Headline

RAPAT NASIONAL ADVOKAT DAN SARJANA HUKUM MUSLIM MENOLAK PERPPU NO 1 TAHUN 2020 DAN RUU OMNIBUS LAW

Jakarta, LBH-PU News. Rapat Nasional Advokat dan Sarjana Hukum Muslim Indonesia Tahun 2020 (30/4), telah sukses digelar. Pasca acara, Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin, yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan beberapa amanat Rapat.

"Tadi selain membahas Kriminalisasi Ajaran Islam khilafah dan para pengembannya, ada masukan dari mayoritas Peserta agar rapat menyatakan sikap terkait Uji Materi Perppu No 1 tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dibahas DPR. Intinya, kami menolak dua produk hukum tersebut" terang Ahmad.

Ahmad juga menjelaskan bahwa ketentuan norma pasal 27 dalam Perppu No 1 tahun 2020 berbahaya bagi eksistensi negara hukum, juga adanya potensi korupsi politik dalam penyalahgunaan pengelolaan anggaran Covid-19 sebesar Rp 405, 1 triliun melalui pemberian imunitas hukum via Perppu.

Masih menurut ahmad, RUU Omnibus law lebih merepresentasikan kepentingan imperialisme kaum kapital ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat. Karenanya, wajar jika banyak elemen masyarakat menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. [].

No comments