebesar Rp 150 T ini akan digunakan untuk Program pemulihan ekonomi nasional melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana
dan/ atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan
penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh
Pemerintah. 

Artinya, sektor perbankan dan pasar saham yang akan mendapatkan "Fasilitas Super Mewah" dari Perppu Covid-19. Padahal, diketahui secara umum justru bursa saham dan pasar finansial selama ini hanya menimbulkan ekonomi Buble, yang dapat meledak setiap saat.

Sektor ini juga dikuasai para kapitalis, para cukong, para pemain judi saham, para bos perbankan. Ada potensi, Perppu Covid-19 ini digunakan untuk "Menyuntikkan dana besar" kepada para penguasa besar agar bisnisnya tidak kolaps, dengan dalih untuk pemulihan ekonomi nasional.

Keadaan ini sangat berpotensi terjadinya korupsi politik, sebagaimana penulis tulis dalam artikel berjudul "Bahaya Korupsi Politik Dibalik Terbitnya Perppu No 1 tahun 2020". Peristiwa perampokan anggaran negara berdalih pemulihan ekonomi seperti pada kasus BLBI dan Bank Century, bukan mustahil akan terulang kembali.

Apalagi, melalui ketentuan pasal 27 Perppu Covid-19, seluruh Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat
KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat
lainnya, dalam mengelola anggaran tidak dapat dipersoalkan secara hukum, baik secara pidana, perdata hingga secara tata usaha negara. 

Beberapa persoalan hukum terkait norma pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020 ini, berupa :

Pertama, Pasal 27 Perppu Covid-19 ini berpotensi menjadi pasal "Bunker Hukum". Semua kebijakan atau keputusan Pejabat Penyelenggara Negara, baik berupa pengaturan (Regeling) Keputusan-Keputusan (Bashicking), atau tindakan administratif lainnya akan kebal hukum, tidak dapat dipersoalkan secara hukum berdalih pasal 27 Perppu Covid-19 ini.

Kedua, potensi terjadinya korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara baik karena adanya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor akan dikesampingkan. Sebab, dalam pasal 27 ayat (2) disebutkan secara tegas :

"(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara"

Padahal, dasar penyidikan perkara korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara baik karena adanya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan tafsir adanya kerugian Keuangan Negara.

Lantas, bagaimana BPK bisa masuk dan mengaudit objek Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, jika semua objek dimaksud diklasifikasikan sebagai biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara ?

Itu artinya, BPK tak akan bisa mengawasi secara utuh menyeluruh  anggaran penanganan wabah COVID-19 yang mencapai Rp 405,1 triliun. Sebab, jika anggaran ini dikorupsi, sejak awal Perppu Covid-19 telah membuat klasifikasi bahwa anggaran ini adalah biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

KPK juga tidak bisa masuk untuk ikut mengawasi realisasi anggaran apakah telah sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kewenangannya, mematuhi Hukum dan tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum, sebab meskipun ada temuan tetap saja tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena telah dikunci Perppu Covid-19 dengan pernyataan *"biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara".*

Ketiga, ada semacam "Niat Jahat" untuk melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan Perppu Covid-19. Pada ketentuan pasal 27 ayat (2) tegas dinyatakan bahwa Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu Covid-19, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, melalui penerbitan Perppu ini Pemerintah telah membuat serangkaian rencana dalam rangka menjalankan Perppu Covid-19 yang akan melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, dimunculkan pasal 27 ini sebagai 'Bunker Hukum' agar para pejabat dan penyelenggara  pemerintahan memiliki imunitas hukum untuk menjalankan Perppu Covid-19, meskipun dalam pelaksanaannya melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bunker hukum ini tidak saja memberikan perlindungan Hukum dari tuntutan pidana, tetapi juga perdata. Bahkan, seluruh keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Beshicking) yang dikeluarkan untuk menjalankan Perppu Covid-19, kebal dari Gugatan Tata Usaha Negara.

Jika demikian realitas arah dan kebijakan alokasi anggaran yang disasar oleh Perppu Covid-19, proteksi hukum bagi pejabat penyelenggara Kebijakan melalui pengaktifan pasal 27 begitu utuh dan menyeluruh, maka sudah jelas Perppu ini hanya akan menguntungkan kalangan elit saja. Rakyat hanya dijadikan address, wabah virus Corona hanya dijadikan alasan, sementara arah kebijakan pemerintah hanya berorientasi untuk melindungi dan menyelamatkan ekonomi dan bisnis kelompok tertentu. [].

No comments