Headline

PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 MENJADIKAN DALIH PENYELAMATAN KEKUASAAN REZIM JOKOWI DENGAN MELAKUKAN 'KUDETA' ATAS KEKUASAAN PEMERINTAH DESA

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Salah satu simpulan dari paparan yang saya sampaikan dalam diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) ke-7 (Rabu, 22/4), yang diselenggarakan secara online oleh LBH Pelita Umat Korwil Sulawesi Tenggara, adalah bahwa Perppu No. 1 tahun 2020 hakekatnya adalah penyelamatan Kekuasaan Rezim Jokowi, bukan untuk menyelamatkan kepentingan rakyat.

Perppu yang dibuat menggunakan pendekatan Omnibus Law ini telah menyebabkan 12 UU sektoral terdampak, termasuk UU Desa.

Dalam ketentuan pasal 72 ayat 2 huruf (b) UU Nomor 16 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara.

Selanjutnya, di pasal 72 ayat (2)
disebutkan Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pemerintah dalam APBN 2020 menetapkan besaran dana desa meningkat menjadi Rp 72 triliun dari sebelumnya di tahun 2019 Rp 70 triliun. 

Hanya saja ada pola Penyaluran besaran anggaran dibuat terbalik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40%. 

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, tentang pengelolaan dana desa, pemerintah menetapkan perubahan skema besaran tahap I menjadi 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. 

Sampai di sini, kekuasaan pemerintah desa masih mandiri dan dapat menyelenggarakan Kebijakan pembangunan dan Pemerintahan desa secara independen tanpa intervensi pusat. Perubahan skema tahapan pencarian dana desa juga tidak mengganggu sejumlah rencana dan Kebijakan Pemerintah Desa.

Namun, sejak terbitnya Perppu Nomor 1 tahun 2020, yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 tanpa bisa diklasifikasikan sebagai tindakan merugikan keuangan Negara (pasal 27), kudeta terhadap kekuasaan pemerintah desa dimulai.

Melalui Permendes Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Pemerintah Pusat memaksa Pemerintah Desa untuk melakukan Realokasi Dana Desa yang merupakan hak dan kewenangan desa, dengan kewajiban mengangarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.

Pemerintah Desa dipaksa melakukan Realokasi dana desa dengan menetapkan peraturan desa Tentang Perubahan APBDes. 

Luar biasa, ini sama saja memaksa Kepala Desa menerbitkan "Perppu Desa" untuk menganulir APBDes yang telah disusun bersama BPD, selanjutnya secara sepihak menetapkan Perubahan APBDes untuk memenuhi realokasi anggaran desa bagi penangangan Covid-19 melalui program penyaluran BLT.

Luar biasa, ini benar-benar kudeta atas Kekuasaan Pemerintah Desa. Sejumlah rencana Desa, APBDes yang disusun bersama, bahkan sejumlah rencana eksekusi program oleh BUMDes kacau balau, hancur berantakan, karena terbitnya Permendes Nomor 6 tahun 2020 ini.

Atas dalih Perppu nomor 1 tahun 2020, terbitlah Permendes Nomor 6 tahun 2020, yang tujuannya melakukan realokasi dana desa dari yang semestinya Kewenangan desa untuk program desa, menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk program penanggulangan dampak Covid-19.

Padahal, jika kepala desa merubah alokasi anggaran desa diluar APBDes dan program yang telah disusun Pemerintah Desa, bisa berujung bui. Karena tindakan ini telah terkategori menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.

Namun jika pemerintah pusat yang perintahkan, karena telah diberi imunitas hukum melalui pasal 27 Perppu nomor 1 tahun 2020, maka pemerintah pusat dapat sekehendak hati melakukan realokasi anggaran desa tanpa khawatir berujung bui.

Yang lebih miris lagi, pemerintah pusat dapat menebar citra di musim pandemik ini dengan menyatakan telah memberikan BLT kepada rakyat, padahal sumber dananya adalah dana Desa bukan dana dari pemerintah pusat.

Padahal, menurut UU nomor 6 tahun 2019, Pemerintah pusat yang bertanggung jawab penuh pada kebutuhan dasar orang dan hewan ternak akibat kondisi darurat kesehatan, bukan Pemerintah desa.

Pemerintah desa kena getahnya, Pemerintah pusat dapat nama harumnya. Sungguh, ini merupakan 'kudeta nyata' pemerintah pusat atas kemandirian Pemerintah Desa. [].

No comments