Headline

SAYA KIRA KEPEMIMPINAN PAK IDHAM AZIS BERBEDA DENGAN ERA PAK TITO KARNAVIAN ?

[Catatan Hukum Kriminalisasi Yang Massif oleh Institusi Polri]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Saat pertama kali Pak Idham Azis dilantik menjadi Kapolri, ada secercah harapan rakyat pada institusi Polri agar dapat lebih fokus melakukan tugas-tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sebab, di era Pak Tito institusi Polri lebih wujud sebagai alat kekuasaan ketimbang organ Negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum.

Betapa tidak, di era Pak Tito-lah sejumlah kriminalisasi terhadap Ulama dan aktivis Islam begitu massif terjadi. Dari kriminalisasi terhadap Habib Muhammad Rizq Syihab, Ust Abdul Shomad, Ust Bahtiar Nashir,  Ust Alfian Tanjung, Gus Nur, Ust Bernard Abdul Jabar, Habib Bahar Bin Smith, Ust Muhammad Al khatath, Bang Eggi Sudjana, Ust Slamet Ma'arif, Ust Heru Elyasa, Ahmad Dhani, Jon Ru, Buni Yani, Asma Dewi, Rini Sulistiawati, dan masih banyak lagi.

Ada kalanya, kasus-kasus yang dijadikan dasar kriminalisasi hanya sekedar untuk bernegosiasi, agar Ulama dan Aktivis bungkam, menuruti kehendak rezim. Adakalanya, kasus itu bergulir hingga ke persidangan, jika target pembungkaman tak mampu direalisasi oleh rezim.

Adakalanya, Ustadz dan aktivis yang ditekan menjadi kendur, atau setidaknya tak segarang sebelum dilakukan kriminalisasi. Adakalanya, upaya itu tak menghasilkan apapun, kecuali para ulama, ustadz dan aktivis yang dikriminalisasi semakin militan, semakin tak memiliki urat takut kepada rezim.

Teknis kriminalisasi juga bermacam-macam. Umumnya, aktivis dijerat dengan pasal ujaran SARA UU ITE, atau dituduh menebar hoax, menghina presiden, menghina pejabat umum, Rasis, bahkan hingga pasal makar. Namun, diluar kasus itu pendekatan kriminalisasi juga dilakukan melalui berbagai kegiatan dan bisnis para aktivis dan ulama yang dituding mengelola dana terorisme, korupsi, menipu, hingga TPPU.

Diera pak Tito Karnavian selain Mashur dengan kebijakan kriminalisasi juga sangat dikenal luas membebaskan aktivitas penodaan agama, mulai dari menghina pribadi Rasulullah SAW, menghujat istri dan keluarga beliau, menodai Al Qur'an, melecehkan ajaran atau syariat Islam (cadar, azan, hingga Syariah secara umum), menghina Ulama, dan masih banyak lagi. 

Sebut saja nama-nama seperti Ade Armando, Fictor Laiskodat, Abu Janda, Sukmawati, Cornelis, Deni Siregar, Muafiq, Dewi Tanjung, adalah sederet nama-nama yang menjadi artefak sejarah, bukti nyata adanya kebebasan (baca : pembiaran) untuk melakukan penistaan agama.

Untuk Ahok merupakan pengecualian. Penindakan Ahok si Penista Agama, tidak dapat dijadikan bukti bahwa era Pak Tito Polri menindak Penista Agama. Penindakan kepada Ahok, bukan murni inisiatif dan pengejawantahan nilai penjagaan kesucian Agama oleh institusi Polri.

Kasus Ahok bergulir ke persidangan hingga dijatuhkan vonis adalah karena tekanan politik umat Islam yang musti demo berjilid-jilid agar Polri menindak Ahok. Tanpa tekanan politik dari umat Islam, dipastikan Ahok akan aman dari jeratan hukum.

Pada tanggal 1 November 2019, Ketika Pak Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian, Penulis dan kemungkinan besar umat Islam pada umumnya juga memiliki harapan yang sama. Akan ada era baru, ruh baru dilingkungan institusi Polri.

Era kriminalisasi akan diakhiri, para Penista Agama segera diseret kemuka persidangan. Ya, karena banyak informasi yang menyebut Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis dikenal taat beribadah dan memiliki agama yang baik.

Bahkan, seorang sahabat dari Makasar begitu bersemangat menaruh harapan. Karena pelantikan pak Idham Azis selain menjadi penyegaran sekaligus juga memberi harapan bagi putra terbaik bangsa yang berasal dari timur. Mengingat, selama ini jabatan Kapolri hanya dipergilirkan bagi Trah Jawa dan Sunda.

Namun, ada sahabat yang lain segera mengingatkan. Bagaimanapun, Kapolri bawahan Presiden. Sebaik apapun pribadi Kapolri, tetap saja tidak mungkin lepas dari arahan dan kebijakan umum Presiden.

Nampaknya, justru hal inilah yang terjadi. Kepemimpinan di era Pak Idham Azis ini tidak jauh beda dengan Era pak Tito. Kriminalisasi ulama dan aktivis, termasuk dibebaskannya para Penista Agama melakukan aksinya, tetap saja terjadi.

Ade Armando, Fictor Laiskodat, Abu Janda, Sukmawati, Cornelis, Deni Siregar, Muafiq, Dewi Tanjung, tidak hanya bebas menghujat diera Pak Tito. Di era Pak Idham, makhluk durjana yang menghina agama Islam ini masih terus melenggang bebas. 

Kriminalisasi Terhadap para ulama dan aktivis juga masih berlanjut. Bahkan, penulis sendiri menjadi korban kriminalisasi diera pak Idham ini. Penulis dituduh menyebar hoax karena mengunggah sejumlah artikel di laman Facebook.

Memang persoalan tidak sekedar pada figur Kapolri, justru masalah utama ada pada sosok Presiden. Sepanjang presiden memahami kritik sebagai lawan, koreksi sebagai musuh, nasehat ulama sebagai cacian, bahkan Syariah Islam dianggap musuh dan ancaman, sepanjang itu pula kriminalisasi oleh institusi Polri akan terus berjalan. 

Kita simak saja bagaimana Ali Baharsyah dituduh makar melalui media sosial Facebook, hanya karena mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Padahal, khilafah adalah ajaran Islam. Mendakwahkan ajaran Islam, merupakan hak beragama yang dijamin Konstitusi.

Bagi umat Islam, tentu sangat prihatin ketika seruan dakwah, ajakan untuk menerapkan syariat Islam, disikapi secara Represif. Padahal, jika tidak kembali kepada syariat Islam, dengan apa bangsa ini dapat lepas dari belenggu berbagai masalah dan keterpurukan ? [].

No comments